Jurus Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi 7 Juta Pengangguran

- Badai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK hingga kini masih terjadi di berbagai lini.

Menurut data BPS per Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia adalah 7,28 juta orang.

Angka ini mengalami kenaikan sekitar 83.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit menurun menjadi 4,76 persen.

Angka statistik itu muncul seiring pula dengan kabar PHK dari perusahaan-perusahaan besar seperti Sritex, Nike, hingga Blibli.

Lantas apa jurus jitu pemerintah mengatasi masalah ini?

Program pelatihan untuk tekan pengangguran

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran nasional yang masih tinggi.

Salah satu fokus utama kebijakan adalah peningkatan keterampilan dan pemberdayaan tenaga kerja muda agar siap terserap di sektor formal, baik di dalam maupun luar negeri.

“Dalam rangka pemberdayaan, kita juga masih menanggung beban penangguran yang tinggi. Oleh karena itu, alhamdulillah, kemarin rapat kabinet Pak Presiden sudah mengambil tujuh usulan, seperti beasiswa untuk training peningkatan atau kursus atau belajar singkat untuk lulusan-lulusan SMA dan SMK,” ujar Cak Imin di Bandung, Rabu (5/11/2025).

Dokumen Humas Pemda Kabupaten Bandung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Itifaq, di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025)

Rp 12 Triliun disiapkan

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 12 triliun yang akan digelontorkan dalam waktu dekat untuk mendukung pelatihan vokasi dan peningkatan skill tenaga kerja.

“Dana Rp 12 triliun ini digelontorkan dalam waktu secepat-cepatnya agar terserap pekerja dengan kemampuan vokasi yang memadai, terutama untuk bekerja di luar negeri,” katanya.

Cak Imin menjelaskan, banyak peluang kerja produktif di luar negeri yang belum terisi oleh tenaga kerja asal Indonesia. Karena itu, pemerintah akan mendorong pergeseran tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal.

“Banyak peluang-peluang pekerjaan baik, mulia, dan produktif di luar negeri yang belum terisi. Kita harus mengurangi pekerjaan di luar negeri, terutama domestic workers atau pekerja rumah tangga. Kita kurangi dengan cara memperbanyak yang bekerja di sektor formal di industri, infrastruktur, dan perdagangan yang kita harapkan dilatih secepat-cepatnya,” ungkapnya.

Ia menyebut, Presiden telah menyetujui program pelatihan bersertifikat bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja di luar negeri.

“Peningkatan kapasitas dan kualitas akan difokuskan, termasuk untuk program-program khusus seperti welder, hospitality, caregiver, dan cleaning service, serta pelatihan bahasa. Supaya peluang itu tidak hilang dan kita bisa menggeser pekerja formal lebih banyak lagi dibanding pekerja rumah tangga,” kata Cak Imin.

Ia menambahkan, SMK harus menjadi garda depan dalam menghadapi tantangan global ketenagakerjaan.

"Dengan kesadaran orientasi baru tantangan global ini, SMK harus berbenah. Makanya kita sebut sebagai SMK Go Global,” ujarnya.

Mitigasi meningkatnya pengangguran

Terkait fenomena PHK di sejumlah pabrik besar seperti Nike dan perusahaan padat karya lainnya, Cak Imin menegaskan pemerintah sedang menyiapkan langkah mitigasi.

“Itu sektor-sektor penyerap tenaga kerja besar, padat karya misalnya. Program-program padat karya akan menjadi solusi untuk pengangguran. Di sisi lain tentu Kemenko Perekonomian akan menjaga agar semua perusahaan tidak ada yang PHK,” tegasnya.

Pelatihan keluarga miskin

Selain pelatihan tenaga kerja muda, pemerintah juga menyiapkan program pelatihan bagi keluarga miskin ekstrem agar siap bekerja.

“Tadi ada program penanggulangan kemiskinan. Pak Presiden sudah menyetujui program Kepala Keluarga Miskin Ekstrem Siap Kerja, yang akan di-training selama empat bulan maksimal bagi mereka yang berminat bekerja sebagai satpam, di pertanian, atau cleaning service. Sudah ada penyerapnya, ini untuk kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

“Bagi keluarga yang kepala keluarganya siap kerja dan miskin ekstrem, juga disediakan lahan di sektor pertanian. Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara, jutaan hektare itu, akan diprioritaskan untuk para keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian,” tuturnya.

Menurut data pemerintah, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian.

“Nah, 49 persen ini disediakan tanah untuk melanjutkan kehidupan pertaniannya,” pungkas Cak Imin.

Pemberian lahan dan tanah yang nganggur

Pemerintah juga berencana memanfaatkan lahan dan tanah negara yang selama ini tidak produktif atau “nganggur” untuk diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi rakyat.

Cak Imin mengatakan, kebijakan ini menjadi kelanjutan dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat lapisan bawah, dari sekadar penerima bantuan sosial menjadi pelaku ekonomi produktif.

“Bantuan sosial adalah langkah awal bagi upaya kita bahkan biasanya disebut bantalan sosial. Langkah berikutnya adalah program-program yang berbasis kepada tujuan pemberdayaan,” kata Cak Imin.

“Alhamdulillah pemberdayaan ini terus kita lakukan, termasuk bagaimana agar seluruh pelaku ekonomi mendapatkan ruang dan tempat yang adil.

Pekerja informal terus bergeser menjadi pekerja formal, pengangguran terbuka mendapatkan solusinya,” lanjut Cak Imin.

