Psikiater Tegaskan, Perilaku Seksual Tak Etis Tidak Bisa Disamakan dengan Orientasi Seksual

Kasus dugaan perilaku seksual di ruang publik kembali memunculkan stigma terhadap orientasi seksual tertentu, padahal psikiater menegaskan bahwa tindakan tidak etis tidak bisa disamakan dengan identitas atau orientasi seksual seseorang.

Psikiater Bidang Pengabdian Masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP-PDSKJI), dr. Lahargo Kembaren, SpKJ, menilai reaksi publik yang menggeneralisasi justru berisiko memperkeruh persoalan dan menjauhkan diskusi dari inti masalah, yaitu pelanggaran batas ruang publik.

“Orientasi seksual tidak otomatis menentukan perilaku seseorang, apalagi perilaku yang melanggar norma,” kata Lahargo dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2026).

Orientasi seksual bukan penentu perilaku

Dalam psikologi, orientasi seksual merujuk pada arah ketertarikan emosional dan seksual seseorang, bukan pada bagaimana dorongan tersebut diekspresikan di ruang sosial.

Menurut Lahargo, perilaku seksual dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti kontrol diri, empati, serta pemahaman terhadap norma dan konteks sosial.

“Kesalahan berpikir yang sering muncul adalah menganggap orientasi tertentu identik dengan perilaku menyimpang,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemahaman semacam itu tidak memiliki dasar ilmiah dan justru memperkuat stigma.

Perilaku tak etis bisa terjadi pada siapa saja

Freepik Ilustrasi pasangan sesama jenis. Psikiater menegaskan bahwa perilaku seksual yang melanggar batas publik merupakan persoalan kontrol diri dan empati, bukan orientasi seksual.

Lahargo menjelaskan perilaku seksual yang melanggar batas publik bisa dilakukan oleh siapa pun, tanpa memandang orientasi seksual.

Faktor utama yang berperan adalah kegagalan mengendalikan dorongan dan mengabaikan dampak terhadap orang lain.

“Ketika empati dan kontrol diri tidak berfungsi, siapa saja bisa melakukan tindakan yang merugikan orang lain,” kata dia.

Karena itu, fokus penilaian seharusnya diarahkan pada perilaku yang dilakukan, bukan pada identitas pelaku.

Stigma justru menghambat penyelesaian masalah

Menurut Lahargo, stigma yang muncul akibat generalisasi dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius.

Stigma tidak hanya melukai kelompok tertentu, tetapi juga dapat membuat individu enggan mencari bantuan profesional ketika mengalami masalah kesehatan jiwa.

Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi memperburuk situasi dan menghambat upaya pencegahan.

“Perilaku salah perlu dikoreksi, tetapi stigma dan kebencian tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Tegas pada perilaku, bukan pada identitas

Lahargo menekankan bahwa ketegasan terhadap perilaku seksual di ruang publik tetap diperlukan.

Namun, ketegasan tersebut harus diarahkan pada tindakan yang melanggar etika dan hukum, bukan pada identitas atau orientasi seksual pelaku.

Pendekatan ini dinilai lebih adil dan sesuai dengan prinsip kesehatan mental serta hak asasi manusia.

Pentingnya edukasi seksualitas yang berimbang

Kesalahpahaman tentang seksualitas kerap menjadi pintu masuk stigma di masyarakat.

Menurut Lahargo, edukasi seksualitas berbasis ilmu pengetahuan penting untuk membantu publik memahami perbedaan antara orientasi seksual, perilaku seksual, dan pelanggaran norma.

“Pemahaman yang utuh membantu masyarakat bersikap tegas tanpa kehilangan empati,” kata dia.

Koreksi perilaku, bukan membenci

Lahargo menegaskan perilaku seksual yang melanggar batas publik tidak dapat ditoleransi, apa pun latar belakang pelakunya.

Namun, koreksi terhadap perilaku perlu dilakukan melalui mekanisme hukum, edukasi, dan pendekatan kesehatan jiwa bila diperlukan.

Ia menutup dengan mengingatkan bahwa seksualitas adalah bagian dari manusia, tetapi kedewasaan seksual diukur dari kemampuan menghormati orang lain dan ruang bersama.

Tag:  #psikiater #tegaskan #perilaku #seksual #etis #tidak #bisa #disamakan #dengan #orientasi #seksual