Penjelasan BNPB hingga KSAD soal Biaya Bor Sumur di Lokasi Bencana Sumatera Rp 150 Juta

- Biaya pengeboran sumur air bersih di lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera yang disebut mencapai Rp 150 juta seketika menyedot perhatian publik.

Publik mulai membicarakan biaya pengeboran sumur setelah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membahas soal pengeboran sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dalam rapat terbatas di Aceh, Kamis (1/1/2026).

Kepada Presiden Prabowo Subianto, Suharyanto menuturkan, biaya pengeboran sumur dengan kedalaman 100–200 meter berkisar Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.

Pernyataan itu pun dibenarkan oleh Maruli.

Masih terjangkau

Prabowo menilai, biaya pengeboran sumur dengan kedalaman tersebut masih tergolong terjangkau, terutama karena air yang dihasilkan dapat langsung diminum dan dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana.

Kemudian, dalam dialog di ratas tersebut juga disampaikan bahwa BNPB bersama TNI-Polri dan instansi terkait membangun dua jenis sumur bor.

Pertama, sumur bor nonkonsumsi dengan kedalaman 20–30 meter.

Kedua, sumur bor konsumsi dengan kedalaman 100–200 meter.

"Maaf ya kalau satu (sumur bor 100-200 meter) Rp 150 juta itu saya anggap relatif murah itu," kata dia.

Prabowo menyampaikan hal tersebut karena ia juga pernah membangun sumur bor dengan biaya lebih dari Rp 100–150 juta.

Oleh sebab itu, Kepala Negara menilai laporan biaya yang disampaikan Maruli dan Suharyanto tergolong murah, mengingat kedalaman sumur mencapai 100–200 meter serta sudah mencakup instalasi pendukung seperti tangki air.

Penjelasan Jenderal Maruli

Maruli mengatakan, karena sumur ini diperuntukkan bagi satu desa, pengeboran harus menggunakan sumur dalam dengan kedalaman puluhan hingga ratusan meter untuk menjangkau lapisan air tanah.

Ia menyebut prosesnya tidak mudah seperti membangun sumur-sumur pribadi yang ada di rumah dengan kedalaman hanya 20 meter.

"Prosesnya ya cukup rumit, tidak seperti membuat sumur-sumur yang di rumah-rumah yang hanya mungkin 20 meter. Beberapa daerah di Indonesia ini, banyak daerah-daerah yang sumber airnya sulit. Kalau gampang, dari dulu sudah ada airnya di sana," tegas dia, di Satangair Pusbekangad, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa (6/1/2026).

Eks Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut menekankan bahwa pengeboran untuk satu rumah sangat berbeda dengan pengeboran yang diperuntukkan bagi satu desa.

"Kalau hanya untuk satu rumah, mungkin bisa saja yang kayak di rumah-rumah kita. Rumah saya di Bandung, mungkin enggak sampai Rp 10 juta, jadi tuh air, hanya untuk kepentingan satu keluarga," ujar dia.

Sebab, pengeboran air untuk satu desa memiliki kepentingan yang jauh lebih luas.

Belum lagi kendala mata bor bisa patah, atau setelah dibor ternyata tidak ditemukan air sehingga harus berpindah lokasi.

"Jangan semua merasa mengoreksi terus. Ya enggak apa-apa, kritik bagus supaya kami juga mengevaluasi, tapi memberi kesan bahwa dia mengerti, kita buat salahnya banyak, ya enggak gitu-gitu juga," tambah dia.

Uang negara diaudit

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, setiap rupiah uang negara pasti akan diaudit, termasuk biaya pengeboran sumur di lokasi bencana Sumatera.

"Yang pasti tentu saja setiap rupiah uang negara yang kita gunakan itu akan diaudit dan ini tentu saja akan menjadi standar akuntabilitas dari uang tanggap darat yang kita gunakan," kata Abdul, di Kantor Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (6/12/2025).

Abdul mengatakan, dana tersebut digunakan untuk sumur bor komunal di mana pengeboran tergantung dengan kedalamannya.

"Pertama ini adalah sumur bor komunal dan di beberapa tempat memang tergantung kedalaman dan lain-lain secara teknis gitu ya," ucap dia.

Karena itu, nantinya akan terlihat berapa biaya yang dibutuhkan dari pengeboran setiap sumur bor komunal di lokasi bencana.

"Ini akan kita lihat nantinya anggaran yang terpakai itu berapa besar," kata dia.

Sebelum bencana Sumatera, Abdul menuturkan bahwa TNI AD maupun BNPB juga pernah membangun sumur serupa di NTT.

"Yang pasti ini baik itu TNI Angkatan Darat, baik itu BNPB, kita sebelum terjadi bencana ini juga kita sudah membangun sumur bor yang sama di NTT," ucap dia.

Aliran air yang dihasilkan dari sumur bor komunal itu dapat digunakan hingga lebih dari 300 Kepala Keluarga (KK).

"Itu daerah-daerah yang cukup sulit dan ini mengairi lebih dari kadang-kadang lebih dari 200-300 KK dalam satu kawasan gitu," ucap dia.

Tag:  #penjelasan #bnpb #hingga #ksad #soal #biaya #sumur #lokasi #bencana #sumatera #juta