Migrant Watch Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Evakuasi WNI dari Kamboja

- Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, mendesak pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Evakuasi dan Repatriasi Darurat WNI di Kamboja.

Satgas tersebut dinilai perlu karena Kamboja sedang melakukan operasi besar-besaran terhadap pusat-pusat judi online dan penipuan daring (online scam).

Hal ini mengakibatkan banyak pekerja Indonesia dilaporkan berada dalam kondisi telantar, cemas, dan terancam.

“Situasi ini adalah darurat kemanusiaan, bukan semata persoalan kriminalitas lintas negara. Negara tidak bisa menunggu korban datang sendiri ke KBRI. Negara harus aktif dan menjangkau langsung para korban. Jika tidak, mereka akan kembali menjadi mangsa sindikat perdagangan manusia,” kata Aznil dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).

Menurut Aznil, operasi penindakan kejahatan online di Kamboja telah membuat ribuan pekerja Indonesia tidak dapat segera pulang ke Tanah Air.

Dalam kondisi tanpa perlindungan negara, mereka justru berisiko kembali direkrut oleh sindikat perdagangan manusia.

“Pasca-penggerebekan pusat-pusat scam dan judi online, banyak pekerja Indonesia berada dalam keadaan ketakutan. Sebagian besar berstatus overstay, kehabisan dana, serta tidak memiliki akses untuk kembali ke Indonesia secara mandiri,” tuturnya.

Oleh karenanya, Migrant Watch menilai pemerintah Indonesia perlu membentuk Satgas Evakuasi dan Repatriasi Darurat WNI di Kamboja.

Satgas itu perlu dibuat dengan mandat yang jelas dan melibatkan lintas kementerian serta lembaga terkait, guna memastikan perlindungan warga negara secara nyata.

“Negara sampai hari ini belum juga menurunkan tim penyelamat bagi warga negara Indonesia korban perdagangan manusia di Kamboja. Seolah persoalan ini bisa diselesaikan secara normatif. Padahal ini membutuhkan langkah luar biasa (extraordinary measures),” kata Aznil.

Selain itu, satgas tersebut juga harus memiliki beberapa tugas utama yang mencakup perlindungan WNI seperti melakukan pendataan dan penjangkauan langsung WNI di lokasi-lokasi pusat scam.

Aznil juga mendorong satgas tersebut harus memberikan perlindungan hukum dan jaminan non-kriminalisasi bagi korban perdagangan orang, serta memastikan proses pemulangan yang cepat dan bermartabat ke Indonesia.

“Negara tidak boleh absen ketika warganya dieksploitasi, disandera, dan ditinggalkan tanpa kepastian di negeri orang. Negara harus segera bergerak. Menunda berarti membiarkan korban terus menanggung risiko dan penderitaan,” pungkas Aznil.

Ribuan WNI di Kamboja minta pulang

Berdasarkan catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, hingga Sabtu (24/1/2026), ada 2.277 warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja yang telah melapor untuk meminta bantuan kepulangan ke Indonesia.

Adapun lonjakan laporan tersebut terjadi menyusul operasi besar-besaran Pemerintah Kamboja terhadap pusat online scam di berbagai wilayah.

“Sejak 16 Januari hingga 24 Januari 2026 pukul 23.59, KBRI Phnom Penh mencatat sebanyak 2.277 WNI telah melapor langsung ke KBRI untuk meminta bantuan kepulangan ke Indonesia,” tulis Kemenlu pada 25 Januari 2025.

Saat ini, KBRI Phnom Penh terus mengintensifkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, serta dengan otoritas Pemerintah Kamboja.

Tim dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI juga telah tiba di Phnom Penh pada Sabtu kemarin untuk membantu pendataan, assessment kasus, serta penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.

“Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat berbagai proses di lapangan,” tulis Kemenlu.

Kemenlu menyebutkan bahwa sebagian besar WNI saat ini tinggal secara mandiri di berbagai guest house di Kota Phnom Penh, dengan kondisi yang terus dipantau oleh KBRI.

Sementara bagi WNI yang membutuhkan dukungan penampungan, KBRI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kamboja untuk menyediakan fasilitas tinggal sementara yang dilengkapi berbagai kebutuhan dasar.

“Fasilitas tersebut membantu menjaga kondisi WNI agar tetap aman. Diharapkan dengan adanya fasilitas yang terkonsentrasi seperti ini juga akan mempercepat proses pendataan, assessment kasus, dan pembuatan dokumen perjalanan,” tulis Kemenlu.

Tag:  #migrant #watch #desak #pemerintah #bentuk #satgas #untuk #evakuasi #dari #kamboja