Indonesia Terbahagia di Dunia, Menggugat Paradigma Pembangunan

INDONESIA dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia, mengungguli hampir 200 negara lain.

Lembaga yang menobatkannya bukan sembarangan. Penobatan itu didasarkan hasil riset Global Flourishing Study (GFS), survei internasional kolaborasi antara Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset Gallup.

Temuan GFS itu mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto, saat Perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).

Bahkan, Presiden mengaku terharu. Pasalnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup sangat sederhana. Mereka dalam keadaan belum sejahtera. Namun, ketika ditanya, mereka menjawab bahagia (Kompas.com, 05/01/2026).

Temuan GFS itu, buat saya dan mungkin juga warga bangsa Indonesia yang lain, tak mengejutkan. Menjadi kejutan besar barangkali dari sisi paradigma pembangunan yang dianut dunia pada umumnya.

Menobatkan Indonesia sebagai negara terbahagia di dunia berarti menggarisbawahi bahwa kondisi finansial (ekonomi) saja tidak menjamin seseorang hidup bahagia, sejahtera dan bermakna.

Menurut Brendan Case, Associate Director for Research di Human Flourishing Program, Indonesia unggul pada aspek-aspek yang bersifat humanistik (Kompas.com, 06/01/2026).

Indonesia mencatat skor tinggi dalam hubungan sosial dan karakter pro-sosial, yang mendorong koneksi komunitas dan rasa kebersamaan.

Indonesia membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan, melainkan tumbuh dari relasi sosial, makna hidup, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pandangan dunia

Tak mengejutkan, karena pandangan dunia bangsa Indonesia sejatinya tak memisahkan antara diri seseorang dan kosmos. Seseorang adalah bagian tak terpisahkan dari kosmos. Orang Jawa menyebutnya “jagat cilik” (mikrokosmos) dan “jagat gedhe” (makrokosmos).

Makrokosmos mencakup semua lingkungan tempat seseorang hidup, sedangkan mikrokosmos adalah diri dan batin seseorang.

Mikrokosmos harus diupayakan keselarasannya, keselarasan hubungan antara batin dan jasmaninya. Mikrokosmos sebagai unsur dari makrokosmos harus juga terus menjaga agar hubungannya dengan unsur lain dari makrokosmos selaras.

Menurut pandangan dunia ini, makrokosmos terdiri atas segala macam unsur, baik yang terlihat maupun yang kasat mata.

Manusia, tumbuh-tumbuhan, sungai, gunung, laut, hutan, roh halus, roh para leluhur adalah unsur-unsur dunia yang berada dalam hubungan keteraturan, yang berarti juga keselarasan.

Hal ini menjadi penata dan penyangga keutuhan masyarakat secara menyeluruh. Segala sesuatu yang dapat mengundang perselisihan dan mengganggu keadaan keselarasan dalam masyarakat harus dicegah.

Merusak hutan, misalnya, dipandang mengganggu keselarasan. Hutan sebagai bagian dari makrokosmos harus dijaga keselarasannya.

Dengan demikian, hidup dihayati bukan sekadar urusan dunia profan, melainkan juga dunia sakral. Bukan hanya urusan individual dengan orientasi ekonomi, tapi juga sosial dengan prinsip kerukunan. Refleksi sempurna pandangan dunia semacam itu tampak dari tradisi “slametan” (selamatan).

Prinsip ketetanggaan sangat menonjol dalam tradisi “slametan”. Antartetangga terjadi saling mengundang, saling mendoakan serta menikmati secara bersama hidangan selamatan.

Orang akan melihat kelompok-kelompok kecil berkeliling dari rumah ke rumah untuk menghadiri selamatan langsung dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Tidak mengundang seseorang yang pernah mengundangnya, atau sudah mengantar brekatan kepadanya, atau mengabaikan tetangga dekat, berarti penghinaan berat. Hal ini akan senantiasa dihindari.

Begitu pula jika tidak bisa menghadiri undangan dari keluarga yang pernah menghadiri undangannya, seseorang merasa tidak enak. Tidak terjadi kecuali ada hal lain yang sangat penting.

Kalaupun tidak bisa hadir, karena ada hal lain yang sangat penting, seseorang akan memberi tahu ketika undangan disampaikan, sekaligus permohonan maaf.

Prinsip ketetanggan yang menonjol dalam selamatan tersebut dengan jelas mengatasi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam keseharian, baik sosial, ekonomi, politik, bahkan keagamaan, yang bisa mengganggu hubungan sosial. Perbedaan-perbedaan itu justru “dicairkan” dalam perjamuan beberapa menit.

