Tiba di Istana, Menag Yaqut Mau Laporan Ini ke Jokowi
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta. Yaqut berujar kedatangannya tersebut dalam rangka menyampaikan laporan rutin.
Yaqut menegaskan ia melaporkan secara keseluruhan terkait tugas-tugas di Kementerian Agama, tidak terkecuali perihal pelaksanana ibadah haji tahun ini.
"Saya laporkan rutin, laporan rutin ke presiden lah terkait pelaksanaan tugas di Kemenag semua," kata Yaqut di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Sementara itu ditanya terkait Pansus Angket Haji yang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Yaqut tidak menjawab.
Ia hanya menegaskan jawaban senada ihwal kedatangannya ke Istana untuk menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi.
"Saya laporkan semua tugas tugas saya di Kemenag kepada pak presiden itu saja," kata Yaqut.
Sebelumnya Presiden Jokowi telah buka suara ihwal pembentukan Pansus Angket Haji. Kepala negara menegaskan hal tersebut merupakan hak dari DPR.
"Ya itu hak yang dimiliki DPR," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Sementara Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawas Haji 2024 DPR RI, Wisnu Wijaya memastikan panitia Pansus akan segera memulai rapatnya pada Juli 2024 ini. Nantinya, langkah awal Pansus akan dimulai untuk memilih Ketua dan Anggota.
Baca Juga: Klaim Skema Murur Berjalan Baik, Menag Yaqut: Alhamdulillah, Atasi Stuck Jemaah Haji di Muzdalifah
"Rapat Pansus dengan agenda pertama pemilihan dan penetapan pimpinan panitia angket haji rencananya akan dimulai Bulan Juli. Namun, terkait tanggal pastinya belum muncul," kata Wisnu kepada wartawan, Senin (15/7/2024).
Sementara itu, Pansus Angket ini akan bisa dibahas pada masa reses DPR RI dimulai Juli ini. Namun, kata Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS ini semua agenda Pansus yang akan dilakukan di masa reses Juli ini tergantung Sekretariat Jenderal DPR RI.
"Terkait pemilihan dan penetapan pimpinan masih menunggu jadwal dari Sekretariat Pansus Angket Haji atas arahan dari Pimpinan DPR maupun Kesetjenan DPR," tuturnya.