Bisakah Kerja Keras Menaikkan Kelas Sosial di Tengah Ekonomi Sulit? Ini Kata Sosiolog

– Bekerja selama ini dipahami sebagai tangga utama untuk memperbaiki kehidupan dan menaikkan kelas sosial. 

Namun, di tengah tekanan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan ketimpangan kesempatan, makna kerja bagi banyak orang perlahan bergeser. 

Alih-alih menjadi sarana mobilitas sosial, kerja kini lebih sering dimaknai sebagai upaya bertahan agar tidak jatuh lebih dalam.

Baca juga: Mengapa Banyak Orang Bekerja Tak Kunjung Kaya? Ini Kata Sosiolog

Sosiolog dan Dosen Universitas Negeri Medan, Sry Lestari Samosir menilai, harapan untuk naik kelas sosial lewat kerja di situasi ekonomi saat ini cenderung semakin berat.

“Gimana mau naik kelas, bertahan saja, orang-orang sudah bersyukur. Jadi agak pesimis, karena memang untuk keadaan sekarang belum adanya kesadaran kolektif,” jelas Sry saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (6/2/2026).

Bisakah bekerja keras menaikkan kelas sosial?

Kerja keras sebagai upaya bertahan hidup

Menurut Sry, kerja keras tetap dilakukan, namun orientasinya lebih bersifat jangka pendek. Pekerja didorong untuk mengandalkan daya tahan personal agar mampu melewati tekanan ekonomi sehari-hari.

“Kembali ke pribadi masing-masing yang harus moralitasnya dibangun untuk kerja lebih kuat, lebih cerdas. Ini motivasi sementara untuk bertahan,” ujarnya.

Namun, strategi bertahan tersebut tidak selalu diikuti dengan peluang untuk naik kelas. 

Banyak pekerja berada dalam posisi yang sama selama bertahun-tahun, meski beban kerja terus meningkat.

“Tapi untuk mobilitas kelas itu rasanya sangat sulit, kita sering stagnan dan diem di tempat, karena memang kita tidak bisa keluar dari belenggu kelas menengah,” kata Sry.

Situasi ini, lanjutnya, membuat ketimpangan semakin nyata. Hal ini yang menghambat perubahan kelas sosial sebagian orang, terutama yang terjebak di kelas menengah.

“Jadi yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Lagi-lagi karena memang sistem tidak mendukung kita untuk keluar dari lingkaran kemiskinan itu sendiri,” ucapnya.

Baca juga: Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tempat Kerja agar Tetap Produktif

Ketimpangan kebijakan dan akumulasi keuntungan

Sry menyoroti peran kebijakan ekonomi yang dinilai tidak memberi ruang adil bagi pekerja untuk menikmati hasil dari kerja mereka. 

Dalam praktiknya, keuntungan perusahaan lebih banyak terakumulasi pada kelompok tertentu.

“Lihatlah kebijakan-kebijakan sekarang yang neoliberal yang selalu menguntungkan elit. Tidak ada transparansi dalam suatu perusahaan ketika mereka mendapatkan keuntungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai tambah yang dihasilkan buruh tidak dibagikan secara proporsional.

“Nilai lebih yang diciptakan oleh para buruh, keuntungan yang maksimal itu malah dinikmati oleh segelintir orang, yaitu para pejabat pemilik modal. Kita hanya menerima remah-remahnya saja,” kata Sry.

Pola tersebut terus berulang dan menghambat peluang pekerja untuk memperbaiki posisi sosialnya.

Ilusi kesetaraan dalam dunia kerja

Kondisi ini melanggengkan narasi bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama, meski realitasnya jauh berbeda.

“Rasanya omong kosong kalau katanya kita ini setara, punya kesempatan yang sama. Itu ilusi, kalau menurut saya itu adalah mitos,” tegasnya.

Ia menilai latar belakang sosial dan ekonomi tetap menjadi faktor pembeda yang kuat.

“Kita tidak pernah setara, kita selalu dilatarbelakangi oleh status ekonomi, sosial yang berbeda-beda. Terutama yang menciptakan itu adalah para elit sendiri ya,” ujarnya.

Akibatnya, pekerja terus diminta mengorbankan tenaga dan waktu tanpa perubahan struktural yang signifikan.

“Sehingga kita tenggelam dalam ilusi untuk selalu mengorbankan kerja keras dan cerdas mati-matian, padahal kita tetap terkungkung di dalamnya,” lanjut Sry.

Koneksi lebih menentukan masa depan karir

Pandangan tersebut sejalan dengan penilaian Sosiolog Nia Elvina. Ia menilai, belum diterapkannya sistem prestasi secara konsisten membuat mobilitas kelas semakin sulit.

“Negara kita ini masih belum menerapkan sistem prestasi atau merit system,” ujar Nia.

Ia menjelaskan, prinsip penempatan berdasarkan kompetensi belum menjadi landasan utama.

Baca juga: Gen Z, Milenial, dan Paradoks Fleksibilitas Kerja di Era Digital

“Sumber utamanya terletak pada belum ada kemauan yang sungguh-sungguh dari Pimpinan dan pengelola negara ini, untuk menerapkannya dan prinsip the right man and right place juga belum diterapkan,” jelasnya.

Dalam kondisi tersebut, relasi dan koneksi sosial justru menjadi penentu, meski tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang dijalani.

Kemampuan seseorang kerap kali dikesampingkan hanya karena dirinya memiliki jejaring relasi dengan orang penting atau datang dari keluarga yang terpandang.

“Di sisi yang lain, orang yang tidak qualified, bekerja seadanya, akan tetapi mempunyai koneksi yang kuat, misalnya bapaknya pejabat atau kerabatnya, dengan mudah mendapatkan jabatan yang strategis,” kata Nia.

“Tentunya gajinya juga besar dan karena finansial mereka sudah kuat, dengan bertambah jabatan atau kekuasaan akan semakin banyak dana yang mereka dapatkan,” tandasnya.

 Baca juga: Istri Bekerja atau IRT, Nafkah Tetap Kewajiban Suami

Tag:  #bisakah #kerja #keras #menaikkan #kelas #sosial #tengah #ekonomi #sulit #kata #sosiolog