Anggota DPR Imbau TNI Serahkan Tugas Ketahanan Pangan ke Kementerian Pertanian

- Institusi TNI diimbau untuk tetap menyerahkan tugas utama menjaga ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan masyarakat ke kementerian/lembaga terkait yang lebih profesional.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin saat merespons rencana TNI AD merekrut 24.000 prajurit tamtama untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan.

“Dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (12/6/2025).

Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah diatur dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu, lanjut TB Hasanuddin, TNI sebaiknya tetap mengutamakan kesiapan tempur prajurit yang ada maupun yang hendak direkrut.

“Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,” ujar TB Hasanuddin.

Pensiun Mayor Jenderal TNI itu menuturkan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta.

Dalam konsep ini, seluruh potensi negara perlu dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Menurut TB Hasanuddin, doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, yakni mulai dari perang konvensional dan berlanjut ke perang gerilya jika diperlukan demi mencapai kemenangan.

“Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” ujar TB Hasanuddin.

Dia pun menegaskan bahwa dalam konteks perang berlarut, keterlibatan prajurit untuk menyiapkan logistik maupun bahan makanan sangat diperlukan.

Langkah ini untuk menjamin kebutuhan logistik tetap tersedia untuk melakukan perlawanan selama mungkin.

Namun, dalam kondisi damai dan tak terjadi peperangan, tugas-tugas terkait ketahanan pangan maupun pelayanan dasar masyarakat sebaiknya diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait.

Diberitakan sebelumnya, TNI AD hendak merekrut hingga 24.000 calon prajurit tamtama pada 2025 ini.

Para prajurit yang hendak direkrut itu tidak dipersiapkan untuk bertempur.

Mereka dihadirkan guna menjawab kebutuhan di tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.

Sebagai bagian dari implementasinya, TNI AD akan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Tag:  #anggota #imbau #serahkan #tugas #ketahanan #pangan #kementerian #pertanian