Ganjar dan Empat Profesor Bakal Bahas Soal Bentuk Pilkada Ideal, Apa Akar Masalahnya Selama Ini?

- Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo juga dijadwalkan hadir dan menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi kelompok masyarakat sipil, Agenda 45, Selasa (10/9/2024).

FGD dengan tema “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Demokratis Pilkada yang Sehat” itu juga akan menghadirkan sejumlah pakar sebagai narasumber, empat di antara bergelar profesor antara lain Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti, Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo, Dr La Ode Muhammad Syarief, Prof Dr Rosari Saleh, Prof Dr Ibnu Maryanto, dan Hasto Atmojo.

Kegiatan itu akan berlangsung di Kantor Agenda 45, di Jalan Tebet Timur I Nomer 17, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2024).

Direktur Eksekutif Agenda 45, Warsito Ellwein, menjelaskan, proses demokrasi yang berjalan pascareformasi masih mengedepankan aspek formal dan prosedural dan belum menyentuh isu substansial dari demokrasi.

“Pemilihan kepala daerah jarang sekali menghasilkan figur pemimpin yang sungguh-sungguh datang dari dinamika politik kerakyatan di daerah,” ujarnya dikutip, Senin (9/9/2024).

Akibatnya, kata dia, cita-cita penguatan otonomi daerah lewat demokrasi lokal justru terganjal oleh menguatnya oligarki di tingkat lokal dan ketimpangan ekonomi yang melebar.

Karena itu, menurut Warsito, perlu disiapkan suatu mekanisme seleksi ke pemimpinan daerah yang berdasarkan prinsip meritokrasi dan terbuka bagi setiap orang.

Hal itu, kata dia, harus ditunjang oleh pendidikan politik yang efektif, baik ke dalam partai politik maupun kepada publik luas.

Selain itu, dia mengatakan, pemerintahan pemerintahan yang bersih dan demokratis sangat diperlukan untuk memperkuat otonomi daerah, memajukan potensi-potensi daerah yang khas di setiap daerah, meningkatkan kapasitas elemen masyarakatnya, dan membangun suasana politik yang partisipatoris, transparan dan bersih dari tindak koruptif.

Ia menyinggung 9 indikator dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan demokratis, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektifitas dan efisien, serta akuntabilitas dan visi strategis.

“Keseluruhan indikator tersebut harus dibangun secara bersama oleh seluruh kekuatan politik yang ada di daerah tersebut melalui proses politik demokrasi di daerah,” jelasnya.

Ia berharap, FGD bersama pakar tersebut bisa mengidentifikasi akar masalah sekaligus menemukan bentuk pemilihan kepala daerah yang sanggup mewujudkan pemerintahan bersih dan demokratis.

“Sebab, proses demokrasi yang berjalan pascareformasi hanya mengedepankan aspek formal-prosedural, sehingga belum menyentuh isu substansial dari demokrasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Warsito berharap FGD bersama pakar ini menghasilkan rekomendasi penting terkait penyelenggaraan Pilkada dan perwujudan pemerintahan bersih.

FGD dengan para pakar untuk membahas isu tata kelola pemerintahan bersih dan demokratis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang ini merupakan FGD seri ketiga yang telah dilaksanakan.

Seperti diketahui FGD pertama telah berlangsung pada 20 Juli 2024 bertema Memperkuat Otonomi Daerah Melalui Pilkada.

Saat itu, mantan Menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tampil sebagai keynote speaker.

Sedangkan FGD kedua berlangsung 30 Juli lalu mengambil topik "Memperkuat Pilkada Untuk mendapatkan Kepala Daerah Terbaik Bagi Rakyat.

Tag:  #ganjar #empat #profesor #bakal #bahas #soal #bentuk #pilkada #ideal #akar #masalahnya #selama