Maduro Bukan yang Pertama: Dari Saddam Hussein hingga Noriega, Jejak Panjang Intervensi Amerika Serikat terhadap Pemimpin Dunia

- Presiden Venezuela Nicolas Maduro mendadak menjadi pusat perhatian geopolitik global setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa pasukan AS telah menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dalam sebuah operasi militer berskala besar. 

Klaim tersebut segera mengguncang diplomasi internasional dan menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai legitimasi intervensi Washington terhadap kepala negara asing.

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (5/1/2026), Trump menyampaikan melalui platform Truth Social bahwa pasukan AS telah melancarkan serangan terhadap target militer Venezuela, melumpuhkan fasilitas utama, serta "menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya dan menerbangkan mereka keluar dari negara itu." Trump menegaskan operasi ini berkaitan dengan perang AS melawan penyelundupan narkotika dan jaringan yang ia sebut sebagai “kartel narkoba yang dilindungi rezim Venezuela."

Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah Caracas. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez menyatakan pemerintah tidak mengetahui keberadaan Maduro dan Flores.

"Kami menuntut bukti bahwa Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores masih hidup," ujar Rodríguez dalam pesan audio yang disiarkan televisi pemerintah. Pemerintah Venezuela menilai klaim AS sebagai tindakan ilegal terhadap negara berdaulat.

Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik, laporan penangkapan Maduro segera dibandingkan dengan sejumlah peristiwa bersejarah ketika Amerika Serikat secara langsung menangkap atau menggulingkan kepala negara lain. 

Dalam berbagai kasus tersebut, Washington kerap membingkai langkahnya sebagai bagian dari penegakan hukum, perlindungan keamanan nasional, atau upaya menjaga stabilitas regional. Catatan berikut merangkum sejumlah pemimpin negara yang pernah menjadi sasaran langsung intervensi tersebut.

1. Nicolas Maduro (Venezuela, 2026)

Kasus Maduro menjadi yang terbaru dan paling kontroversial. Sejak lama, AS menuduh Maduro terlibat dalam "narcoterrorism" dan perdagangan narkotika lintas negara. 

Tuduhan itu dibantah Venezuela, yang menyebutnya sebagai alat tekanan politik. Jika klaim penangkapan ini terbukti, Maduro akan menjadi presiden aktif pertama di Amerika Latin dalam beberapa dekade terakhir yang ditangkap langsung oleh pasukan AS.

2. Manuel Noriega (Panama, 1990)

Preseden klasik yang sering dikutip adalah Manuel Noriega, mantan pemimpin militer Panama. Pada 1989, Amerika Serikat menginvasi Panama dengan dalih melindungi warga negaranya, menegakkan demokrasi, dan memberantas perdagangan narkotika. 

Noriega, yang sebelumnya merupakan mitra intelijen AS, ditangkap dan diterbangkan ke Miami untuk diadili atas tuduhan narkotika. Ia menjalani hukuman penjara di AS hingga 2010 sebelum diekstradisi ke Prancis, dan kemudian kembali ke Panama, tempat ia meninggal pada 2017.

3. Saddam Hussein (Irak, 2003–2006)

Di Timur Tengah, Saddam Hussein menjadi contoh paling dramatis. Ia ditangkap pasukan AS pada 13 Desember 2003, sembilan bulan setelah invasi AS dimulai pada Maret 2003. Invasi tersebut didasari klaim intelijen AS bahwa Baghdad memiliki senjata pemusnah massal (WMD), klaim yang kemudian terbukti keliru karena tidak ada WMD yang ditemukan di negara itu.

Saddam, yang sebelumnya menjadi sekutu Washington selama Perang Irak–Iran 1980-an, juga dituduh mendukung kelompok bersenjata seperti al-Qaeda—tuduhan yang lagi lagi tidak terbukti. Setelah invasi, pasukan AS melakukan operasi pencarian intensif, hingga akhirnya Saddam ditemukan bersembunyi di sebuah bunker dekat Tikrit.

