Merealisasikan Janji Kampanye Pertumbuhan Ekonomi Naik 8 Persen, Gimana Caranya?

- Pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen selama masa pemerintahannya terhitung mulai 2025-2029.   Bahkan ambisi ini berkali-kali telah disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan. Ia pun menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen akan bisa dicapai dalam waktu sekitar 3-5 tahun.   "Dengan permintaan dan daya beli yang naik, ekonomi kita tumbuh, saya optimis dan tadi disampaikan 7-8 persen within 3-5 years," kata Prabowo saat ditemui usai agenda Mandiri Investment Forum 2024, Jakarta, pada awal tahun ini.   Merespons ambisi itu, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) justru merilis tujuh strategi jitu agar Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mencapai target tersebut. Hal itu sebagaimana tertuang dalam White Paper atau usulan rekomendasi arah kebijakan dan pembangunan ekonomi sepanjang 2024-2029.   Adapun 7 strategi itu terdiri dari infrastruktur yang terintegrasi mudah diakses dan terjangkau; membangun ketahanan kesehatan dan transformasi pelayanan kesehatan; mewujudkan ketahanan energi.   Kemudian, mengakselerasi pertumbuhan umkm; memperkuat basis manufaktur melalui re-industrialisasi; membangun pusat pengembangan bisnis hijau terbesar di dunia, dan membangun ekosistem ketahanan pangan mandiri.   Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid optimistis dengan menerapkan 7 strategi itu, maka Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.   Sebab menurutnya, dengan menerapkan tujuh strategi itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran akan memperoleh tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 80 persen dari USD 400-500 miliar yang ditargetkan.   "Kalau kita mau mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen kita butuh penambahan PDB sebesar USD 400-500 miliar, tujuh strategi tadi akan menyumbang 80 persen dari target tambahan PDB itu," kata Arsjad dalam acara peluncuran White Paper di Kawasan Sudirman, Jakarta, belum lama ini.   "Dan itu tak hanya dari langit, tapi dihitung karena tadi kita ingin memastikan bahwa tujuannya (mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen) ada, kita siapkan caranya," sambung dia.   Lebih rinci dia juga membeberkan sejumlah dampak positif dari keberhasilan RI jika mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Mulai dari terbukanya lapangan kerja baru sebanyak 16-18 juta, tersedianya rumah baru mencapai 50.000 unit, dan akan ada banyak Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang masuk dalam value chain industri.   "Pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah kunci biar 5 tahun ke depan, teman-teman bisa gampang cari pekerjaan. Kita saat ini sulit mencari lapangan kerja, tapi ini untuk gampang dapat pekerjaan. Karena, kalau ekonomi kita bisa tumbuh 8 persen akan ada 16-18 juta pekerjaan baru," beber Arsjad.   Selain itu, dari tantangan backlog atau kebutuhan rumah yang mencapai 7-8 juta, kemudian bisa teratasi dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pasalnya, kata Arsjad, akan ada banyak rumah baru tersedia mencapai 50.000 unit.   "Trus bisa punya rumah yang lebih mudah, karena ini menjadi tantangan saat ini masih banyak yang belum punya rumah, karena backlog kita 7-8 juta," ujar Arsjad.   Selain itu, jika masyarakat mau berbisnis akan lebih gampang saat pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. Karena pada saat itu, UMKM banyak yang berkembang hingga masuk dalam value chain industri.   "Jadi pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah kunci sehingga kita bisa semakin sejahtera, kita selalu bilang ingin sejahtera, kalau kita ingin sejahtera kita harus make sure bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen itu ada, makin lama, makin tinggi itu lebih baik. Inilah alasannya kenapa kita semua harus peduli terhadap yang namanya Pertumbuhan Ekonomi 8 persen ini," paparnya.   Di sisi lain, Ekonom Universitas Indonesia Masyita Crystallin menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia lambat karena kurangnya mesin pertumbuhan yang kuat. Terlebih, ekonomi RI hingga kini masih ditopang dari konsumsi.   "Sekitar 55 persen dari pertumbuhan ekonomi kita berasal dari konsumsi, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki gaji di atas Rp 5 atau Rp 10 juta," ujarnya dikutip dari Buku 'Saatnya Ekonomi Restoratif', Sabtu (19/10).   Oleh sebab itu, agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka diperlukan penciptaan mesin pertumbuhan yang kuat. Misalnya melalui investasi dalam human capital seperti program LPDP dan pelatihan vokasi yang terarah dan jelas sasarannya.   "Selain itu, penting untuk mendorong sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi seperti nikel dan agroforestri," ujarnya.   Sementara itu, Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani yang berkomitmen untuk melakukan peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.   Menurut Rosan, konsumsi domestik dan investasi saat ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, proporsi investasi harus ditingkatkan.   "Kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi, paling besar itu dari konsumsi dalam negeri kita yang kuat, kurang lebih sekarang 53-54 persen. Kedua, datang dari investasi. Investasi sekarang kurang lebih 24-25 persen. Dulu, konsumsi kita bisa 57-58 persen, dan investasi bisa mencapai 30 persen atau lebih. Sekarang hanya 24-25 persen," ungkap Rosan dalam acara Kompas100 CEO Forum yang diadakan di Ibu Kota Nusantara, dikutip Minggu (13/10).   Lebih lanjut, Rosan yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju Prabowo-Gibran mengatakan bahwa peningkatan proporsi investasi harus didorong, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi bersih dan manufaktur kendaraan listrik. Menurutnya, pemerintah akan mengarahkan investasi ke industri berkelanjutan sesuai dengan permintaan global.   Selain itu, Rosan juga menyoroti pentingnya menjaga kepastian dan kejelasan regulasi agar para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menjalankan investasi mereka dengan lebih terukur.    Meskipun pemerintah telah menetapkan standar waktu penyelesaian perizinan melalui perjanjian dengan 18 kementerian yang terlibat, Rosan menyoroti bahwa realitas di lapangan sering kali jauh dari target yang diharapkan.    Rosan menegaskan bahwa ke depan, pemerintah akan lebih tegas dalam memastikan setiap instansi mematuhi perjanjian yang telah disepakati terkait waktu penyelesaian perizinan. Apalagi, pemerintah sudah memiliki payung hukum untuk memastikan hal ini.    "Kami akan kirim surat ke 18 instansi tersebut untuk memastikan mereka mematuhi service level agreement. Kalau misalnya sudah ada kesepakatan 3 hari, tapi mereka tidak mengeluarkan izin, maka saya yang akan mengeluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, tahu persis kapan mereka akan mendapatkan izin. Itu kepastian yang akan kami berikan," pungkasnya.

Tag:  #merealisasikan #janji #kampanye #pertumbuhan #ekonomi #naik #persen #gimana #caranya