Gaji UMR Medan 2025 dan 32 Kabupaten/kota Lainnya di Sumut
- Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni telah mengesahkan UMR Medan 2025 sebesar Rp 4.014.072 dengan kenaikan 6,5 persen dibandingkan upah minimum pada tahun 2024 yang tercatat Rp 3.769.082.
Mengutip laman resmi Disnaker Sumut, gaji UMR Medan ini lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum provinsi (UMP) Sumut sebesar Rp 2.992.559. UMP Sumut juga naik 6,5 persen dengan kenaikan Rp 182.644.
Besaran upah minimum ini sebelumnya merupakan rekomendasi dari wali kota melalui Dewan Pengupahan Kota (DPK) Medan. Di tingkat Provinsi Sumut, UMK Medan 2025 berada di urutan pertama tertinggi.
Berikut ini adalah rincian lengkap gaji UMR Kota Medan dan 32 kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sumut:
- Kabupaten Mandailing Natal Rp 3.100.999
- Kabupaten Tapanuli Selatan Rp 3.307.324
- Kabupaten Tapanuli Tengah Rp 3.242.323
- Kabupaten Tapanuli Utara Rp 3.017.649
- Kabupaten Toba Rp 3.151.356
- Kabupaten Labuhanbatu Rp 3.438.181
- Kabupaten Asahan Rp 3.265.908
- Kabupaten Simalungun Rp 3.088.851
- Kabupaten Karo Rp 3.577.282
- Kabupaten Deli Serdang Rp 3.732.906
- Kabupaten Langkat Rp 3.134.660
- Kabupaten Serdang Bedagai Rp 3.313.500
- Kabupaten Batu Bara Rp 3.676.000
- Kabupaten Padang Lawas Rp 3.195.910
- Kabupaten Labusel Rp 3.404.984
- Kabupaten Labura Rp 3.327.621
- Kota Sibolga Rp 3.419.748
- Kota Tanjung Balai Rp 3.244.606
- Kota Tebing Tinggi Rp 3.006.203
- Kota Medan Rp 4.014.072
- Kota Binjai Rp 3.075.365
- Kota Padangsidimpuan Rp 3.168.235
Sementara sebanyak 11 daerah tidak mengusulkan UMK, sehingga upah minimumnya berpatokan pada UMP yakni sebesar Rp 2.992.559, berikut daftarnya:
- Kabupaten Dairi
- Kabupaten Humbang Hasundutan
- Kabupaten Samosir
- Kabupaten Padang Lawas Utara
- Kabupaten Pakpak Bharat
- Kabupaten Nias
- Kabupaten Nias Barat
- Kabupaten Nias Utara
- Kabupaten Nias Selatan
- Kota Gunungsitoli
- Kota Pematangsiantar
Ketetapan UMR Medan 2025
Penetapan UMR Kota Medan ini disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/833/KPTS/2024.
Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, hanya 22 daerah yang mengusulkan upah minimum. Sementara 11 kabupaten/kota lainnya tak mengusulkan UMR, sehingga upah minimumnya mengikuti besaran UMP.
Untuk diketahui, UMR atau upah minimum regional merupakan penyebutan lama upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten.
Namun saat ini, istilah UMR sudah digantikan dengan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten kota). Meski demikian, hingga kini banyak masyarakat yang masih menyebutnya dengan UMR ketimbang UMK.
Sementara UMP adalah standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya dilakukan oleh gubernur.
Bila suatu daerah kabupaten/kota tidak mengusulkan penetapan UMK ke gubernur hingga tenggat waktu yang ditetapkan, maka upah minimumnya wajib menggunakan UMP yang ditetapkan gubernur.
Ketetapan UMK Medan 2025
Dalam Kepgub Sumut disebutkan, gaji UMR Medan 2025 wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja per 1 Januari 2025.
Pengusaha dilarang membayar pekerjanya lebih rendah dari UMK Medan 2025, kecuali usaha mikro dan kecil yang upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerjanya.
Pengusaha yang telah membayar pekerjanya di atas gaji UMR Medan 2025, dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.
Dalam Kepgub Sumut juga disebutkan, UMK Medan 2025 berlaku hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Khusus bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun yang memiliki kualifikasi karena jabatannya, diberikan upah lebih besar dari gaji UMR Medan 2025.
Ketentuan lain, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.