Parlemen Yordania: 12 Ribu Pasukan Israel Sudah di Depan Pintu, Pelanggaran Kedaulatan!

- Anggota Parlemen Yordania, Saleh Abdul Karim Al-Armouti dilaporkan mengajukan pertanyaan kepada Perdana Menteri Yordania, Dr Jaafar Hassan, seputar stablitas keamanan di perbatasan negara tersebut dengan Israel.

Pertanyaan itu berisi tentang langkah-langkah politik, hukum, diplomatik, keamanan dan media yang diambil oleh pemerintah Yordania terkait manuver Israel membangun tembok di perbatasan.

"Pernyataan sehubungan dengan pengumuman musuh Zionis (Israel) tentang proyek untuk menutup apa yang disebut "perbatasan timur" dengan Yordania dengan membangun tembok pemisah rasis sepanjang 238 km," tulis laporan Khaberni, mengutip isi surat parlemen dari Saleh Abdul Karim Al-Armouti ke pihak ekskutif.

Pertanyaan juga menyinggung soal kehadiran pasukan Israel (IDF) di 'depan pintu' Yordania.

"Parlemen juga mempertanyaan langkah pemerintah Yordania atas kehadiran pasukan Israel di garis depan barat yang diperkirakan berjumlah tidak kurang dari 12.000 tentara Zionis, dan pengumuman aneksasi Lembah Yordan dan Laut Mati utara ke entitas Zionis," tulis laporan Khaberni.

Pertanyaan Al-Armouti adalah: "Apakah pemerintah tidak tahu bahwa ini merupakan serangan terhadap kedaulatan, keamanan, dan stabilitas negara Yordania, dan pelanggaran hukum internasional, konvensi internasional, dan semua perjanjian yang ditandatangani Yordania dengan musuh?"

PAGAR PERBATASAN - Garis perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania. Israel dilaporkan akan membangun tembok ratusan kilomter di sepanjang perbatasan ini. (khaberni/HO)

Al-Armouti menanyakan kepada Hassan apakah pemerintah Yordania memiliki keinginan untuk mengajukan pengaduan ke Mahkamah Kriminal Internasional, dengan mempertimbangkan hal ini sebagai pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional serta kejahatan terhadap kemanusiaan.

Al-Armouti juga mempertanyakan apakah pemerintah Yordania memiliki niat untuk mengajukan pengaduan ke Mahkamah Internasional di Den Haag, yang sebelumnya pada tahun 2004 telah memutuskan untuk mempertimbangkan pembangunan tembok sepanjang tidak kurang dari 142 km di wilayah Palestina yang diduduki sebagai tembok rasis yang bertentangan dengan hukum internasional dan harus dihilangkan.

Israel Hendak Caplok Lembah Yordan-Tepi Barat

Niat Israel membangun apa yang mereka sebut sebagai "infrastruktur penghalang" di sepanjang perbatasan dengan Yordania belakangan dicurigai sebagai bagian dari upaya aneksasi dua wilayah Palestina.

Ulasan Khaberni, Kamis (5/12/2024) lalu, menyebut kecurigaan tentang motif sebenarnya Israel membangun pagar pembatas ini muncul saat entitas pendudukan itu "meningkatkan proyek-proyek dan langkah-langkahnya di berbagai tingkat dalam upaya untuk melaksanakan rencana untuk mencaplok Tepi Barat dan Lembah Yordan."

"Hal ini (pembangunan pagar pembatas) juga terjadi pada tahap di mana pendudukan bergerak menuju penerapan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah kalau mereka berusaha mencapai tujuannya di Tepi Barat, yang paling penting adalah aneksasi," kata ulasan tersebut.

Sebagai informasi, perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania memiliki panjang 335 km, 238 km di antaranya berada di wilayah pendudukan dan 97 km berada di Tepi Barat.

Tujuan Politik

Sekretaris Jenderal Kampanye Akademik Internasional Menentang Pendudukan dan Apartheid, Ramzi Odeh, dikutip dari ulasan Khaberni, menegaskan kalau proyek pembangunan tembok di perbatasan dengan Yordania terutama memiliki tujuan politik.

"Dan tujuan Israel ini sangat berbahaya bagi perjuangan Palestina, dengan menjadikan pendudukan di Tepi Barat sebagai penguasaan permanen, meskipun faktanya resolusi internasional mengakui bahwa pendudukan tersebut bersifat sementara," kata dia.

Dalam persiapan proyek ini, pendudukan Israel melontarkan banyak tuduhan, termasuk kekhawatiran akan infiltrasi lintas batas, penyelundupan senjata, atau operasi serangan lintas-perbatasan.

Odeh menambahkan kalau dalih-dalih ini hanyalah argumen yang diajukan oleh pendudukan Israel untuk membenarkan pembangunan tembok tersebut di hadapan komunitas internasional.

