



Wamendagri Sebut Penolakan MBG di Papua Hanya Masalah Komunikasi
- Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menyebut penolakan program makan bergizi gratis (MBG) di Papua hanya karena masalah komunikasi.
"Ya, itu kan masalah komunikasinya saja," kata Bima, saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Dia mengatakan, masalah penolakan ini akan dibahas dalam orientasi (retreat) kepala daerah untuk memberikan sosialisasi yang lebih baik.
"Nanti kepala daerahnya di sana (Papua) di retreat akan diberikan pemahaman, nanti akan disosialisasikan dengan lebih baik," tutur dia.
Bima menegaskan, meskipun Papua termasuk wilayah otoritas khusus, tetap ada negosiasi agar program MBG bisa tetap dijalankan.
"Dialog saja, penggunaan otsus itu ke arah mana, apakah bisa dialokasikan untuk MBG," ujar dia.
Sebelumnya, massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).
Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan tolak makan bergizi gratis.
Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Tag: #wamendagri #sebut #penolakan #papua #hanya #masalah #komunikasi