DPR Tunggu Permintaan Konsultasi dari Pemerintah untuk Tanggal Retret Kepala Daerah

- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tengah menunggu permintaan konsultasi dari pemerintah mengenai waktu retret kepala daerah usai muncul rencana pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa akan digabung dengan kepala daerah yang telah memperoleh putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah dan DPR RI diketahui sudah bersepakat dengan penggabungan pelantikan itu. Namun, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menentukan tanggal pelantikannya.

"Kita lagi tunggu surat permintaan konsultasinya untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," kata Dasco usai rapat paripurna di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Dasco berujar, pada prinsipnya, kewenangan pelantikan kepala daerah ada di tangan pemerintah.

Sejauh ini, tanggal yang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah 20 Februari 2025 atau dua pekan setelah pembacaan putusan dismissal.

"Kalau soal kewenangan pelantikan ada di pemerintah. Dan tentunya dengan adanya perkembangan terbaru pemerintah, kemungkinan akan mengajukan rapat konsultasi yang melibatkan KPU dan Bawaslu ke DPR," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk mengadakan retret bagi kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa lokasi retret kemungkinan akan diadakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang sebelumnya digunakan oleh para menteri untuk agenda serupa.

Bima juga menambahkan durasi retret kemungkinan akan lebih dari tujuh hari.

"Kemungkinan besar di Magelang. Semuanya pasti ada pembekalan," kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Adapun tanggal 20 menjadi salah satu opsi yang dipilih langsung oleh Prabowo Subianto, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan dan menawarkan beberapa opsi tanggal untuk pelantikan kepala daerah.

"Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis," ujar Tito, Senin (3/2/2025).

Tanggal-tanggal tersebut dipertimbangkan dengan memperhitungkan waktu tercepat yang dibutuhkan untuk proses administrasi di KPU daerah, DPRD provinsi, dan Kemendagri, setelah MK membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025.

Tag:  #tunggu #permintaan #konsultasi #dari #pemerintah #untuk #tanggal #retret #kepala #daerah