Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Dorong Dialog di Venezuela
- Indonesia kini dipastikan akan menduduki posisi sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penetapan resmi untuk posisi ini dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari di Jenewa.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menjelaskan bahwa pemilihan Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara bergilir berdasarkan kawasan regional. Dia menambahkan, "Jadi mekanisme internasional itu adalah pemilihan Presiden Dewan HAM PBB itu bergilir per kawasan regional. Giliran kemarin ini Eropa, Eropa Timur kalau nggak salah ya. Sekarang ini adalah Eropa terus dan yang giliran berikut 2026 itu adalah Asia Pasifik," ungkap Pigai setelah acara di Kaleidoskop Kementerian HAM, pada hari Senin (5/1).
Menurut Pigai, di tingkat Asia Pasifik hanya ada satu calon yang direkomendasikan, sehingga proses di PBB kini tinggal menunggu penetapan. "Oleh karena itulah maka dengan adanya pemilihan di tingkat Asia Pasifik yang menominasikan satu calon, maka tinggal serahkan kepada PBB untuk menetapkan. Jadi tanggal 8 itu hanya penetapan. Ketuk palu, pergantianlah, pergantian Presiden yang lama ke Presiden yang baru dan sudah selesai pemilihannya," ujarnya.
Pigai menjelaskan bahwa perjalanan menuju posisi ini melibatkan upaya diplomasi yang panjang. Pemerintah Indonesia telah melakukan roadshow ke berbagai belahan dunia untuk menggalang dukungan. "Kerja keras kami kemarin itu yang penting ya. Karena kami roadshow sampai di Jenewa, ke Timur Tengah, Asia, Australia," katanya.
Dia juga mengungkapkan bahwa sempat ada beberapa negara di kawasan Asia Pasifik yang berencana maju sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB. Namun, banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan niat tersebut setelah dilakukan pendekatan diplomatik. "Negara-negara lain jujur aja ya ini saya bongkar Asia. Ada beberapa negara yang mau maju tapi saya negosiasi dengan mereka soal aspek-aspek tertentu dan mereka menyatakan sepakat mendukung kita," jelasnya.
Thailand merupakan satu-satunya negara yang tetap maju hingga pemungutan suara. Pigai menyatakan bahwa Indonesia dan Thailand akhirnya bertarung secara terbuka. "Tapi cuma Thailand hari terakhir pada saat 1, 2, 3 jam sebelum pemilihan pun kami sudah ke Thailand.
Pak Wamen dengan Pak Makarim Wibisono sudah ke Kementerian Luar Negeri Thailand langsung di Bangkok. Kita minta mereka mundur, tidak mau mundur. Ya sudah akhirnya kita fair bertarung dan kami menang 34 suara. Thailand dapat 7 suara," ungkapnya.
Dengan kemenangan ini, Indonesia direkomendasikan sebagai calon dari kawasan Asia Pasifik dan akan ditetapkan secara resmi oleh PBB. "Dengan demikian Indonesia keluar sebagai pemenang dan dari Asia Pasifik merekomendasikan kepada di Jenewa dan tanggal 8 besok akan ditetapkan," kata Pigai.
Mengenai peran Indonesia setelah menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Pigai menyoroti situasi di Venezuela dan menegaskan bahwa Indonesia akan mendorong dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan konflik. "Karena kebetulan Presiden Dewan HAM PBB tanggal 8 itu akan jatuh di Indonesia, maka Indonesia akan memimpin dalam menciptakan perdamaian, keadilan dan perlindungan yang pasti dalam mendorong dialog yang bermartabat di Venezuela," ujarnya.
Pigai juga menekankan bahwa jabatan tersebut harus memberikan dampak positif terhadap kondisi hak asasi manusia di dalam negeri. "Dengan adanya Presiden Dewan HAM dunia, sodara-sodara wartawan berubah menjadi wartawan yang demokratis, itu sudah cukup," katanya.
Dia menambahkan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB harus diiringi dengan perubahan pola pikir di semua kalangan. "Dengan adanya kita menjadi Presiden Dewan HAM PBB, semoga kita di dalam negeri juga melakukan perbaikan dengan membangun peradaban hak asasi manusia dengan perubahan mindset diri kita sendiri," ujarnya.
Dia menggarisbawahi bahwa perubahan tersebut harus melibatkan seluruh elemen bangsa. "Gubernur-gubernur juga lakukan perubahan. Bupati, wali kota juga lakukan perubahan. Pihak pengelola swasta juga, TNI juga, Polri juga, para menteri, para wakil menteri semua," pungkas Pigai.
Tag: #indonesia #jadi #presiden #dewan #dorong #dialog #venezuela