Anies-Cak Imin Janjikan Transisi Energi Berkeadilan dan Usulkan Audit Lingkungan

– Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menilai bahwa transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) adalah sebuah keniscayaan. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Timnas AMIN, Irvan Pulungan dalam diskusi daring yang mengangkat tema 'Meneropong Bioenergi di Tangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029', beberapa waktu lalu.

"Kami mencoba menghadirkan keadilan ekologis yang backbone-nya adalah mendorong transisi energi yang berkeadilan," kata Irvan.

Irvan mengatakan, Anies-Cak Imin berkomitmen mendorong penggunaan EBT dengan target 4 persen per tahun. Untuk mencapai target ini, Pasangan AMIN akan mendorong kegiatan-kegiatan berbasis transisi energi yang berkeadilan.

"Pertama, dia (kegiatan itu) harus kolaboratif. Itu berarti meningkatkan partisipasi masyarakat dan seluruh aktor dalam proses perubahan kebijakan hingga implementasi kebijakan, khususnya masyarakat rentan, (yaitu) perempuan, difabel, dan anak untuk terlibat dalam proses-proses tersebut," jelas Irvan.

Kedua, lanjut Irvan, mendorong perbaikan tata kelola harmonisasi vertikal dan horizontal. Yang berarti harus ada harmonisasi kebijakan dan aksi di tingkat nasional dan daerah, serta antar lembaga.

Ketiga, mencari inovasi pendanaan atau blended financing untuk kegiatan-kegiatan EBT. Irvan menuturkan, Pasangan AMIN akan mendorong penguatan taksonomi hijau dan mengembangkannya dengan Climate Budget Tagging (CBT).

Keempat, melakukan intervensi supply and demand dalam rangka pensiun dini PLTU batu bara, serta mengembangkan sumber-sumber energi baru. "Kita perlu dokumen perencanaan yang holistik dan komprehensif, yang bisa menjawab target-target kita di EBT khususnya di hydro, air terjun," lanjutnya.

Lebih lanjut, Irvan juga menekankan, dalam mendorong bauran EBT, paslon nomor urut 1 itu tidak hanya bertumpu pada bioenergi. Tetapi juga memanfaatkan sumber energi lain seperti panas bumi, surya, dan air, serta mengembangkan ekonomi sirkular.

Di samping itu, Anies-Cak Imin juga mengusulkan adanya audit lingkungan dalam program transisi energi. Menurut Irvan, audit lingkungan ini penting dilakukan guna mencegah deforestasi terencana dalam kegiatan transisi energi, khususnya dari sektor bioenergi.

"Menggunakan instrumen audit lingkungan sebagai instrumen untuk menelaah secara komprehensif deforestasi terencana. PSN yang memiliki potensi dampak besar itu diaudit. Kita pikirkan kembali bagaimana mengelolanya. Bioenergi itu kami sepakat harus dilihat kritis dan komprehensif," terangnya.

Audit lingkungan ini, menurut Irvan, harus dilakukan -termasuk dalam pengembangan kendaraan listrik- agar perencanaan kebijakan bisa lebih memihak masyarakat rentan dan tidak merusak lingkungan. "Menurut saya, itu kan yang hilang dari proses perencanaan dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia akses partisipasi, akses informasi, access to justice," tukasnya.

Dalam diskusi tersebut, Manager Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga mengingatkan perlunya desain instrumen kebijakan lingkungan yang kuat untuk menjaga ruang hidup masyarakat. Sehingga upaya membangun ketahanan energi tidak sampai mengorbankan lingkungan.

"Apalagi bicara energi yang dibangun energi berkeadilan. Berkeadilan bagaimana ketika misalkan, saya melihat langsung hutan-hutan yang dirusak adalah wilayah jelajahnya Suku Anak Dalam," kata Anggi dalam diskusi yang digelar Traction Energy Asia, Trend Asia, dan Forest Watch Indonesia (FWI), Rabu (10/1).

Hasil pemantauan FWI di Provinsi Jambi, ruang hidup Suku Anak Dalam yang berada di dalam konsesi PT Hijau Arta Nusa (HAN), terancam. PT HAN memegang konsesi 32 ribu hektare (Ha), yang terletak di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

"Kita tahu Suku Anak Dalam sangat bergantung pada hutan dan fungsinya. Bukan bicara soal mereka diberdayakan atau dimanfaatkan sebagai pekerja atau termasuk karyawan, bukan," ujarnya.

"Tapi mereka sangat bergantung dengan hutan alam yang dulu mereka jaga, mereka manfaatkan secara berkelanjutan, namun dengan adanya proyek energi ini mengubah tatanan kehidupan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi," lanjut Anggi.

Temuan lain, PT HAN hanya menanam kembali tanaman energi berupa sengon seluas 64,5 Ha. Sangat timpang dibanding deforestasi terencana yang mencapai 3.732 Ha.

"Kalau tadi bicara good governance, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan saya tambahkan penegakan hukum, ini juga harus diuji. Apakah dalam pemenuhan biomassa sudah menerapkan good governance? Harus ditinjau ulang apakah pemenuhan biomassa dengan menjadikan subjek pada konsesi pelaku utama itu tepat atau tidak?" pungkasnya.

Tag:  #anies #imin #janjikan #transisi #energi #berkeadilan #usulkan #audit #lingkungan