Kemenkes Kembali Diprotes, Kini Ratusan Guru Besar FK Seluruh Indonesia Soroti Kebijakan Kesehatan

Aksi protes yang dilakukan akademisi di fakultas kedokteran sejumlah kampus beberapa waktu belakangan terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih berlanjut.

Kali ini, ratusan Guru Besar Fakultas Kedokteran dari  Seluruh Indonesia menyerukan keprihatinan terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional.

Seruan itu disampaikan secara terbuka dan dihadapan para dokter dan mahasiswa kedokteran di Aula IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat.

"Kami para guru besar Fakultas Kedokteran di Indonesia merupakan bagian integral perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat. Negeri ini tidak terlepas dari perjalanan panjang peran dokter dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan rakyat," ujar Prof Yusra salah satu perwakilan guru besar fakultas kedokteran di Jakarta, Selasa 20 Mei 2025.

Para guru besar menilai, saat ini arah kebijakan kesehatan nasional cenderung menjauh dari semangat kolaborasi berbagai pihak.

Kebijakan-kebijakan kesehatan nasional saat ini yang diberlakukan menimbulkan keresahan kolektif di kalangan dokter.

Salah satunya tentang mutasi secara sepihak oleh Kemenkes kepada dokter spesialis dilakukan tanpa prosedur yang jelas.

Hal tersebut menyebabkan polemik antara kalangan dokter dengan pemerintah, dalam hal ini pihak Kementerian Kesehatan.

"Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang ada justru berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis. Pada akhirnya berdampak negatif terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Prof Yusra.

Untuk itu, para guru besar menyatakan lima poin sikap keprihatinan terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional. Adapun poin-poinnya sebagai berikut:

1. Kami mengingatkan bahwa kebijakan kesehatan harus berbasis cara berpikir ilmiah dalam ilmu kedokteran dan kesehata, berbasis bukti, etika, dan kolaborasi.
2. Kami menolak kebijakan yang mengabaikan mutu dan prinsip ilmiah, legacy, dan tradisi keilmuan dalam pendidikan tenaga medis.
3. Kami menolak keputusan birokratis yang melemahkan rumah sakit pendidikan, kelembagaan, dan sistem kesehatan akademik.
4. Kami prihatin terhadap narasi publik yang menyudutkan tenaga medis dan institusi pendidikan.
5. Kami dengan tegas menolak pengambilalihan Kolegium Dokter Spesialis.

Sejumlah guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) Bandung meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Suara.com/Lilis Varwati)

Sebelumnya diberitakan, akademisi Fakultas Kedokteran di beberapa kampus seperti di Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (Unpad) dan terakhir Universitas Hasanuddin menyampaikan protes kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Terbaru, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK Unhas) Makassar, Profesor Haerani Rasyid juga mengungkapkan keprihatinan.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan melihat perkembangan narasi yang ada di publik, yakni menyudutkan tenaga medis dan institusi pendidikan dalam polemik layanan kesehatan nasional.

Menurutnya, sejumlah pernyataan pejabat tinggi negara yang cenderung menyalahkan dokter, rumah sakit, dan fakultas kedokteran sebagai penyebab berbagai persoalan dalam sistem kesehatan nasional tidak sepenuhnya tepat.

"Permasalahan utama justru terletak pada tata kelola sistem dan alokasi anggaran yang belum optimal. Sementara kekurangan yang disorot itu bersifat insidental dan personal, yang sejatinya juga bisa terjadi pada profesi lain," ujar Haerani.

Haerani menilai bahwa sikap menyalahkan pihak medis secara terbuka dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik.

Selain menciptakan polarisasi, narasi tersebut juga berpotensi merusak iklim kolaborasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Sebelumnya, Dekan FKUI Prof Ari Fahrial Syam menyebut Kemenkes terlalu sering melakukan framing negatif atau citra yang buruk terhadap pendidikan kedokteran.

Framing negatif yang terjadi menyoroti berbagai hal, mulai dari bullying hingga isu biaya pendidikan kedokteran.

"Framing yang selalu dibuat terkait bullying, misalnya berita tiga tahun lalu, diangkat lagi. Belum lagi sebutan PPDS yang terkesan hanya bisa untuk orang kaya saja, padahal kita semua di sini yang duduk di depan, dengan latar belakang pekerjaan orang tua macam-macam, tidak ada yang dari profesor, anak dokter," kata Ari dalam konferensi pers di Aula kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Jumat 16 Mei 2025.

Ia mengatakan bahwa di FKUI, mahasiswa kedokteran dengan latar belakang dari keluarga dokter hanya sedikit. Bahkan, jumlahnya tidak sampai 10 persen. Karena itu, dia heran kalau saat ini muncul anggapan sentimen bila ada anak dokter yang ingin melanjutkan karir seperti orangtuanya.

Sehingga, Ari menekankan, tidak ada perlakuan khusus dan istimewa yang diberikan selama program pendidikan berlangsung.

"Jadi intinya pernyataan yang sama diulang terus, mohon maaf, seperti kaset berputar saja," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman menekankan kalau pihaknya tidak pernah bermaksud menimbulkan kesan negatif terhadap profesi dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.

"Penjelasan yang disampaikan selama ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta di lapangan, khususnya terkait proses pendidikan dokter spesialis, demi melindungi peserta didik dari praktik perundungan/kekerasan yang tidak sejalan dengan semangat profesionalisme," katanya.

Tag:  #kemenkes #kembali #diprotes #kini #ratusan #guru #besar #seluruh #indonesia #soroti #kebijakan #kesehatan