Soal Tambang Nikel, Gubernur: Kami Berharap Destinasi Raja Ampat Bisa Jadi Atensi Pusat

- Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu bertemu dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Elisa Kambu dan Widiyanti membahas soal pembangunan pariwisata berkelanjutan termasuk soal kegiatan industri ekstraktif khususnya terkait ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat.

Adapun lokasi tambang nikel tersebut lokasinya relatif berdekatan dengan Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat.

Elisa Kambu menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian Raja Ampat.

“Kami di daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Melalui komunikasi, kami berharap destinasi Raja Ampat dapat menjadi atensi pemerintah pusat. Bersama-sama kita memastikan Raja Ampat dapat menjadi kekayaan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia,” ujar Elisa Kambu dalam siaran pers yang diterima KompasTravel, Kamis (5/6/2025).

Raja Ampat merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Investasi terbaik di Raja Ampat disebut adalah investasi pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Jika dikelola dengan bijak, Raja Ampat dapat menjadi model destinasi di dunia yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi dengan selaras.

Sementara itu, Widiyanti mendorong agar setiap aktivitas industri ekstraktif di Indonesia senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Dengan begitu, industri ektraktif bisa berjalan selaras dengan pembangunan pariwisata, ekologi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Dok. Kementerian Pariwisata Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu bertemu dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Widiyanti mengatakan pihaknya mencermati dengan serius ekspansi tambang nikel di Raja Ampat tersebut.

Kegiatan tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan pemerhati lingkungan. Raja Ampat sendiri adalah salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia yang memegang sejumlah status selain UGGp termasuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Pusat Terumbu Karang Dunia.

“Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini harus berpijak pada prinsip kehatihatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian,” kata Widiyanti dalam siaran pers.

Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata berkomitmen menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas yang berbasis konservasi, edukasi, masyarakat, kualitas, dan keberlanjutan.

Untuk itu, Widiyanti mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan di wilayah sensitif, terutama yang bersinggungan dengan destinasi wisata konservasi.

Kementerian Pariwisata juga mendukung pendekatan whole of government dalam penyelarasan kebijakan antara sektor pariwisata, lingkungan hidup, energi, dan mineral.

Selain itu, diperlukan adanya forum dialog bersama kementerian terkait agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata siap menyuplai data dan masukan berbasis perencanaan pariwisata dan pengalaman empiris, termasuk peran masyarakat lokal sebagai pelindung kawasan.

“Kami percaya bahwa kekuatan masa depan Raja Ampat ada pada kelestarian laut, budaya, dan masyarakatnya, maka inilah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Widiyanti.

Tambang nikel ancam Raja Ampat

Sebelumnya, sebanyak delapan orang aktivis, terdiri dari empat aktivis Greenpeace Indonesia dan empat aktivis Papua, melakukan aksi protes dalam gelaran Indonesia Critical Minerals Conference 2025.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap proyek pertambangan dan hilirisasi nikel yang dinilai merusak lingkungan, khususnya di wilayah Raja Ampat, Papua Barat.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan aktivitas pertambangan nikel di beberapa pulau di Raja Ampat, di antaranya Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.

Berdasarkan analisis Greenpeace, aktivitas tambang tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang sangat signifikan.

"Lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami di tiga pulau tersebut telah dibabat habis," ujar Iqbal Damanik dalam keterangannya.

Greenpeace juga mendokumentasikan bukti adanya limpasan tanah akibat aktivitas tambang yang menyebabkan sedimentasi di pesisir laut.

Hal ini berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem perairan di Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu kawasan laut dengan biodiversitas tertinggi di dunia.

Tag:  #soal #tambang #nikel #gubernur #kami #berharap #destinasi #raja #ampat #bisa #jadi #atensi #pusat