Ia kemudian diadili di pengadilan Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman mati, yang dilaksanakan dengan cara digantung pada 30 Desember 2006. Kasus Saddam menjadi preseden dramatis tentang bagaimana klaim intelijen yang salah dapat memicu invasi berskala besar dan penangkapan pemimpin negara.

4. Emilio Aguinaldo (Filipina, 1901)

Pada awal abad ke-20, pemimpin revolusi Filipina, Emilio Aguinaldo, ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat selama Perang Filipina–Amerika. Penangkapannya menandai berakhirnya perlawanan terorganisir Filipina terhadap kekuasaan kolonial AS.

Akibatnya, kekuasaan AS semakin mengukuhkan posisi mereka di Filipina, mempercepat transisi pemerintahan kolonial dan menekan gerakan kemerdekaan lokal. Kasus Aguinaldo menjadi salah satu contoh awal intervensi militer AS di kawasan Asia Tenggara, yang berdampak panjang terhadap politik dan identitas nasional Filipina.

5. Jean-Bertrand Aristide (Haiti, 2004)

Kasus Haiti menunjukkan bentuk intervensi berbeda. Presiden Jean-Bertrand Aristide dipaksa meninggalkan jabatannya dan diterbangkan keluar negeri dengan keterlibatan militer AS dan sekutunya. 

Aristide kemudian menyebut peristiwa itu sebagai “penculikan modern,” sementara Washington menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kekacauan sipil.

6. Juan Orlando Hernández (Honduras, 2022)

Juan Orlando Hernández, mantan Presiden Honduras (2014–2022), ditangkap di Tegucigalpa pada Februari 2022 oleh aparat Honduras atas permintaan AS, beberapa hari setelah lengser dari jabatan. Ia diekstradisi ke Amerika Serikat dan diadili di Manhattan atas keterlibatan dalam perdagangan narkotika dan korupsi lintas negara, lalu dijatuhi hukuman 45 tahun penjara dan denda USD 8 juta pada Juni 2022.

Namun pada 1 Desember 2025, Presiden Donald Trump memberikan grasi penuh kepada Hernandez, membebaskannya dari penjara federal. Keputusan ini memicu kontroversi di Honduras, termasuk diterbitkannya surat perintah penangkapan internasional baru terkait pencucian uang dan dugaan korupsi, menciptakan ketegangan politik dan hukum baru di tingkat nasional maupun internasional.

Kritik internasional terhadap pola intervensi semacam ini pun menguat. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan bahwa tindakan sepihak seperti yang dilakukan Amerika Serikat "menciptakan preseden berbahaya bagi hukum internasional dan kedaulatan negara," menekankan risiko implikasi global dari grasi dan intervensi hukum lintas negara.

Sementara itu, dari Beijing, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan, "Tidak ada negara yang berhak bertindak sebagai hakim dunia," seraya menilai langkah AS berpotensi merusak stabilitas global dan hubungan internasional.

Pandangan ini sejalan dengan kekhawatiran di Amerika Latin, di mana sejumlah negara menyuarakan rasa cemas bahwa kasus Maduro dapat membuka babak baru intervensi militer di kawasan. Seruan dialog dan deeskalasi pun menguat di tengah ketakutan akan konflik regional yang lebih luas.

Dengan Maduro kini dilaporkan menghadapi dakwaan federal di Amerika Serikat, kasus ini bukan sekadar krisis bilateral, melainkan cerminan panjang hubungan kuasa global. Seperti dicatat Al Jazeera, sejarah menunjukkan bahwa penangkapan pemimpin negara oleh kekuatan asing hampir selalu meninggalkan dampak politik jangka panjang yang jauh melampaui tujuan awalnya.

Tag:  #maduro #bukan #yang #pertama #dari #saddam #hussein #hingga #noriega #jejak #panjang #intervensi #amerika #serikat #terhadap #pemimpin #dunia