Status Akses Sanitasi Aman di 3 Kota di Indonesia Naik Seusai Jalani Program WASH SDG

Status akses sanitasi aman di Kota Bandar Lampung, Kota Metro Lampung di Lampung, dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dilaporkan mengalami kenaikan.

Status ini merupakan standar keamanan untuk sektor air, sanitasi, dan kebersihan warga di tiga kota tersebut.

Hal itu diungkapkan pihak SNV Indonesia, lembaga pembangunan non-profit Internasional yang mendorong perubahan berkelanjutan, dalam laporannya terkait pelaksanaan pembelajaran program WASH SDG pada Lokakarya Diseminasi Pembelajaran dan Penutupan Program, Rabu, (20/3/2024 di Hotel Ambhara, Jakarta.

Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, lembaga ini memberikan pengampuan dan pembelajaran pembelajaran program WASH SDG selama lima tahun (2018-2023) di tiga kota di atas.

Dinyatakan, perwujudkan sanitasi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan di tiga kota tersebut juga dapat dapat diadopsi dan diadaptasi di daerah lainnya.

Rizki Pandu Permana, Country Director SNV Indonesia menjelaskan, dalam mewujudkan sanitasi yang aman di tiga kota tersebut, pihaknya melakukan beberapa program yaitu advokasi pembentukan dan penerbitan regulasi pengelolaan air limbahdomestikperkotaan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengampu sektor sanitasi, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pembentukan forum multi-pihak untuk kampanye perubahan perilaku, dan juga untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana sanitasi di Puskesmas.

“Kami juga melakukan pendampingan terhadap wirausaha sanitasi termasuk para pekerjanya untuk memastikan tersedianya jasa layanan sanitasi yang aman dan profesional. Selain itu, SNV memfasilitasi perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja),” ujar  Rizki.

Survei awal program WASH SDG pada tahun 2017 mencatat, akses sanitasi aman di Kota Metro adalah 28 persen, di Kota Bandar Lampung 27,6%, dan Kota Tasikmalaya 2%.

Setelah pelaksanaan program WASH SDG, survei akhir program di tahun 2023 mencatat terdapat kenaikan dari status akses sanitasi aman, di mana Kota Metro mencapai 39%, Kota Bandar Lampung 37,8%, dan Tasikmalaya mencapai 15%.

Ahmad Fajri, Plh Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri yang juga hadir pada acara tersebut, mengatakan bahwa fungsi pemerintah adalah untuk mewujudkan pelayanan yang adil dan kesempatan yang sama bagi masyarakat, termasuk dalam mendapatkan akses sanitasi.

Fungsi pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat ini tercantum pada RPJP dan RPJMN, Rencana Strategi Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah.

“Setiap tahunnya fungsi pembangunan ini disinergikan dengan program pembangunandaerah melalui RPJPD dan RPJMD serta RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, diperlukan sinergi collaborative governance dengan berbagai pihak termasuk dengan SNV. Kerja sama ini telah membantu pemerintah nasional dan pemerintah daerah dalam berkolaborasi, terutama di sektor WASH untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi pada SNV atasdukungan dan kontribusinya pada masyarakat untuk mencapai sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dirinya menggarisbawahi, pengelolaan sanitasi perlu diadopsi dan diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah.

Pada gelaran lokakarya pembelajaran dan penutupan program ini, disampaikan, kalau dalam melakukan pendampingan pengelolaan sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan, SNV bersama pemerintah kota melakukan enam komponen pendekatan untuk memecahkan permasalahan seputar sanitasi.

Keenam komponen tersebut adalah 1) Komunikasi Perubahan Perilaku& peningkatan kesadaran; 2) layanan sanitasi yang aman&terjangkau; 3) tata kelola sanitasi; 4) keuangan &investasi yang cerdas; 5) pengolahan, penggunaankembali, dan pembuangan yang aman; dan 6) pengelolaanpengetahuan, pembelajaran, pemantauan, dan evaluasi.

Nitta Rosalin dari Direktorat SUPD II Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan kalau praktik baik yang dilakukan di tiga kota bersama dengan SNV dan Kementerian Dalam Negeri harapannya dapat diaplikasikan di kota-kota besar lainnya.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung atas kerja kerasnya dalam mengerahkan sumber daya yang ada untuk mendukun gpercepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah," ujarnya.

Ia mengharapkan terdapat komitmen kepala daerah dalam percepatan pembangunan sanitasi pada lima tahun mendatang khususnya terkait pembiayaan, pendanaan, perencanaan, dan penganggaran untuk air minum, sanitasi, dan perumahan untuk ditingkatkan.

Tag:  #status #akses #sanitasi #aman #kota #indonesia #naik #seusai #jalani #program #wash