Situasi Gaza Panas, Militer Israel Kerahkan Pasukan Tambahan Buntut Penundaan Pembebasan Sandera

Situasi di Gaza memanas, militer Israel mengumumkan siap mengerahkan pasukan tambahan ke Gaza buntut penundaan pembebasan sandera.

Peningkatan kesiagaan ini melibatkan pengiriman pasukan tambahan, termasuk pasukan cadangan, sebagai bagian dari persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan skenario, TASS melaporkan.

Layanan pers Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengungkapkan perintah ini menyasar Komando Selatan, yang bertanggung jawab atas daerah berbatasan dengan Gaza. 

Langkah ini diambil menyusul pidato Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu mengancam akan melanjutkan pertempuran di Gaza, jika Hamas tidak membebaskan sekelompok sandera Israel paling lambat 15 Februari 2025, Suspilne melaporkan.

Sebelumnya, pada Minggu (9/2/2025), Hamas mengumumkan mereka menunda pembebasan sandera yang dijadwalkan pada Sabtu (10/2/2025).

Alasannya Hamas menemukan ada pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel.

Perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani antara Israel dan Hamas pada 15 Januari 2025 memiliki tiga tahap.

Tahap pertama mencakup penghentian total pertempuran, penarikan pasukan Israel dari daerah padat penduduk Gaza, serta pembebasan sejumlah sandera.

Penundaan pembebasan sandera oleh Hamas mengancam kelangsungan kesepakatan ini.

Pada tahap kedua perjanjian, yang dijadwalkan akan dimulai setelah tahap pertama, diperkirakan akan melibatkan pembebasan lebih banyak sandera dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Sementara itu, tahap ketiga akan mencakup rekonstruksi Gaza yang hancur.

Cuti Prajurit Dibatalkan

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekacauan, IDF membatalkan cuti bagi prajurit yang tergabung dalam "Divisi Gaza" dan meningkatkan kewaspadaan di pasukan yang ditempatkan di sekitar Gaza.

Sumber dari militer Israel mengatakan peningkatan kesiagaan ini tidak serta merta menunjukkan akan adanya tindakan militer besar-besaran, kecuali jika jelas terbukti bahwa Hamas tidak mematuhi perjanjian gencatan senjata.

Pejabat militer menekankan bahwa mereka akan terus mengamati situasi dan bersiap untuk melanjutkan operasi jika diperlukan, Barrons melaporkan.

Perjalanan Penuh Ketegangan

Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan invasi ke wilayah Israel dari Jalur Gaza.

Israel kemudian melancarkan serangkaian operasi militer, mengklaim sebagai upaya membasmi kelompok militan Hamas.

Konflik antara keduanya menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan Gaza, memicu krisis kemanusiaan yang mendalam.

Perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada Januari 2025 bertujuan untuk membawa perdamaian, namun pelaksanaan gencatan senjata ini terus terancam dengan adanya penundaan yang dilakukan oleh Hamas.

Dalam pertempuran yang sudah merenggut lebih dari 48.000 nyawa, ketidakpastian masa depan membuat para pemimpin internasional semakin khawatir, Anadolu Ajansi melaporkan.

Badan-badan internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional, juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pejabat Israel atas dugaan kejahatan perang.

Israel menghadapi tekanan besar untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, sementara Hamas tetap terlibat dalam negosiasi yang penuh ketegangan.

Pada saat yang sama, situasi ini membawa tantangan besar bagi Yordania dan Mesir, negara-negara yang berbatasan dengan Gaza.

Kedua negara ini menghindari menerima lebih banyak pengungsi Palestina dari Gaza, yang dapat memperburuk stabilitas politik dan sosial domestik mereka.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

Tag:  #situasi #gaza #panasmiliter #israel #kerahkan #pasukan #tambahan #buntut #penundaan #pembebasan #sandera