Petani Tembakau Jatim Tolak Intervensi Asing, Sebut Regulasi Baru Bisa Matikan Ekonomi Rakyat

 

- Gelombang penolakan terhadap intervensi asing dalam ekosistem tembakau nasional kian memanas. Para petani tembakau di Jawa Timur mencium adanya upaya pihak luar untuk menekan industri tembakau lokal melalui regulasi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

 

Kekhawatiran ini mencuat menyusul agenda Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mendorong kepala daerah untuk memperketat pengendalian industri tembakau. Sontak, hal ini memicu reaksi keras dari para petani yang menggantungkan hidup pada "daun emas" tersebut.

 

Suara Petani Jember: Jangan Dzolimi Rakyat Kecil

 

Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jember, M. Soleh, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya melindungi komoditas lokal, bukan malah mengikuti kemauan asing. Ia mengingatkan bahwa tembakau adalah tulang punggung ekonomi banyak keluarga.

 

"Sampai hari ini, masih banyak masyarakat yang hidup dan bergantung pada tembakau. Bahan bangsa dan negara ini pun menikmati penerimaan dari cukai rokok. Kami menolak campur tangan asing yang mau bikin aturan semena-mena melarang tembakau," ujar Soleh, Senin (26/1).

 

Soleh juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kemendagri yang dianggap lebih condong pada agenda global dibanding nasib petani di daerah.

 

"Kami tidak terima mata pencaharian kami diacak-acak. Jangan sampai ada pejabat negara yang mau mendzolimi tembakau tapi negara sendiri menikmati hasil tembakau. Tolong dipikirkan nasib dan penghidupan rakyat kecil," tegasnya.

 

Ekosistem Tembakau dan Cengkeh: Penyangga 6 Juta Tenaga Kerja

 

Senada dengan Soleh, petani cengkeh asal Jawa Timur, Buang Kurniawan, menyoroti pentingnya menjaga integrasi tembakau dan cengkeh sebagai warisan budaya industri kretek Nusantara. Menurutnya, regulasi yang terlalu ketat akan memicu efek domino yang berbahaya bagi lapangan kerja.

 

Buang mengingatkan bahwa ada sekitar 6 juta tenaga kerja yang terlibat dalam rantai industri ini, dari hulu hingga hilir.

 

"Mengapa begitu mudahnya terpengaruh dengan kekuatan asing untuk mengintervensi kemerdekaan bangsa ini, sampai mau mencampuri urusan ekonomi dan otonomi. Kami mengingatkan kepada para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan efek negatif atas segala regulasi yang akan dan sudah dibuat. Jangan sampai rakyat kecil, seperti petani yang jadi korban," tutur Buang.

 

Ia menekankan bahwa keberlangsungan ekonomi mulai dari buruh pabrik hingga pelaku UMKM sangat bergantung pada stabilitas sektor ini.

 

"Harus diakui bahwa tembakau dan cengkeh adalah komoditas yang menjadi penyangga ekonomi masyarakat mulai dari petani, pekerja pabrikan, UMKM, pekerja kreatif, dan masih banyak lagi. Sehingga jangan sampai lahir peraturan yang ujungnya merobohkan penyangga ekonomi," tambahnya.

 

Pentingnya sektor ini bukan tanpa alasan. Jawa Timur adalah "lokomotif" produksi tembakau nasional dengan kontribusi mencapai 57 persen dari total produksi di Indonesia.

 

Berdasarkan data tahun 2024:

 

Produksi: 185 ribu ton tembakau kering.

 

Luas Lahan: 147 ribu hektare.

 

Industri: 1.728 unit usaha industri hasil tembakau.

 

Tenaga Kerja: Menyerap sekitar 287 ribu pekerja di Jawa Timur saja.

 

Melihat besarnya dampak sosial dan ekonomi tersebut, para petani berharap pemerintah lebih bijak dalam menyusun regulasi agar tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat demi mengikuti tekanan pihak luar.

 

Tag:  #petani #tembakau #jatim #tolak #intervensi #asing #sebut #regulasi #baru #bisa #matikan #ekonomi #rakyat