VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Gangguan Politik Jelang Kongres PDIP: Siapa Dalangnya?

Kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto dinilai sebagai serangan politik yang bertujuan melemahkan menjelang Kongres partai.

Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku tidak hanya menyerang pribadi, tetapi juga institusi PDIP.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Guntur Romli dalam sesi wawancara eksklusif di program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby) di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Sekjen PDI Perjuangan yang ditersangkakan, bukan Hasto Kristiyanto sebagai pribadi."

"Kedua yang disebut dengan bukti oleh Ketua KPK adalah persoalan PAW. Lagi-lagi bukan tugas pribadi Hasto Kristiyanto, tapi lagi-lagi menjalankan tugas dia sebagai Sekjen, mengikuti rapat, dari keputusan partai," tegas Guntur Romli.

Karena itu, dia melihat kasus hukum Hasto bukan lah kasus hukum, tapi lebih kepada kasus politik. 

Apalagi kata dia, Hasto adalah orang yang sangat vokal dan kritis kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga.

"Dan dalam setahun belakangan ini Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku, setiap berbicara keras, setiap berbicara lantang soal Jokowi dan keluarganya, anak dan menantunya selalu datang pesan dari nada yang lembut sampai tingkat intimidasi kamu akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku," ujarnya.

Jokowi sudah tidak lagi memerintah sebagai Presiden, bagaimana masih punya pengaruh kepada penegak hukum?

Dia menjelaskan para komisioner KPK adalah "edisi" Jokowi, yang dipilih dan ditetapkan di masanya Jokowi memerintah sebagai presiden.

"Dipilih, ditetapkan zamannya Jokowi. Panselnya yang milih Jokowi, nama 10 orang yang dikirim ke DPR juga adalah pilihan Jokowi dan semua rata-rata orang Jokowi. Makanya waktu itu ada protes dari kelompok-kelompok sipil juga kenapa orang-orang itu yang dikirim kan ke DPR, termasuk kelompok anti korupsi itu kan mempertanyakan 10 orang itu."

"Jadi semua sudah didesain bagaimana komisioner KPK itu akan berpihak kepada Jokowi dan menyelamatkan kepentingan Jokowi meskipun dia sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden," jelasnya.

Jokowi Bantu Hasto: Strategi Menggoreng Kasus atau Intimidasi?

Ia menanggapi pula pernyataan mantan kader PDIP Effendi Simbolon, bahwa Jokowi membantu Hasto, dengan tidak diutak atiknya kasus oleh pimpinan yang lama KPK.

"Kalau itu benar berarti Jokowi melakukan intervensi kepada KPK."

"Kalau benar dibantu, bisa intervensi KPK, harusnya kasus Harun Masiku tidak ada sejak awal."

Karena itu, ia mempertanyakan balik, "dibantu dalam arti apa?"

"Dibantu dalam arti digoreng-goreng kasus Harun Masiku untuk sekjen PDI Perjuangan atau dipakai untuk intimidasi setelah bicara keras terhadap Jokowi akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku," tegasnya.

Karena itu kata dia, PDIP semakin yakin kasus hukum terhadap Hasto lebih kepada kasus politik untuk menyerang PDIP jelang rakernas mendatang. 

"Kembali ke ucapan Effendi Simbolon, kami makin yakin bahwa penersangkaan terhadap sekjen PDI Perjuangan adalah kasus politik untuk masuk menyerang kepada PDI Perjuangan menggunakan kasus hukum atau membenturkan KPK dengan PDI Perjuangan," ucapnya.

Menurut dia, skenario pelemahan PDIP jelang kongres sudah terbaca dan semakin menguat akhir-akhir ini.

"Kalau kayak sekarang ini kan, menggunakan kasus hukum, kan persis Partai Beringin yang dibonsai oleh tukang kayu itu kan, menggunakan Sprindik. Nah, kita harus waspada. Tapi pada ujung-ujungnya ini kan, kami melihat gangguan-gangguan itu pada akhirnya menuju Kongres," jelasnya.

"Tetapi, kami ingin nyatakan bahwa akan sia-sia gangguan terhadap PDI Perjuangan, terhadap Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Karena soal kepemimpinan itu sudah tidak ada perbedaan. Rakernas Kelima PDI Perjuangan tahun 2024, bulan Mei, rekomendasinya adalah sepakat dari pandangan DPD waktu itu, ingin meminta kembali, memohon Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno-Putri menjadi Ketua Umum kembali," tegasnya.

Bagaimana dengan nasib Hasto sebagai Sekjen PDIP jelang Kongres?

"Kalau pertanyaannya itu, persoalan Sekjen ke depan, ya itu kan hak nanti kan Ibu Megawati, mana yang mau dipilih. Karena Kongres biasanya memberikan kewenangan yang penuh kepada Ibu Ketua Umum untuk memilih menyusun struktur," jelasnya.

Mari saksikan wawancara lengkapnya hanya di kanal YouTube Tribunnews!

 

Tag:  #video #wawancara #eksklusif #gangguan #politik #jelang #kongres #pdip #siapa #dalangnya