Menkeu Purbaya Geram Belanja Pemerintah Lambat, Ancam Stop Dana K/L dan Pemda

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melontarkan kritik terhadap lambannya belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Masalah serapan anggaran yang rendah telah menjadi persoalan menahun dan membuat ratusan triliun rupiah dana negara mengendap.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dirinya bukan lagi pemotongan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemda, melainkan penghentian sementara penyaluran anggaran kepada instansi, bila belanjanya tidak berjalan optimal.

Dengan cara tersebut, ia ingin memberi tekanan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lebih disiplin dalam merealisasikan anggaran. Tujuannya adalah memastikan belanja negara dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi kebocoran.

Purbaya mengakui lambannya realisasi belanja pemerintah daerah membuat anggaran mengendap hingga akhir tahun yang masih menyimpan dana ratusan triliun rupiah dan belum dimanfaatkan.

"Bukan dipotong, saya kan stop. Saya nggak kirim aja biar mereka teriak-teriak. Tapi tujuannya satu, biar mereka belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak bocor. Kalau Anda lihat, itu berlaku juga untuk pusat dan daerah. Daerah juga sama, masih punya ratus-ratus triliun lebih di akhir tahun," ujar Purbaya di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Purbaya mengaku belum menemukan akar persoalan utama dari lambatnya belanja pemerintah. Namun, ia memastikan persoalan tersebut sudah terjadi selama puluhan tahun, bahkan di tengah berbagai upaya pengawasan yang pernah dibentuk oleh pemerintah sebelumnya.

Ia menyinggung keberadaan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dahulu dibentuk untuk memantau kinerja dan serapan anggaran. Kini, Purbaya menyatakan akan turun langsung mengawasi belanja kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

"Tapi sekarang kan belum ada, mungkin masih pemerintahan baru, ya baru setahun ya. Tapi nggak apa, kalau enggak ada yang jalankan itu ya saya jalankan dari tempat saya. Saya lebih berkuasa lagi. Kalau mereka nggak belanjain, gue potong aja anggarannya," paparnya.

“Mereka selalu minta uang, minta uang. Udah Rp 100 triliun di tempat lu, habisin. Jadi ada seperti itu. Jadi entah mereka belum memahami cara membelanjakan tepat waktu, atau mereka belum memahami me-manage anggaran yang baik," lanjut Menkeu.

Untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah, tahun ini Purbaya akan menugaskan tim dari Kementerian Keuangan untuk berdialog langsung dengan pemerintah daerah. Pendekatan serupa juga akan diterapkan kepada kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Rencana tersebut langsung memicu respons dari berbagai pihak. Sejumlah pemangku kepentingan bahkan meminta segera bertemu setelah mendengar pernyataannya.

"Jadi tahun ini saya akan kirim orang-orang dari Keuangan untuk diskusi lah dengan mereka supaya mereka lebih bagus lagi belanjanya daerah,” katanya.

“Tapi bukan daerah aja, pusat juga akan kita lakukan hal yang sama. Tapi begitu mereka dengar saya ngomong itu, mau ketemu saya sekarang. Menteri-menteri minta anggaran tambah aja. Padahal belanjanya belum tentu baik, belum tentu sesuai dengan yang ditargetkan," pungkas Purbaya.

Tag:  #menkeu #purbaya #geram #belanja #pemerintah #lambat #ancam #stop #dana #pemda