Kapolri Akui Ada Tawaran ''Menteri Kepolisian'', Pengamat: Ada Sinyal-sinyal

- Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menduga adanya sinyal-sinyal dari sejumlah pihak yang ingin mengubah kedudukan Polri menjadi di bawah kementerian.

Hal tersebut disampaikannya ketika menjawab pertanyaan host acara Satu Meja The Forum Kompas TV, Yogi Nugraha saat menanyakan soal pihak yang menawarkan posisi "Menteri Kepolisian" kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Ada satu pernyataan dari Kapolri yang mengatakan bahwa 'Saya menerima juga pesan Whatsapp yang intinya menawarin saya posisi Menteri Kepolisian dan saya tolak'. Artinya enggak mungkin dong civil society menawarkan posisi. Dan ini ada datang dari struktur kekuasaan, anda melihat?" tanya Yogi dalam siaran langsung 'Satu Meja The Forum' Kompas TV, Rabu (28/1/2026).

"Ya kalau seperti itu memang berarti ada sinyal-sinyal memang akan diarahkan ke sana gitu," jawab Bambang.

Baca juga: Staf Ahli Kapolri: Polri di Bawah Presiden Sudah Paling Efektif

Diketahui dalam rapat kerja Komisi III DPR pada Senin (26/1/2026), Sigit berulang kali menegaskan kedudukan Polri berada langsung di bawah Presiden, bukan kementerian.

Selain bentuk ketegasan, Bambang melihat forum tersebut juga menjadi panggung politik bagi Sigit untuk menyiratkan pesan tertentu.

"Kalau saya melihat ya ini panggung politik," ujar Bambang.

"Problemnya kan kalau di dalam politik tidak hanya sekedar sesuatu yang eksplisit, ada pesan-pesan yang lain. Kepada siapa? tentu itu Pak Kapolri yang tahu," ujar Bambang.

Baca juga: Yusril: Mayoritas Anggota Komite Reformasi Ingin Polri Tetap di Bawah Presiden

Kendati demikian, ia menegaskan isu Polri di bawah kementerian merupakan hal yang keliru dan menyalahi TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000.

"Jadi mau mengubah gimana, enggak mungkin, terlalu jauh (Polri di bawah kementerian)," ujar Bambang.

Kapolri Ditawarkan "Menteri Kepolisian"

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menolak institusi kepolisian di bawah kementerian.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, ia menegaskan bahwa institusi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.

"Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden," ujar Sigit dalam rapat kerja pada Senin (16/1/2026).

Baca juga: DPR Mentahkan Wacana Polri di Bawah Kementerian

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Raker tersebut membahas evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 dan rencana kerja Tahun Anggaran 2026.

Sigit turut mengungkap adanya tawaran untuk menjadi "Menteri Kepolisian" yang disampaikan lewat pesan singkat dari aplikasi WhatsApp.

Namun dengan tegas, Sigit menolak tawaran tersebut dan tetap memegang prinsip bahwa Polri sudah sewajarnya di bawah Presiden, bukan menteri.

"Kalau tadi saya harus memilih, karena beberapa kali ada yang menyampaikan kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun, kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, 'mau enggak pak kapolri jadi menteri kepolisian?'," ungkap Sigit.

Baca juga: Ketua Komisi III: Kompolnas Tidak Didesain Jadi Lembaga Pengawas Polri

Sigit yang menanggapi tawaran tersebut menyampaikan, dirinya memilih menjadi petani ketimbang memimpin Polri sebagai menteri.

"Saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," ujar Sigit.

Tag:  #kapolri #akui #tawaran #menteri #kepolisian #pengamat #sinyal #sinyal