Titiek Soeharto Minta Dalang Pembuat Pagar Laut di Tangerang Tanggung Jawab Ganti Biaya Pembongkaran

- Komisi IV DPR meminta dalang pembuatan pagar laut di Tangerang, Banten, bertanggung jawab mengganti biaya pembongkaran pagar tersebut. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto.

Menurut Titiek, pihak yang terbukti bersalah dalam kasus itu harus mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pembongkaran pagar yang menghabiskan banyak anggaran dan tenaga.

"Kami minta agar siapapun nanti yang bersalah, yang ditemukan bersalah untuk yang melanggar hukum ini, mereka harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan (untuk pembongkaran pagar laut) ini," kata Titiek kepada wartawan seusai memimpin rapat antara DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Pembongkaran pagar laut yang mencapai 30,16 kilometer itu melibatkan banyak aparat yang bekerja keras, baik dalam hal logistik maupun tenaga untuk menuntaskan hal tersebut.

"Kemarin itu (Rabu, 22 Januari 2025) ada pencabutan pagar (laut Tangerang) yang mengerahkan begitu banyak aparat untuk mencabut yang 30 km ini, tentunya ada biaya-biaya yang timbul yang cukup besar," ucapnya, dilansir Kompas.com.

Komisi IV DPR pun menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar laut tersebut.

Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, anggaran pembongkaran pagar laut yang tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu, bersumber dari patungan. 

"Ya kalau kita bicara anggaran (pembongkaran pagar laut Tangerang), itu patungan," katanya.

Namun, Trenggono tidak menyebutkan besaran dana yang digunakan untuk membongkar pagar laut tersebut. 

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihaknya bersama lintas sektor hingga nelayan akan menyelesaikan pembongkaran pagar laut itu, meski menggunakan anggaran yang dilakukan secara patungan.

Menteri KP Ngaku Punya Petunjuk Pemilik Pagar Laut

Sebelumnya, Trenggono, mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagi stakeholder atau pihak terkait untuk mengungkap pemilik pagar laut di Tangerang.

"Pertanyaan tadi hampir sama, soal bagaimana dengan siapa sebetulnya yang memasang? Jadi, sampai hari ini masih dalam proses penyidikan," kata Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI,di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Meski demikian, Trenggono menyatakan, bukan berarti KKP sama sekali tidak memiliki petunjuk soal sosok di balik munculnya pagar bambu tersebut.

Hanya saja, kata dia, dalam mengungkap sosok itu perlu ada pemanggilan agar bisa memastikan keterangannya.

"Ya, memang tuntutan dari masyarakat penginnya hari ini diusut, disegel, besok juga langsung ketahuan, tapi tidak mudah juga, karena kami mendapat beberapa petunjuk, tentu," kata dia.

"Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya," sambung Trenggono.

Trenggono menjelaskan, permintaan keterangan itu merupakan bagian penting, mengingat KKP memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut.

"Karena memang terus terang, kami tidak punya alat pengawasan yang disampaikan itu kami sebenarnya sudah mengajukan sebenarnya untuk kemudian kita bisa memiliki digital surveilans begitu, tapi sampai hari ini kita belum punya," ujarnya.

Dengan begitu, sejauh ini, Trenggono menyatakan belum dapat membocorkan soal siapa pemilik pagar misterius tersebut.

Trenggono juga menegaskan proses investigasi pagar laut tetap berlanjut.

"Sebagai solusi penyelesaian permasalahan tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian KKP adalah melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Trenggono.

Selain itu, Trenggono memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang laut.

"Konsolidasi dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Rizki Sandi) (Kompas.com)

Tag:  #titiek #soeharto #minta #dalang #pembuat #pagar #laut #tangerang #tanggung #jawab #ganti #biaya #pembongkaran