Pendek kata, dalam selamatan seseorang diperlakukan sama dan dijamu dengan cara yang sama, meskipun mungkin dalam keseharian mereka berbeda.

Dalam selamatan tak seorang pun merasa berbeda dari yang lain, tak seorang pun merasa lebih rendah dari yang lain, dan tak seorang pun berkeinginan memencilkan diri dari orang lain. Semua duduk bersila di atas tikar. Tak ada zona VIP.

Bahkan, lebih dari itu, tradisi selamatan sekaligus simbolisasi kesatuan mitis dan sosial sekaligus. Penyatuan antara dunia natural dan supranatural, antara realitas yang dijalani dan yang diidam-idamkan.

Para tetangga, sanak keluarga, nenek moyang yang sudah mati, roh penjaga bumi dan alam sekelilingnya “dihadirkan” secara bersama. Sasarannya adalah keadaan selamat, rukun, tidak saling menegasi satu sama lain.

Melalui perjamuan selamatan semacam itu, masyarakat memperkecil ketidakpastian, ketegangan dan konflik, sehingga tetap terikat dalam satu kesatuan sosial.

Hal ini tidak berarti mereka menegasi kepentingan-kepentingan dan posisi-posisi perseorangan yang berbeda-beda.

Justru melalui perjamuan selamatan itu masyarakat menemukan semacam institusi sosial untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan dan posisi-posisi yang berbeda tersebut demi keutuhan sosial masyarakat itu sendiri.

Pandangan dunia yang telah mentradisi kuat di masyarakat semacam itu dibaca dan diramu secara cerdas dengan pandangan yang datang belakangan bersumber dari falsafah Barat oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa Indonesia.

Hasilnya dikonstruksikan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, terutama dalam konteks bernegara sebagai dasar negara, yang disebut Pancasila. Bung Karno juga menyebutnya dengan istilah yang khas, yakni “gotong royong”.

Pancasila menolak kapitalisme dan komunisme, dua pandangan besar dunia yang bersumber pada filsafat materialisme.

Dua ajaran besar itu memandang eksistensi manusia secara reduksionistik seolah-olah hanya berdasar pada relasi ekonomi.

Pancasila, sebagaimana direfleksikan pada tradisi selamatan, justru menawarkan pandangan yang jauh lebih luas dan inklusif. Pancasila mengantisipasi beragam kemungkinan konflik sosial, tak hanya bersumber pada relasi ekonomi.

Pendek kata, sebagai pandangan dunia, Pancasila menawarkan jawaban atas kebutuhan manusia untuk hidup yang lebih manusiawi, adil dan beradab.

Tak aneh bila kebahagiaan di mata bangsa Indonesia tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan materi. Kebahagiaan tumbuh dari relasi sosial yang membentuk keguyuban masyarakat.

Dari keguyuban itu pula, insentif kesejahteraan, baik kualitas maupun kuantitas, ditumbuhkan terus-menerus. Pandangan dunia semacam itu masih dikukuhi bangsa Indonesia.

Menggugat

Temuan GFS itu secara tak langsung menggugat paradigma pembangunan dunia yang secara obsesif mengukur segala sesuatu dengan parameter efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Sekaligus mengingatkan Indonesia untuk tidak memburu pertumbuhan ekonomi tanpa memerhatikan keadilan yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi yang megah tak menghasilkan kebahagiaan hidup manakala tak diikuti keadilan sosial.

Tanpa disertai keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan membuahkan konflik sosial dan merusak keguyuban warga masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi sandaran kebahagiaan masyarakat.

Indonesia semestinya lebih menyadari bahwa pandangan dunia warganya yang dikonstruksikan dengan sebutan Pancasila menolak paradigma pembangunan yang merupakan reinkarnasi kolonialisme.

Paradigma itu secara nyata menempatkan manusia sekadar variabel produksi. Manusia secara sistematis dilucuti hakekat dan harkat kemanusiaannya.

Sejarah membuktikan bahwa praktik paradigma reinkarnasi kolonialisme itu dipenuhi dehumanisasi dalam beragam bentuk, seperti penggusuran komunitas (rakyat) dengan alasan kepentingan/proyek nasional, bencana ekologis yang menghancurkan komunitas.

Tugas penyelenggara negara menerjemahkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yang bukan saja menciptakan kesejahteraan secara berkeadilan, melainkan juga menjaga kebersamaan (keguyuban) warga masyarakat sebagai sandaran kebahagiaan hidup.

Dengan demikian, pembangunan bukan merusak sumber kebahagiaan warga masyarakat, sebaliknya menguatkannya.

Tag:  #indonesia #terbahagia #dunia #menggugat #paradigma #pembangunan