Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer: Cerminan Krisis Ide dan Kemalasan Birokrasi

- Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer mencerminkan kemalasan birokrasi mencari solusi yang tepat bagi permasalahan psikososial pada remaja usia sekolah.

Menurut Fahmi, kenakalan remaja dalam bentuk tawuran, mabuk, kecanduan gim atau pembangkangan, bukan ancaman keamanan sehingga tidak tepat dikirim ke barak militer.

Sebaliknya, dia mengatakan, kenakalan remaja tersebut merupakan cerminan dari masalah psikososial yang kompleks dan memerlukan respons berbasis pendampingan, bukan penertiban.

"Alih-alih merancang intervensi pendidikan dan konseling yang kontekstual, kebijakan ini justru memilih jalan pintas yakni menyerahkan anak-anak tersebut ke lingkungan militer,” kata Fahmi kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

“Ini bukan saja berisiko secara psikologis, tapi juga menegaskan satu hal yakni kemalasan birokrasi daerah dalam menghadirkan solusi yang kreatif dan humanis,” ujarnya lagi.

Selain itu, Fahmi menilai, pelibatan unsur militer dalam pendidikan juga mencerminkan krisis ide.

"Mengandalkan institusi militer untuk menyelesaikan masalah sosial sipil mencerminkan krisis ide, bukan ketegasan kepemimpinan,” katanya.

Dalam pandangannya, Fahmi menyebut bahwa pendisiplinan yang baik tidak harus ditempuh lewat pendekatan militeristik. Sebab, disiplin sejati lahir dari kesadaran, bukan ketakutan.

"Yang dibutuhkan siswa bukan barak, tapi ruang belajar yang memulihkan. Kalau yang bermasalah adalah sikap, maka pendekatannya harus bersifat pedagogis dan reflektif, bukan koersif,” ujarnya.

Peilbatan TNI dan Kurikulum Wajib Militer

Sebagaimana diberitakan, Dedi Mulyadi akan menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter di beberapa wilayah di Jawa Barat.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Dedi dalam keterangan resmi yang diterima pada 26 April 2025.

Program yang akan berlangsung selama enam bulan ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif.

Dedi mengungkapkan, pihak TNI akan menyiapkan sebanyak 30 hingga 40 barak untuk mendukung pelaksanaannya.

Menurut Dedi, siswa yang menjadi prioritas dalam program ini adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Dia menjelaskan, peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas ataupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.

Melalui pendidikan berkarakter ini, Dedi berharap dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Selain program pendidikan berkarakter, Dedi Mulyadi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru mendatang.

Nantinya, setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri.

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," ujar Dedi dalam keterangan resmi pada 5 Maret 2025.

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter bela negara di kalangan siswa; menggali potensi siswa di berbagai bidang; serta menghindari siswa dari aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya.

Tag:  #dedi #mulyadi #kirim #siswa #nakal #barak #militer #cerminan #krisis #kemalasan #birokrasi