Usai Diperiksa, Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Sebut Tak Tahu soal Korupsi Rusun Cengkareng

- Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak tahu banyak terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) Cengkareng, Jakarta Barat.

Hal itu dikatakan Prasetyo Edi usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (17/2/2025).

“Saya mengenai Cengkareng, (di Jakarta) Barat itu enggak ngerti, tanahnya di mana saja saya enggak tahu,” kata Prasetyo Edi saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Senin.

Prasetyo mengatakan, pengadaan tanah atau lahan Rusun Cengkareng itu diatur dalam peraturan gubernur (pergub) bukan peraturan daerah (perda).

“Ditanya (oleh penyidik) bagaimana, apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng. Ya saya enggak ngerti, orang itu pergub kok bukan perda,” lanjut Prasetyo.

Saat itu, Prasetyo mengaku, baru menjabat sebagai Ketua DPRD dan Pergub bukan urusan DPRD.

Dia mengatakan, karena dirinya tidak tahu banyak terkait kasus ini, penyidik juga tidak bertanya banyak hal.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menyebut, sudah datang di Bareskrim Polri sekitar pukul 09.00 WIB. Dirinya selesai diperiksa sekitar pukul 11.37 WIB.

Setelah mendengar ada permasalahan pengadaan lahan ini, Prasetyo mengajukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Di sini juga temuan BPK, langsung saya buat pansus, kebetulan saat itu diketuai oleh almarhum Mas Gembong (Warsono, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta saat itu),” kata Prasetyo.

Adapun kasus ini bermula pada tahun 2015. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektar untuk pembangunan rumah susun (rusun) di Cengkareng Barat dengan nilai sebesar Rp 668 miliar.

Namun, diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan tersebut.

Dugaan ini diperkuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan kepada seseorang yang ternyata bukan pemilik lahan.

Tanah dijual oleh perempuan bernama Toeti Noezlar Soekarno melalui notarisnya, Rudi Hartono Iskandar.

Belakangan diketahui bahwa tanah itu ternyata merupakan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

Artinya, pemerintah DKI membeli lahan miliknya sendiri.

Setelah jual beli dilakukan, Toeti dan Rudi diduga membagi-bagikan uang hasil penjualan tanah kepada pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta senilai Rp 9,6 miliar.

Tag:  #usai #diperiksa #ketua #dprd #jakarta #prasetyo #sebut #tahu #soal #korupsi #rusun #cengkareng