Pemerintah Pusat Didesak Intervensi 3 Hal Krusial Tangani Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat beberapa hari terakhir telah memicu krisis kemanusiaan serius. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (30/11/2025) pukul 21.30 WIB mencatat 442 korban meninggal dunia, 646 terluka, dan 402 orang masih dinyatakan hilang. Bencana ini juga memaksa setidaknya 290.000 jiwa mengungsi dan merusak 2.800 rumah di 46 kabupaten/kota.

Situasi darurat ini semakin kentara setelah tiga Bupati di Aceh—Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya—mengirimkan surat resmi yang menyatakan penyerahan penanganan bencana kepada Pemerintah Aceh, yang secara implisit menunjukkan keterbatasan yang sama di tingkat provinsi.

Langkah ketiga bupati ini—yang di mata awam bisa diartikan sebagai "angkat bendera putih"—dilandasi oleh fakta lapangan yang tidak terbantahkan. Bupati Aceh Selatan, Mirwan, misalnya, dalam suratnya bernomor 360/1975/2025 menyebutkan bahwa skala kerusakan di 11 kecamatan, mulai dari terputusnya akses transportasi, lumpuhnya aktivitas ekonomi, hingga rusaknya infrastruktur publik (jalan, jembatan, sarana pendidikan), sudah melampaui kemampuan fiskal dan sumber daya manusia (SDM) Pemkab.

Senada, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, dan Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, juga menggarisbawahi keterbatasan anggaran dan peralatan memadai sebagai alasan utama ketidaksanggupan mereka melaksanakan penanganan darurat secara optimal. Mereka menilai, hanya intervensi langsung dari level yang lebih tinggi—Pemprov Aceh atau Pemerintah Pusat—yang dapat mengatasi kondisi darurat ini dengan cepat dan terkoordinasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi surat resmi dari tiga bupati tersebut dengan nada yang memaklumi. Mendagri Tito menegaskan, pemerintah pusat tidak mempermasalahkan atau marah atas pernyataan ketidaksanggupan itu.

”Kalau kemudian mereka menyatakan tidak mampu, itu wajar, kami tidak marah karena mengetahui bagaimana kondisi dan situasinya,” ujar Tito.

Menyikapi krisis ini dan tantangan yang dihadapi anggotanya, Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, yang juga Bupati Lahat, segera memberikan respons tegas sekaligus menawarkan solusi konkret.

Bursah memahami betul kondisi yang dialami tiga Pemkab di Aceh tersebut. Menurutnya, ketidakmampuan itu bersumber dari dua hal: keterbatasan infrastruktur/alat berat dan tekanan fiskal daerah yang kian berat seiring pengalihan dana ke program strategis nasional di tahun 2025.

Dalam konteks ini, Apkasi secara khusus mendesak Presiden dan Mendagri untuk segera melakukan intervensi dengan memprioritaskan tiga hal krusial. Pertama, infrastruktur dan alat-alat berat mendesak harus segera didatangkan untuk membuka akses wilayah yang terisolasi. Kedua, perlu dilakukan perbaikan segera terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Ketiga, dan yang terpenting, harus segera dicarikan solusi cepat untuk kebutuhan sandang dan pangan para korban karena, sebagaimana ditegaskan Bursah, masalah perut tidak bisa menunggu.

”Sekecil apapun bantuannya akan sangat berarti bagi para korban. Insyaallah, kita berdoa, kita mencoba secara bertahap meringankan beban para korban terdampak bencana. Apkasi juga mendesak pemerintah pusat melakukan intervensi atau afirmasi secepatnya dalam menanggulangi bencana ini agar bisa segera diselesaikan dalam tanggap darurat bencana ini,” tegas Bursah Zarnubi.

Langkah Apkasi ini menunjukkan bahwa di tengah krisis dan keterbatasan fiskal daerah, asosiasi ini tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tetapi juga motor penggerak solidaritas dan penyuara utama bagi percepatan intervensi pemerintah pusat, memastikan penanganan darurat bencana dapat berjalan efektif dan komprehensif.

 

Tag:  #pemerintah #pusat #didesak #intervensi #krusial #tangani #bencana #banjir #tanah #longsor