Pemerintah dan BI Antisipasi Tekanan Inflasi Awal 2026
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan P. Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).(KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU)
08:28
31 Januari 2026

Pemerintah dan BI Antisipasi Tekanan Inflasi Awal 2026

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi guna menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen tetap terkendali pada kisaran sasaran 2,5±1 persen sepanjang 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, langkah tersebut diperlukan untuk menopang stabilitas ekonomi serta mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat memperkuat bauran kebijakan dari sisi moneter, fiskal, dan sektor riil. Upaya itu mencakup pengendalian harga pangan serta pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

Airlangga menyebut pengendalian inflasi kelompok volatile food menjadi fokus utama, terutama pada komoditas pangan strategis.

“Terkait volatile food, terutama makanan, terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen. Pemerintah juga mendorong agar koordinasi antara daerah dan pusat terus dijaga, terutama untuk pengadaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah,” ujar Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jumat (30/1/2026).

Baca juga: Inflasi Medis Diprediksi 15 Persen, Sompo Perkuat Asuransi Kesehatan

Penguatan koordinasi tersebut meliputi peningkatan produktivitas dan pembiayaan sektor pangan, serta kelancaran logistik. Komoditas utama yang menjadi perhatian antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menahan gejolak harga.

Selain pengendalian pangan, pemerintah juga mendorong perumusan kebijakan administered prices dengan mempertimbangkan aspek timing, sequencing, dan magnitude. Kebijakan itu diarahkan agar penyesuaian harga yang diatur pemerintah tetap menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat.

Penguatan sinergi kebijakan dan komunikasi juga terus dilakukan untuk mengelola ekspektasi inflasi publik.

Airlangga mengungkapkan, inflasi pada 2026 berpotensi menghadapi tekanan pada kuartal I. Tekanan tersebut dipicu ketidakpastian global yang mendorong imported inflation, faktor iklim dan cuaca, serta pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus untuk meredam tekanan tersebut. Stimulus itu mencakup diskon transportasi dan potongan tarif tol, serta penyaluran bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat pada desil 1 hingga 4. Penyaluran direncanakan berlangsung pada Februari dan Maret 2026.

“Untuk menjelang Lebaran, beberapa program sudah dipersiapkan, termasuk diskon transportasi, baik pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, hingga jalan tol. Bantuan sosial berupa beras dan minyak juga sedang kami siapkan,” kata Airlangga.

Baca juga: IHSG Terjun Bebas, Airlangga Kumpulkan BI, OJK, dan Menteri Ekonomi

Dalam mendukung pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Pusat akan mengimplementasikan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Program tersebut menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

Tim Pengendalian Inflasi Pusat juga merencanakan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2026 pada akhir Juni. Tema yang diangkat berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan serta perluasan digitalisasi keuangan daerah.

Inflasi Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 2,92 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1 persen.

Tag:  #pemerintah #antisipasi #tekanan #inflasi #awal #2026

KOMENTAR