Janji Kampanye atau Infrastruktur? Arah Kebijakan Prabowo di Tengah Tekanan Anggaran
Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Terpilih Gibran Raka Buming Raka saat debart Capres belum lama ini.(JawaPos.com)
07:16
20 Oktober 2024

Janji Kampanye atau Infrastruktur? Arah Kebijakan Prabowo di Tengah Tekanan Anggaran

  - 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal dengan berbagai proyek pembangunan infrastrukturnya. Lalu, perlukah pembangunan infrastruktur era Jokowi dilanjutkan oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto?   Atau lebih baik Prabowo fokus merealisasikan berbagai janji semasa Kampanye? Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selalu ia dengungkan untuk merebut hati masyarakat. Kedua program itu pun memiliki kesamaan, yakni sama-sama menelan banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).    Program MBG diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 800 miliar per hari. Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran ini jika diimplementasikan secara penuh, akan menjangkau hingga 82,9 juta penerima dan memakan anggaran sebesar Rp 400 triliun.  

  Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menegaskan, pembangunan infrastruktur harus tetap dikebut pemerintahan Prabowo. Sebab, masih banyak proyek setengah jadi yang belum rampung sepenuhnya.   Apalagi, pembangunan infrastruktur yang baik, akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.    "Masih banyak yang belum dilakukan. Karena tanpa infrastruktur yang bagus gak bakal ekonomi bergerak," ujar Djoko kepada JawaPos.com, belum lama ini.   Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu menjelaskan, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur. Saat ini 40 persen jalan daerah pun dalam kondisi rusak.   "Sementara program tol lautnya bagus, tetapi jalan yang bagus hanya yang ada dipinggir pelabuhan saja, ketika ke pedalaman, jalannya rusak," katanya.  

  Belum lagi, Pemerintah Pusat harus ikut mendorong terciptanya layanan transportasi di daerah yang belum memiliki Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP). Terutama bagi wilayah-wilayah yang berpotensi sebagai tempat pariwisata.    "Pulau Sumba, Pulau Seram, Halmahera, itu gak ada angkutan AKDP. Bagaimana ekonominya mau bergerak. Banyak pulau-pulau yang bagus gak dilayani dengan angkutan yang memadai," ucap Djoko.   Djoko juga meminta Prabowo untuk menuntaskan proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). Di mana saat ini banyak banyak jalan tol yang belum rampung.    Seperti, proyek pembangunan jalan tol Jambi-Rengat yang merupakan kelanjutan dari mega proyek infrastruktur yang saat ini tengah dikebut, yakni Tol Jambi-Palembang.    Lalu, Ruas Sigli – Banda Aceh (Sibanceh), Ruas Rengat-Pekanbaru dan lainnya.    Pembangunan JTTS saat ini telah mencapai sekitar 1.235 kilometer dari total rencana 2.845 kilometer. Masih ada separuhnya yang belum rampung.  

  "Itu harus tuntaskan 5 tahun ke depan. Kemudian jaringan-jaringan kereta non aktif juga harus diaktifkan kembali," terang Djoko.    Lalu bagaimana program MBG? Menurut Djoko, untuk penghematan anggaran, pemerintah bisa memilah-milah sekolah yang akan mendapatkan program tersebut. Yakni, hanya diperuntukkan bagi sekolah yang berada di daerah terpencil.    "Sebenarnya kalau mau dipilah-pilah daerah-daerah yang tertinggal aja itu kan yang diberikan. Ya kalau kota-kota besar sih sudah mampu rata-rata. Tapi gak tau, kalau tujuannya proyek ya beda," kata Djoko.  

Editor: Bintang Pradewo

Tag:  #janji #kampanye #atau #infrastruktur #arah #kebijakan #prabowo #tengah #tekanan #anggaran

KOMENTAR