![](https://www.jakarta365.net/public/assets/img/icon/view.png)
![Pakar Sebut Kerja Pansel Capim dan Dewas KPK Cerminkan Kepentingan Politik Presiden Jokowi](https://www.jakarta365.net/uploads/2024/08/08/suara/pakar-sebut-kerja-pansel-capim-dan-dewas-kpk-cerminkan-kepentingan-politik-presiden-jokowi-94715.jpg)
![](https://www.jakarta365.net/public/assets/img/icon/clock-d.png)
![](https://www.jakarta365.net/public/assets/img/icon/calendar-d.png)
Pakar Sebut Kerja Pansel Capim dan Dewas KPK Cerminkan Kepentingan Politik Presiden Jokowi
Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menyebut Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencerminkan kepentingan politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Zaenur dalam menanggapi 40 nama Capim KPK yang telah dinyatakan lolos seleksi tertulis oleh Pansel.
“Pansel ini sangat mencerminkan interest politik Presiden Jokowi. Pansel tidak transparan dan ini menurut saya cukup mengecewakan,” kata Zaenur dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi secara daring, Kamis (8/8/2024).
Untuk itu, Zaenur menilai masih ada kesempatan bagi Pansel untuk melanjutkan tahapan seleksi berikutnya dengan lebih transparan.
Baca Juga: Anak Prabowo Didit Hediprasetyo Sambangi Istana, Mau Tanyakan Ukuran Jaket Jokowi
“Buka seluas-luasnya akses publik mengenai nama-nama yang mendaftar ini dengan cara CV-nya di website yang mudah diakses oleh publik. Informasikan kepada publik melalui Setneg misalkan ditampilkan atau melalui KPK ditampilkan silakan, ada banyak yang bisa digunakan oleh Pansel,” tutur Zaenur.
Menurut dia, Pansel tidak boleh berpikir bahwa KPK merupakan sekretariat bersama di mana harus ada sistem kuota bagi polisi, jaksa, dan hakim untuk menjadi pimpinannya. Sebab, pembagian seperti itu dianggap tidak memiliki dasar hukum.
Selain transparan, Zaenur menyebut Pansel juga harus bisa menolak segala bentuk tekanan dari kekuasaan mana pun, termasuk intervensi dari Presiden Jokowi.
“Sejarah akan mencatat apakah mereka itu ternyata adalah pengecut atau mereka ternyata berani demi NKRI melawan segala macam bentuk tekanan, khususnya dari Presiden Jokowi karena KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen, bebas dari kepentingan politik apapun,” tandas Zaenur.
Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar nama yang telah dinyatakan lolos tes tertulis.
Baca Juga: KPK Ditantang Usut Dugaan Keterlibatan Bobby dan Kahiyang dalam Kasus Korupsi Mantan Gubernur Malut
Dari 236 peserta dinyatakan lolos administrasi Capim KPK, tujuh diantaranya gugur karena tidak datang saat tes tertulis.
![Pansel Capim KPK 2024 di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Kamis (8/8/2024). (Suara.com/Novian)](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/08/24507-pansel-capim-kpk-2024.jpg)
Dengan begitu, total peserta yang mengikuti tes tertulis berjumlah 229 peserta. Dari 229 peserta itu, Pansel menyatakan yang lolos tes tertulis untuk Capim KPK sebanyak 40 orang.
Adapun 40 nama peserta yang lolos tes tertulis capim KPK:
1. Achmad Zubair
2. Agung Setya Imam Effendy
3. Agus Joko Pramono
4. Ahmad Alamsyah Saragih
5. Albertus Usada
6. Andi Herman
7. Andi Pangerang Moenta
8. Dadang Herli Saputra
9. Didik Agung Widjanarko
10. Djoko Poerwanto
11. Erdianto
12. Fitroh Rohcahyanto
13. Giri Suprapdiono
14. Gunarwanto
15. Harli Siregar
16. I Nyoman Wara
17. Ibnu Basuki Widodo
18. Ida Budhiati
19. Imron Rosyadi Hamid
20. Johan Budi Sapto Pribowo
21. Johanis Tanak
22. Michael Rolandi Cesnanta Brata
23. Minanoer Rachman
24. Muhammad Yusuf
25. Nurul Ghufron
26. Nuryanto
27. Pahala Nainggolan
28. Poengky Indarti
29. R. Benny Riyanto
30 R. Z. Panca Putra S.
31. Rakhmad Setyadi
32. Rios Rahmanto
33. Sang Made Mahendrajaya
34. Setyo Budiyanto
35. Subagio
36. Sudirman Said
37. Sugeng Purnomo
38. Vera Diyanty
39. Wawan Wardiana
40. Yanuar Nugroho.
Tag: #pakar #sebut #kerja #pansel #capim #dewas #cerminkan #kepentingan #politik #presiden #jokowi