Bakal Jadi Presiden Dewan HAM, Apa yang Bisa Dilakukan Indonesia?

- Tinggal menghitung jam, Indonesia akan ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB).

Rencana penetapan sebagai tampuk kepemimpinan urusan HAM di kancah global ini diumumkan langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto, pada Senin (5/1/2026).

Dia bilang, Indonesia sudah dipastikan akan menjadi Presiden Dewan HAM dan akan ditetapkan di Markas PBB di Jenewa, Swiss pada 8 Januari 2026.

“Dan pada akhir bulan yang lalu, kita sudah mendapatkan kepastian bahwa Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM, yang akan ditetapkan tanggal 8 Januari ini di Jenewa,” ungkap Mugiyanto.

Menurut dia, capaian langkah geopolitik di kancah global ini tak lepas dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menyebut, capaian ini adalah ubah dari beragam program dari Kementerian HAM, seperti peluncuran Kampung Redam, desa sadar HAM, hingga indeks HAM.

Selain itu, Kementerian HAM juga untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pusrenbangham (Pusat Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia).

Ada beragam capaian yang dinilai menjadi bagian penting atas penetapan sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

“Di bawah kepemimpinan Pak Menteri, kita bisa membuat, menurut saya, milestone yang luar biasa. Saya hitung-hitung, kita sudah hampir 15 bulan. Atau baru 15 bulan sebagai kementerian, tapi capaian kita sudah luar biasa, ya,” kata Mugiyanto.

Apa tugas dan fungsi Dewan HAM PBB?

Melansir laman Office Of The High Commissioner Human Right (OHCHR) United Nation, atau Dewan HAM PBB, lembaga ini memiliki definisi lembaga PBB yang mengurusi persoalan HAM dunia.

Lembaga ini terdiri dari 47 negara anggota yang berfungsi sebagai forum mengatasi pelanggaran situasi darurat HAM di berbagai negara.

Secara umum, fungsi Dewan HAM PBB terdiri dari enam poin, pertama menyediakan forum dialog, kedua mengadopsi resolusi, ketiga mengadakan sesi krisis terkait darurat HAM.

Fungsi lainnya adalah meninjau rekam jejak negara anggota, menunjuk ahli independen untuk memantau situasi negara, dan terakhir memberikan mandat penyelidikan.

Sedangkan dari sisi tugas, Dewan HAM PBB bertugas mendorong dan menjaga HAM untuk semua individu, memberikan rekomendasi, menyediakan bantuan teknis terkait aktivitas HAM, berkoordinasi untuk edukasi terkait HAM.

Tugas lainnya adalah terlibat aktif dengan pemerintah untuk menjamin penghormatan HAM, memajukan kolaborasi internasional terkait HAM, menyelaraskan kegiatan PBB agar tidak bertolak belakang dengan HAM dan menyederhanakan mekanisme HAM yang sudah ada.

Sedangkan secara spesifik terkait tugas Presiden Dewan HAM yang akan diberikan kepada Indonesia ada lima poin.

Dilansir dari Antaranews.com, lima tugas tersebut adalah:

1. Memimpin pertemuan: Bertanggung jawab memimpin seluruh jalannya rapat Dewan.

2. Nominasi ahli: Mengusulkan kandidat ahli untuk Prosedur Khusus dan mekanisme ahli lain, yang nantinya akan ditunjuk secara resmi oleh Dewan.

3. Penunjukan tim investigasi: Menunjuk para ahli yang akan bertugas dalam badan-badan investigasi melalui proses konsultasi ad hoc yang objektif untuk mencari kandidat berkualitas dan tidak memihak.

4. Administrasi dan komunikasi: Menerima serta menanggapi surat-menyurat resmi dari Perwakilan Tetap dan berbagai pihak terkait lainnya.

5. Diplomasi dan kepercayaan publik: Membangun kesadaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Dewan HAM melalui kegiatan diplomasi dan penyuluhan yang aktif.

Jangan terjebak HAM versi barat

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mewanti-wanti kepada pemerintah agar tidak terjebak dengan istilah HAM dalam pengertian barat.

Tugas besar menjadi Presiden Dewan HAM justru mengembalikan nilai universal HAM agar tidak terjebak pada standar ganda negara barat.

"Yang pasti kita dorong HAM yang lebih universal, jangan menggunakan HAM versi Eropa, karena orang Eropa pun bisa membiarkan (pelanggaran) HAM terjadi di Gaza," tutur Hikmahanto, kepada Kompas.com, Selasa (6/1/2025).

Dia juga menegaskan, Indonesia bisa berperan dalam menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel kepada masyarakat sipil di Palestina.

Meskipun tidak memiliki kewenangan menghentikan secara langsung, Presiden Dewan HAM PBB masih bisa memiliki suara yang lantang untuk memberikan peringatan kepada Israel.

"Meski menurut saya sulit, namun selaku Presiden Dewan HAM saat memberi sambutan pembuka sidang Dewan HAM (bisa) disampaikan genosida harus dihentikan, jangan pernah ada lagi genosida, intinya Presiden Dewan HAM (bisa) membuat sindiran-sindiran," imbuh dia.

Di sisi lain, penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM juga harus selaras dengan kebijakan dalam negeri.

Menurut Hikmahanto, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi kebebasan berpendapat di dalam negeri dan menjaga HAM tetap terjaga.

"Negara harus mampu memberi keleluasaan orang bersuara dan melindungi. Contoh HAM seperti ini penting saat kita memegang jabatan sebagai Presiden Dewan HAM. Jangan justru kebalikannya," ujar dia.

Tag:  #bakal #jadi #presiden #dewan #yang #bisa #dilakukan #indonesia