CEO OnePlus Jadi Buronan Pemerintah Taiwan

Ringkasan berita:

• Pemerintah Taiwan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap CEO OnePlus, Pete Lau, atas dugaan perekrutan ilegal lebih dari 70 teknisi Taiwan tanpa izin pemerintah, yang melanggar Undang-undang Cross-Strait Act terkait hubungan Taiwan–China.
• Dua warga Taiwan, Lin dan Cheng, didakwa terlibat dalam skema tersebut, termasuk pendirian dan penggantian nama perusahaan serta aliran dana Rp 1,2 triliun yang disamarkan sebagai aktivitas R&D, sementara OnePlus hingga kini belum memberikan tanggapan resmi.

- CEO OnePlus, Pete Lau jadi buronan pemerintah Taiwan setelah negara tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pasalnya, Pete Lau diduga melakukan perekrutan karyawan secara ilegal di Taiwan.

Surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shilin pada Selasa (13/1/2026) waktu setempat.

Pete Lau diduga bekerja sama dengan warga negara Taiwan untuk mendapatkan tenaga kerja terampil dan kompeten yang kemudian akan dipekerjakan di OnePlus. 

Praktik tersebut dianggap melanggar Undang-undang Cross-Straict Act (Undang-undang Lintas Selat). Regulasi ini dibuat untuk mengatur hubungan antara masyarakat Taiwan dan China Daratan demi melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Taiwan.

Dalam salah satu ketentuannya, undang-undang ini mewajibkan perusahaan China meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah Taiwan jika ingin mempekerjakan warga lokalnya.

Kantor Kejaksaan juga mendakwa dua warga negara Taiwan yang diduga bekerja sama dengan Lau untuk merekrut lebih dari 70 teknisi (engineer) dari Taiwan secara ilegal untuk bekerja di OnePlus.

Dua warga negara Taiwan ini adalah seorang pria bernama “Lin” dan seorang wanita bernama “Cheng”. Keduanya diduga menyalurkan sejumlah dana untuk mendukung praktik merekrut karyawan ilegal Taiwan ke China.

Taiwan sendiri saat ini tengah berupaya menghentikan perusahaan-perusahaan asal China merekrut pekerja asal Taiwan.

Para pekerja dari Taiwan ini kerap "diincar" perusahaan China karena pengetahuan dan pengalaman teknis mereka.

Pemerintah Taiwan memberlakukan pembatasan tersebut karena praktik perekrutan ini khususnya untuk sektor semikonduktor dan operasi teknologi lainnya, dapat membahayakan keamanan nasional.

Kantor Kejaksaan sendiri mengatakan sudah mengendus praktik kecurangan ini sejak lama. OnePlus bahkan dilaporkan mendirikan perusahaan di Hong Kong dengan nama yang berbeda pada 2014.

Nah, Lin dan Cheng diduga menjadi sosok di balik proses pergantian nama ini.

Menurut sejumlah laporan media, Lin dan Cheng merupakan pihak yang mendaftarkan “OnePlus” pada Maret 2014 sebagai nama perusahaan. Lalu, setahun setelahnya, Cheng sebagai perwakilan hukum mengganti nama perusahaan menjadi “Sonar”.

Selain itu, ada juga dugaan aliran dana yang dilakukan terjadi antara Agustus 2015 dan Januari 2021. Perusahaan ini dilaporkan menyalurkan lebih dari 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan (Rp 1,2 triliun) ke cabang di Taiwan melalui perusahaan perdagangan Hong Kong.

Transaksi ini dilakukan untuk menggambarkan dana “pendapatan dari penelitian dan pengembangan (RnD) yang dialokasikan, serta hasil penjualan aset RnD”.

Nyatanya, dana tersebut digunakan untuk merekrut karyawan di Taiwan, membayar gaji, hingga pembelian peralatan.

Namun, Cheng mengaku bahwa dirinya hanya sebagai perwakilan hukum yang bertanggungjawab menangani perencanaan pajak. Ia tidak mengetahui operasionalisasi di balik perusahaan dan tidak menerima gaji.

Cheng mengatakan satu-satunya cabang bisnis Taiwan adalah melakukan penelitian dan pengembangan smartphone OnePlus.

Sementara itu, Lin yang diangkat oleh Pete Lau menjabat sebagai direktur RnD dan bertanggung jawab untuk mewawancarai, serta memimpin tim.

Lin mengaku “OnePlus” cabang Taiwan tidak pernah mengembangkan kliennya sendiri dan seluruh keputusan operasionalisasi diambil oleh Lau, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Taiwan News.

OnePlus belum menanggapi

Kendati demikian, pihak OnePlus masih belum memberikan tanggapan atau respons apapun terkait surat penangkapan tersebut.

Taiwan sejatinya memang menjadi salah satu negara yang paling banyak direkrut oleh perusahaan China.

Sebab, keduanya menggunakan bahasa yang sama, ditambah Taiwan juga memiliki keunggulan dari aspek ketenagakerjaan. Sebagian besar karyawan asal Taiwan disebut-sebut andal dalam menguasai teknologi terbaik di dunia.

Pada Maret 2025, biro investigasi Taiwan melaporkan pihaknya sudah melakukan lebih dari 100 investigasi terhadap perusahaan-perusahaan China yang berdiri secara ilegal, sejak gugus tugas melakukan investigasi ini dilakukan pada 2020.

Tahun lalu, Taiwan bahkan menggerebek 34 lokasi sebagai bagian dari penyelidikan terhadap praktik perekrutan 11 perusahaan teknologi China, termasuk Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Biro Investigasi Taiwan mengatakan pada saat itu bahwa SMIC mendirikan cabang di Taiwan, menyamar sebagai entitas Samoa, untuk merekrut talenta lokal.

Tag:  #oneplus #jadi #buronan #pemerintah #taiwan