Odeh menggarisbawahi, Israel menerapkan kontrol keamanannya di perbatasan dengan Yordania melalui kehadiran sistem keamanan dan pengawasan yang canggih, yang berarti tembok ini tidak akan memberikan “aspek keamanan” yang lebih besar.

“Bagi Israel, tujuan di balik pembangunan tembok ini adalah aneksasi dan memaksakan kedaulatan," kata dia.

Dia melanjutkan, "Membangun tembok pada akhirnya akan mengarah pada pencaplokan Lembah Yordan dan Tepi Barat secara nyata dan praktis, mengubah rencana tersebut menjadi kenyataan penyitaan tambahan ribuan dunum tanah Palestina milik desa-desa dekat perbatasan,".

Hal ini berarti hal ini akan meningkatkan aneksasi tanah dan pengusiran penduduknya oleh Israel.

"Ini bisa diartikan mengarah pada aneksasi total sebagian Lembah Yordan," paparnya.

Tembok perbatasan sepanjang ratusan kilometer dari garis perbatasan Israel dengan Yordania. IDF mempertimbangkan membentuk divisi militer baru di perbatasan dengan Yordania karena meningkatnya ancaman. (khaberni)

Blue Print Lama untuk Halangi Terbentuknya Negara Palestina

Proyek dan rencana aneksasi dianggap sebagai proyek lama yang berakar pada mentalitas Israel, namun pemerintahan sayap kanan saat ini yang dipimpin oleh Netanyahu berpacu dengan waktu dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunannya.

Odeh mengatakan, upaya ini jelas terlihat dengan pemberian tugas dan wewenang besar kepada menteri ekstremis dan pemimpin Partai Religius Zionis Bezalel, yang juga memimpin "rencana resolusi" yang berupaya memaksakan fakta-fakta baru di lapangan, dan juga berupaya mewujudkan rencana aneksasi.

Odeh menjelaskan kalau “tembok keamanan” yang saat ini sedang direncanakan adalah salah satu alat penentu paling penting yang menghilangkan kemungkinan penarikan pasukan pendudukan dari Tepi Barat sebagai pendudukan sementara sesuai dengan resolusi internasional.

Berdirinya tembok itu, akan membuat Tepi Barat menjadi area pendudukan permanen.

"Dengan demikian, (aneksasi Tepi Barat) menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina," ujar Odeh.

Dia melanjutkan: “Untuk melaksanakan proyek aneksasi, pendudukan telah melakukan beberapa upaya selama bertahun-tahun, termasuk: merebut tanah di wilayah Lembah Yordan dengan berbagai dalih dan proyek, termasuk “proyek cagar alam,” yang telah diintensifkan oleh otoritas pendudukan Israel. 

Odeh menambahkan, lewat alasan-alasan itu Israel lewat berbagai entitasnya -termasuk pemukim ekstremis- telah menyita ribuan dunam tambahan di wilayah Lembah Yordan.

"Pendudukan juga berupaya memperluas pemukiman untuk memecah-belah Lembah Yordan dan memisahkannya dari wilayah lain di Tepi Barat. Akhirnya, sebuah rencana muncul. “Tembok keamanan” di perbatasan ini adalah untuk melengkapi langkah-langkah sebelumnya untuk mewujudkan rencana aneksasi menjadi kenyataan," katanya.

Emblem di seragam tentara IDF dalam operasi militer di Gaza yang menggambarkan peta Israel Raya. (rntv/tangkap layar)

Risiko Bagi Yordania

Selain konsekuensi politik yang serius dari pembangunan tembok ini di pihak Palestina, risikonya juga meluas ke Yordania, menurut Odeh.

Dia menilai kalau kehadiran perbatasan buatan permanen antara Israel dan Yordania merupakan ancaman langsung dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional Yordania.

"Seperti dalam situasi saat ini Israel adalah negara pendudukan di Tepi Barat. Menurut hukum internasional, Israel harus mengakhiri pendudukannya, tetapi jika tembok ini didirikan, akan ada kekuatan musuh yang permanen di perbatasan dengan Yordania," kata dia.

Odeh memperkirakan pelaksanaan pembangunan pagar ini akan menghadapi banyak kendala dan tidak dapat dilakukan dengan mudah, serta akan mendapat penolakan yang besar, terutama dari Yordania.

Hubungan Yordania-Israel diperkirakan akan tegang dan Yordania akan mengerahkan upaya diplomasi yang besar demi menekan atau menghentikan pembangunan pagar pembatas ini.

 

(oln/khbrn/*)

 

  
 
 

Tag:  #parlemen #yordania #ribu #pasukan #israel #sudah #depan #pintu #pelanggaran #kedaulatan