Barengan HUT PDIP, Airlangga, Zulhas hingga Prabowo Malah Bahas Soal Tanggul Laut Raksasa Pulau Jawa

Kementerian Perekonomian menggelar acara Seminar Nasional “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut atau Giant Sea Wall” di Grandballroom Kempinski, Jakarta, hari ini, Rabu (10/1).

Acara yang membahas soal Tanggul Laut Raksasa di Pulau Jawa ini digelar bersamaan dengan perayaan HUT PDI Perjuangan di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.   Tampak hadir dalam pembahasan tanggul laut raksasa, yakni Menteri bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selain itu, hadir pula Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto.    Airlangga menyebut, Pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa melalui Konsep Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa.  

  Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terdapat 3 tahapan/fase pembangunan yang akan dikerjakan. Meliputi, Fase A berupa pembangunan Tanggul Pantai dan Sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.   “Dimana untuk Fase A saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Lalu, Fase B merupakan pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah Barat Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan,” jelas Airlangga di Jakarta, Rabu (10/1).   Kemudian, tahapan ketiga, yaitu Fase C yang merupakan pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040. Dia menyebut, dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Tanggul Laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp164,1 Triliun.   “Nantinya, pembangunan itu akan dilakukan dengan skema pendanaan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” ujarnya.  

  Meski begitu, Airlangga menyebut konsep dan skenario pembangunan Tanggul Laut memerlukan analisis yang cukup mendalam. Oleh karenanya, untuk meminimalisir potensi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, serta pendetailan untuk skema pendanaan juga konsep kelembagaannya, maka diperlukan kajian dan diskusi dengan berbagai pihak mengenai prinsip-prinsip pembangunan Tanggul Laut yang berkelanjutan.   Pemerintah berharap kebijakan infrastruktur tersebut tidak hanya berperan sebagai bangunan pelindung, namun sekaligus juga sarana konservasi lingkungan kelautan dan perbaikan kehidupan masyarakat. Kemudian, penyediaan sanitasi dan air bersih lepas pantai, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta penataan ruang dan pengembangan kawasan baru yang inklusif dan adaptif.   “Untuk itu, melalui penyelenggaraan seminar hari ini kami berharap dapat menjadi pemantik semangat kita bersama mewujudkan pembangunan berkelanjutan, ketahanan, dan pertumbuhan inklusif, dengan Pulau Jawa sebagai salah satu garda depan dalam perjalanan transformatif ini,” tandasnya.

Tag:  #barengan #pdip #airlangga #zulhas #hingga #prabowo #malah #bahas #soal #tanggul #laut #raksasa #pulau #jawa