Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Harus Perkuat Penegakan Hukum untuk Gapai Indonesia Emas 2045

  - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik, pada 20 Oktober 2024. Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai akan dihadapkan dengan dilema kebijakan yang kompleks.   Pasalnya, tidak sedikit negara-negara di dunia tengah menghadapi situasi geopolitik yang mencekam. Selain itu, ekonomi dunia yang melambat hingga krisis energi berkepanjangan.   Pengamat politik Pieter C Zulkifli mengungkapkan, jika Prabowo ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, maka penegakan hukum yang kuat dan tegas harus menjadi prioritas utama. Dia berharap, pemerintahan baru berani tanpa pandang bulu, memberantas mafia tanah, energi, dan migas yang selama ini menggerogoti kekayaan bangsa.   Ia menekankan, beberapa sektor yang jadi bancakan para koruptor untuk segera dituntaskan, di antaranya yakni sistem dan tata kelola lembaga pendidikan hingga kesehatan nasional, di mana kedua bidang itu kerap memberati rakyat, tingginya harga obat-obatan yang harusnya mudah dikonsumsi rakyat jusyru yang terjadi sebaliknya.   "Jika elite-elite yang bermain di sektor-sektor ini jika tidak dilibas habis, jangan harap Indonesia bisa mencapai kemajuan yang signifikan. Tanpa langkah tegas, jangan harap Indonesia bisa keluar dari belenggu korupsi yang terus menghantui bahkan menghancurkan kehidupan bangsa dan Negara," kata Pieter kepada wartawan, Rabu (2/10).   Selain itu, Pieter pun menilai, dampak geopolitik seperti konflik yang terjadi di Eropa sudah mulai dirasakan dampaknya oleh negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Dia berpendapat, jika perang antara NATO dan Rusia semakin meluas bukan tidak mungkin kawasan Asia juga akan terlibat dalam ketegangan yang serupa.   Dia menuturkan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina telah membawa dampak serius bagi ekonomi Indonesia. Harga energi, terutama minyak dan gas, melonjak tajam, diikuti harga kebutuhan pokok semakin melambung, realita ini menambah beban biaya produksi di berbagai sektor.   "Lonjakan ini memicu inflasi dan memperburuk daya beli masyarakat. Di sinilah tantangan besar bagi Prabowo muncul, menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional, sembari menerapkan reformasi di sektor-sektor strategis," tegas Pieter.   Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan ancaman geopolitik ini, lanjut Pieter, Prabowo yang akan memimpin pemerintahan bersama Gibran harus sangat berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan.   Pieter menekankan, jika kabinet gemuk yang direncanakan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak relevan dengan postur ekonomi Indonesia yang sedang dalam kondisi tidak stabil. Penurunan daya beli, peningkatan pengangguran, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dapat memperburuk situasi ekonomi nasional.   "Pemerintahan baru perlu mengambil langkah strategis untuk menghindari goncangan lebih lanjut dalam perekonomian nasional," papar Pieter.   Karena itu, Pieter menyarankan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci dari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.   Selain itu, kualitas infrastruktur yang memadai. Dia menyebut, infrastruktur yang baik akan mendukung transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.    "Ketiga, transformasi perekonomian, ketergantungan pada sektor primer yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah tidak akan cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus beralih ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi," tutur Pieter.   Lebih lanjut, Pieter menekankan kualitas institusi harus diperkuat. Menurutnya, institusi yang kuat, termasuk regulasi birokrasi yang efisien dan penegakan hukum yang tegas, adalah elemen penting dalam membangun negara yang maju.    "Menuju Indonesia Emas 2045, kualitas institusi menjadi aspek paling krusial. Penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan kesehatan, serta regulasi birokrasi yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.

Tag:  #pemerintahan #prabowo #gibran #dinilai #harus #perkuat #penegakan #hukum #untuk #gapai #indonesia #emas #2045