Ia menjelaskan, Presiden telah menginstruksikan agar tanah-tanah negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dialokasikan bagi warga yang masih membutuhkan, terutama untuk kegiatan pertanian produktif.

“Insyaallah tanah-tanah itu diprioritaskan untuk warga bangsa yang masih membutuhkan, minimal tiga hektare bagi pembagian tanah-tanah produktif kita,” ujarnya.

Selain tanah, pemerintah juga akan menyiapkan alat-alat produksi pertanian yang menjadi bagian dari skema pemberdayaan masyarakat.

“Begitu juga alat-alat produksi lainnya yang menjadi bagian inti dari pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.

Cak Imin menegaskan bahwa kebijakan ini sekaligus mendorong masyarakat untuk aktif bekerja dan tidak bergantung pada bantuan sosial semata.

“Seperti misalnya warga yang masih produktif harus siap bekerja, tidak menggantungkan kepada bantuan sosial. Dibukalah lowongan-lowongan kerja dan persiapan vokasi, keterampilan, skill untuk bisa diserap di dalam lapangan kerja yang tersedia,” kata dia.

Ketika ditanya mengenai skema pembagian tanah tersebut, Cak Imin menyebut bahwa lahan yang akan diberikan kepada masyarakat bersifat cuma-cuma.

“Cuma-cuma. Untuk mereka menggarap pertanian,” ujarnya singkat saat ditanya apakah tanah itu akan diberikan atau dipinjamkan.

Berikut versi berita yang sudah dirapikan dan disusun secara utuh dalam gaya jurnalistik profesional tanpa mengubah isi maupun kutipan asli:

Jaminan sosial

Cak Imin menegaskan bahwa program jaminan sosial dan asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan fondasi penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

“Perlindungan sosial inilah yang menjadi prasyarat graduasi naik kelas terus-menerus untuk tumbuh, berkembang, dan maju,” ungkap dia.

“Sehingga jaminan sosial, jaminan perlindungan sosial, asuransi sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan akan terus menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari,” tambah dia.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah meningkatkan jumlah penerima bantuan iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, agar seluruh masyarakat memiliki akses layanan kesehatan gratis.

“Alhamdulillah hari ini pemerintah meningkatkan jumlah bantuan untuk penerima bantuan iuran jaminan sosial, jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan. Sudah 96 juta orang yang siapapun dia dalam keadaan apapun bisa berobat secara gratis,” ungkapnya.

Namun, Cak Imin menekankan pentingnya semangat gotong royong agar keberlangsungan sistem jaminan kesehatan nasional tetap terjaga.

“Sebagai semangat gotong royong, yang mampu membayar iuran juga harus secara solidaritas membantu tumbuh kembangnya BPJS Kesehatan. Yang belum mampu dibantu iuran, yang sudah mampu harus menjadi bagian dari semangat gotong royong kita,” ujarnya.

Cak Imin juga mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang saat ini masih dialami oleh sekitar 23 juta peserta.

“Tunggakan ini dalam waktu dekat insya Allah akan diputihkan, dihapus dengan cara seluruh peserta BPJS Kesehatan yang masih nunggak segera meregistrasi ulang, mendaftar ulang menjadi peserta BPJS aktif,” katanya.

Ia menyebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk menanggung beban kesehatan rakyat.

“Negara keluar tidak kurang dari Rp 37 triliun dalam mengatasi tunggakan BPJS Kesehatan ini. Gotong royong kita luar biasa, dan Alhamdulillah BPJS Kesehatan kita adalah penanggung kesehatan rakyat terbesar di dunia, dengan tanggungan 135 juta orang yang ditangani secara langsung setiap hari,” ungkapnya.

Cak Imin menyebut banyak negara kini belajar dari Indonesia dalam mengelola sistem jaminan kesehatan berskala besar.

“Semua negara sekarang belajar dari kita, dari Indonesia, bagaimana memanage asuransi sosial kesehatan raksasa ini. Tidak mudah, karena itu negara mengeluarkan tiap tahun Rp60 triliun untuk yang miskin. Yang mampu harus membantu iuran gotong royong,” ujarnya.

Dengan dukungan solidaritas masyarakat dan pengelolaan yang baik, ia optimistis keberlanjutan BPJS Kesehatan akan tetap terjaga.

“Maka Insya Allah BPJS Kesehatan yang raksasa ini akan sehat terus, dan kesehatan bangsa kita akan terjaga dengan baik,” tambahnya.

Pemutihan BPJS

Saat ditanya mengenai mekanisme pemutihan tunggakan, Cak Imin menjelaskan bahwa peserta yang masih memiliki utang iuran akan diberi kesempatan melakukan registrasi ulang.

“Skemanya kepada yang masih memiliki tunggakan utang iuran. Peserta BPJS akan dipersilakan registrasi, pendaftaran ulang, dan sekaligus penghapusan utangnya,” ungkap dia.

“Nanti akan diumumkan kapan tanggal pastinya. Sekarang BPJS Kesehatan sedang memverifikasi secara lebih detail, klasifikasi-klasifikasi mana yang bergeser kepada penerima bantuan iuran dan mana yang harus registrasi ulang,” jelasnya.

Cak Imin menegaskan bahwa kebijakan pemutihan sudah disetujui oleh presiden dan sesegera mungkin akan diumumkan ke masyarakat.

“Sudah diputuskan. Saya kira secepatnya kok (diumumkan ke masyarakat),” tegasnya.

Tag:  #jurus #pemberdayaan #masyarakat #menghadapi #juta #pengangguran