Saat Tiga Menteri dan Satu Pimpinan MPR Berebut Kursi Ketua Umum Golkar, Bagaimana Peluang Jokowi?

Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dijadwalkan bakal digelar pada akhir tahun 2024.

Namun, saat ini sudah beredar nama-nama yang bakal bertarung memperebutkan kursi ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju diprediksi bakal maju dalam bursa pemilihan ketua umum Golkar.

Mereka adalah Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga memastikan akan maju pada Munas yang rencananya akan digelar pada Desember mendatang.

"Setidaknya santer empat suara yang muncul di permukaan yang akan bertarung di forum Munas tahun ini. Ada Pak Airlangga, kemudian ada Pak Agus Gumiwang, kemudian ada Pak Bahlil, dan ada saya," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Jumat (8/3/2024).

Ketua MPR itu tak bicara lebih jauh soal persiapan dirinya untuk kembali maju sebagai calon ketua umum dalam Munas mendatang. Termasuk saat ditanya ihwal konsolidasi dukungan dari kader Golkar.

Bamsoet mengaku saat ini partainya masih fokus mengawal hasil pemilu. Dia ingin presiden terpilih dan dilantik dengan baik dan kondusif.

"Ya kita banyak berdoa agar hasil pemilu ini sesuai dengan harapan kita semua, presiden dilantik dengan baik, suasana politik kondusif, nah baru kita bicara tentang Munas," katanya.

Sementara mengenai isu yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dimajukan menjadi calon ketua umum Golkar, Bamsoet meminta hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Jokowi.

"Kalau Golkar sih terbuka. Sebagaimana posisi ketua umum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja," ujar Bamsoet.

Jokowi Bisa Jadi Ketua Umum Golkar?

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, bicara peluang Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Munas Golkar 2024 ini.

Idrus mengatakan belum ada pembicaraan peluang tersebut di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Ini semua bisa dibicarakan. Pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah. Artinya tertinggi betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Eks Menteri Sosial ini mengatakan seseorang yang berpeluang menjadi ketua umum harus melalui berbagai tahapan di internal Partai Golkar.

Yakni tahapan akhir yang penting adalah Munas Partai Golkar.

Namun dia menyebut saat ini Golkar belum sampai pada pembicaraan mempersiapkan Munas.

Idrus menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung.

Dia menjelaskan Partai Golkar adalah milik masyarakat dan tidak dimiliki oleh segelintir pihak atau keluarga elite.

"Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan Golkar, ya dalam rangka bersama-sama membesarkan Golkar ya ini namanya partai go public, bukan milik keluarga, bukan milik satu kelompok, kan bebas bebas saja," terang dia.

JK: Ada Aturannya

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), Partai Golkar selalu terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung.

Hal ini disampaikan JK saat ditemui usai acara Pembukaan Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat bergabung saja boleh apa yang tidak boleh," kata tokoh senior di Partai Golkar itu.

Meski siapapun bisa bergabung atau menjadi ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin itu, Jusuf Kalla menyebut harus ada mekanisme yang ditempuh.

Apabila ingin menjadi ketua umum, minimal tokoh tersebut harus menjadi kader selama lima tahun.

Oleh sebab itu, JK memberikan isyarat jika Jokowi nanti akhirnya bergabung, yang bersangkutan tak bisa langsung menempati kursi pimpinan Partai Golkar.

"Tapi, kalau untuk jadi pengurus ada aturannya kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum lima tahun harus punya pengurus," sambungnya.

Bamsoet: Kami Terbuka Menerima Siapa Saja

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung.

Hal itu disampaikannya saat disinggung isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan Golkar.

"Sebagaimana posisi ketua umum kami, maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Ketua MPR RI itu enggan menanaggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.

Bamsoet menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi.

"Tanya pak Jokowi lah," tandasnya.

Diketahui, hubungan Jokowi dan partai asalnya, PDIP, merenggang sejak awal tahapan Pilpres 2024.

Hal itu terjadi lantaran PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres, namun di sisi lain Jokowi cenderung mendukung kubu lawan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran, termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Pernah juga dalam satu momen kunjungan kerja ke luar negeri, Jokowi mengenakan dasi kuning yang merupakan warna khas Golkar.  

Tag:  #saat #tiga #menteri #satu #pimpinan #berebut #kursi #ketua #umum #golkar #bagaimana #peluang #jokowi