Sengkarut di Muara Angke, Titiek Soeharto dan Trenggono Turun Tangan

Penumpukan ribuan kapal nelayan di Dermaga Kali Asin, Muara Angke, Jakarta Utara, membuka persoalan yang lebih dalam dari sekadar kemacetan lalu lintas laut.

Tekanan konsumsi ikan perkotaan dan perubahan fungsi kawasan pesisir ikut mendorong kepadatan dermaga yang kian tak terkendali.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung Dermaga Kali Asin, Selasa (3/2/2026).

Kunjungan itu dilakukan di tengah sorotan publik terhadap kondisi dermaga yang dipenuhi lebih dari 1.000 kapal nelayan, jauh melampaui kapasitas ideal.

Baca juga: Atasi Kemacetan di Sanur, Dermaga Mertasari Bali Bakal Diaktifkan Kembali

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Lotharia Latif menjelaskan, Dermaga Kali Asin sejatinya hanya dirancang menampung sekitar 500 kapal. Lonjakan jumlah kapal tidak lepas dari meningkatnya aktivitas perikanan untuk memenuhi konsumsi ikan Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Masalah bertambah pelik karena puluhan kapal rusak dibiarkan bersandar dalam waktu lama. Dari data KKP, terdapat 67 kapal rusak yang menempati sisi dermaga dan menghambat pergerakan kapal aktif.

“67 yang rusak di pinggiran gini ya?” tanya Titiek saat menunjuk deretan kapal ringsek di tepi dermaga.

“Harus kita tarik harus koordinasi dengan pemiliknya,” jawab Latif.

Titiek terkejut saat mendapat penjelasan kapal-kapal rusak tersebut telah bersandar hingga 10 tahun. Ia menilai pembiaran itu mencerminkan lemahnya pengelolaan ruang pelabuhan.

“Yah 10 tahun kok kamu diemin saja gimana?” sentil Titiek.

Menurut Titiek, biaya tambat yang dibayarkan pemilik kapal tidak sebanding dengan kerugian ekonomi dan sosial akibat tersendatnya aktivitas nelayan lain.

Di sisi lain, KKP mengakui tekanan di Muara Angke juga dipicu oleh penyempitan ruang pesisir. Alih fungsi lahan di sekitar pelabuhan untuk kepentingan komersial dan logistik membatasi opsi perluasan dermaga, sementara permintaan ikan terus meningkat.

Baca juga: KKP Berencana Tata Kapal Nelayan yang Dianggap Menumpuk di Muara Angke

Latif menyebut pihaknya telah membuka jalur di tengah dermaga untuk mengurai kepadatan. Upaya itu memungkinkan sekitar 300 kapal keluar dari Dermaga Kali Asin dalam beberapa waktu terakhir. Namun, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan.

Nelayan merasakan dampak langsung dari situasi ini. Salah satu pemilik kapal, James Willing, mengatakan kondisi Muara Angke memburuk sejak November 2025, ketika musim angin barat membuat banyak kapal memilih bersandar lebih lama.

“Sekitar 1.000 kapal numpuk, mau keluar masuk susah,” kata James saat ditemui Kompas.com, Rabu (28/1/2026).

Ia menilai kepadatan dermaga bukan hanya soal cuaca, tetapi juga akibat keterbatasan ruang pelabuhan di tengah meningkatnya kebutuhan pasokan ikan. Proses penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang lambat turut memperpanjang waktu kapal bersandar.

James juga menyoroti minimnya peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penataan kawasan pesisir Muara Angke. Menurutnya, perubahan fungsi lahan tanpa diimbangi infrastruktur perikanan membuat nelayan menanggung risiko konflik dan kerugian.

“Saya bilang ini mudah sebenarnya permasalahan ini bisa selesai asal Pemprov turun. Selesai. Tapi kalau Pemprov enggak turun kami itu sebagai masyarakat doang yang punya kapal. Bagaimana cara mengatasinya?” ujar James.

Kondisi Muara Angke menunjukkan tekanan konsumsi kota besar terhadap ruang pesisir. Tanpa penataan ulang fungsi lahan dan kapasitas dermaga, kepadatan kapal dikhawatirkan terus berulang dan menggerus keberlanjutan usaha nelayan tradisional.

Tag:  #sengkarut #muara #angke #titiek #soeharto #trenggono #turun #tangan