Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati posisi teratas sebagai lembaga negara yang paling dipercaya publik.

Sebaliknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah.

Temuan tersebut merupakan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipaparkan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Minggu (8/2/2026).

“Kalau dari data ini, yang paling tinggi tingkat kepercayaan-nya itu adalah TNI ya. Jadi ada total 93 persen yang sangat percaya atau cukup percaya terhadap TNI,” ujar Burhanuddin.

Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 93 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Warga Keluhkan Harga Bahan Pokok hingga Penyediaan Lapangan Kerja di Era Prabowo

Rinciannya, 15 persen responden menyatakan sangat percaya dan 78 persen cukup percaya.

Sementara itu, 5 persen responden menyatakan kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Meski masih berada di atas 90 persen, Burhanuddin mencatat adanya sedikit penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI dibandingkan survei sebelumnya.

“Sebenarnya agak sedikit turunnya kepercayaan terhadap TNI ini, meskipun masih di atas 90 persen. Kita pernah survei terhadap TNI di atas 95 persen,” kata dia.

Menurut Burhanuddin, penurunan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi seiring semakin luasnya peran TNI di luar urusan pertahanan.

“Mungkin perlu dievaluasi ya berkaitan dengan indikasi TNI yang perannya makin luas ya, bukan hanya di luar masalah pertahanan. Sudah ada indikasi TNI masuk ke MBG, masuk ke Koperasi Merah Putih, dan seterusnya,” ujar Burhanuddin.

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo Capai 79,9 Persen

Dia menambahkan, keterlibatan TNI dalam urusan non-pertahanan berpotensi meningkatkan interaksi dengan masyarakat sekaligus risiko gesekan.

“Semakin TNI ikut terlibat urusan non-pertahanan, kemungkinan berinteraksi dengan masyarakat semakin besar dan kemungkinan munculnya gesekan juga semakin meningkat,” ucap dia.

Dalam survei yang sama, lembaga presiden menempati peringkat kedua tingkat kepercayaan publik dengan total 91 persen.

Rinciannya, 15 persen responden menyatakan sangat percaya dan 76 persen cukup percaya.

Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepercayaan terhadap presiden sebagai lembaga umumnya lebih tinggi dibandingkan penilaian kinerja.

“Kepercayaan terhadap presiden sebagai lembaga seringkali lebih tinggi ketimbang evaluasi kinerja atau performanya,” kata Burhanuddin.

Peringkat ketiga ditempati Kejaksaan Agung dengan tingkat kepercayaan sebesar 80 persen.

Baca juga: Prabowo: Pertama Kali Dalam Sejarah, Arab Saudi Izinkan Bangsa Lain Punya Tanah di Mekkah

Terdiri dari 6 persen sangat percaya dan 74 persen cukup percaya.

“Kemudian MK 75 persen ya, yang mengatakan percaya atau sangat percaya. Pengadilan di peringkat kelima, meskipun selisihnya juga tidak terlalu jauh dengan MK, itu ada di sekitar 74 persen,” ujar Burhanuddin.

Adapun untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di peringkat berikutnya dengan tingkat kepercayaan sebesar 72 persen.

Burhanuddin mencatat adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK dibandingkan survei sebelumnya.

“Kemudian KPK ada sedikit kenaikan ya dibanding kepercayaan terhadap KPK di survei sebelumnya,” kata dia.

Setelah KPK, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencatat tingkat kepercayaan sebesar 67 persen, disusul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan 65 persen.

Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di peringkat bawah dengan tingkat kepercayaan sebesar 65 persen, terdiri dari 5 persen sangat percaya dan 60 persen cukup percaya.

Baca juga: PBNU Dukung Prabowo Bangun Gedung untuk MUI di Bundaran HI: Pelayanan Umat Harus Maksimal

DPR dan Partai Politik Terbawah

Di posisi terbawah, partai politik dan DPR masih menjadi lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaannya di mata publik.

Partai politik mencatat tingkat kepercayaan sebesar 61 persen, sementara DPR berada di posisi paling buncit dengan total kepercayaan 56 persen.

“Yang masih belum beranjak dari ranking bawah ya, antara partai politik dan DPR. Bukan hal baru ya,” ujar Burhanuddin.

“Trust” Berbeda dengan Penilaian Kinerja

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin turut menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga negara berbeda dengan penilaian kinerja atau approval rating.

“Kalau approval rating itu persepsi publik terhadap kinerja presiden, sementara slide ini berkaitan dengan kepercayaan publik. Jadi, terhadap lembaganya ya,” kata Burhanuddin.

Dia menjelaskan, masyarakat bisa saja tetap mempercayai sebuah lembaga meskipun memiliki catatan terhadap kinerjanya.

Baca juga: Prabowo: Kita Sungguh-sungguh Ingin Jadi Negara Maju, Lapangan Kerja Ditingkatkan

“Jadi bisa saja warga itu percaya, tetapi masih punya catatan terhadap kinerja lembaga yang bersangkutan,” ujar Burhanuddin.

Menurut dia, meskipun kepercayaan publik dipengaruhi oleh evaluasi kinerja, konsep kepercayaan bersifat lebih umum.

“Kepercayaan ini lebih umum ketimbang evaluasi terkait dengan approval rating,” kata Burhanuddin.

Metodologi Survei

Peneliti Indikator Politik Indonesia Rizka Halida menjelaskan bahwa survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden di seluruh provinsi di Indonesia.

“Kami turun lapangan tanggal 15 sampai 21 Januari 2026. Populasi survei adalah warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah,” ujar Rizka.

Dengan jumlah sampel tersebut, survei memiliki margin of error sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel diambil secara acak dan didistribusikan secara proporsional, serta telah melalui proses quality control tanpa ditemukan kesalahan berarti.

Tag:  #survei #indikator #jadi #lembaga #paling #dipercaya #publik