Menteri LHK Ungkap Akar Bencana, Pola Konsumsi Ubah Fungsi Lahan

– Perubahan pola konsumsi masyarakat dinilai menjadi pemicu utama alih fungsi lahan di wilayah hulu, yang pada akhirnya memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di berbagai daerah.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, krisis iklim tidak berdiri sendiri. Tekanan lingkungan menguat seiring perubahan kebutuhan pangan dan cara produksi yang mengabaikan daya dukung ekosistem.

“Di tengah krisis iklim yang kita rasakan saat ini, kejadian bencana hidrometeorologi bukanlah sesuatu yang bersifat anomali. Ini sudah menjadi sebuah sistem yang akan terus membentuk pola. Kita tidak bisa berandai-andai bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang,” ujar Hanif di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca juga: Blue Carbon Indonesia: Solusi Iklim atau Ilusi Pasar Hijau?

Hanif menilai, permintaan pasar terhadap komoditas tertentu mendorong ekspansi pertanian ke kawasan dataran tinggi. Wilayah yang semestinya berfungsi sebagai kawasan lindung perlahan berubah menjadi lahan tanaman semusim.

Pergeseran ini, menurut dia, mulai menguat sejak awal 2000-an. Urbanisasi dan perubahan gaya hidup ikut mengubah jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat.

“Kita tahu pada tahun 2000-an pola makan kita berubah. Dulu kita makan kacang-kacangan dan sayuran lokal, sekarang kentang, paprika, kol, dan kubis menjadi sangat masif. Padahal itu tanaman subtropis yang bukan berasal dari Indonesia,” jelas Hanif.

Permintaan tinggi terhadap komoditas tersebut mendorong budidaya di ketinggian 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Padahal, kawasan dengan elevasi tersebut memiliki fungsi strategis sebagai hulu daerah aliran sungai.

“Kami bukan mengajak untuk anti terhadap makanan-makanan itu. Tapi secara bijaksana perlu kita pertimbangkan. Tanaman seperti kentang di daerah subtropis tidak memerlukan areal yang tinggi karena udaranya sudah dingin. Ketika dibawa ke Indonesia, tanaman ini tumbuh optimal di ketinggian 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut,” katanya.

Baca juga: Update Korban Longsor Cisarua: 83 Kantong Jenazah Dievakuasi, 61 Jasad Teridentifikasi

Hanif menegaskan, kawasan di atas 1.000 meter seharusnya dipertahankan sebagai kawasan lindung. Alih fungsi lahan di wilayah ini berisiko menghilangkan kemampuan tanah menyerap air dan menahan erosi.

“Pada ketinggian di atas 1.000 meter itu seharusnya menjadi kawasan lindungan. Saat kentang, kubis, kol, dan paprika naik ke sana, kita sudah bisa menebak apa yang akan terjadi di bawahnya,” ujarnya.

Ia mencontohkan longsor di kawasan Cisarua, Bandung, yang menelan korban jiwa. Peristiwa tersebut dinilai sebagai dampak nyata dari perubahan fungsi lahan di hulu.

“Beberapa minggu lalu terjadi longsoran yang cukup dramatis di Cisarua hingga menyebabkan warga negara kita kehilangan nyawa. Ini bukan masalah kondisi alam biasa, ada campur tangan manusia yang memperparah situasi,” ujar dia.

Hanif menekankan, kerusakan di wilayah hulu selalu berimbas ke wilayah hilir. Ketika daya tampung alam melemah, hujan dengan intensitas sedang pun bisa berujung bencana.

“Di bawah kawasan itu ada penduduk kita. Dengan sentuhan sedikit saja, hampir 100 orang kehilangan nyawa di Cisarua. Di Sungai Ciliwung, hujan yang tidak terlalu deras saja sudah membawa korban signifikan. Ini bukan masalah statistik, ini masalah jiwa. Satu orang pun adalah nyawa yang tidak bisa dikompensasi dengan apa pun,” tegasnya.

Menurut Hanif, kondisi ini memperlihatkan rapuhnya ketahanan lanskap, terutama di Pulau Jawa. Kesuburan tanah dataran tinggi justru memicu eksploitasi berlebihan tanpa perhitungan risiko jangka panjang.

“Ini rangkaian yang tidak terlepas dari isu ESG. Jawa dengan ketinggian 800 hingga 2.000 meter merupakan tanah subur, tetapi kemudian kita beramai-ramai menanam tanaman semusim yang sebetulnya tidak sepatutnya hidup di atas 1.000 meter,” kata Hanif.

Ia menyebut, prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG seharusnya menjadi alat koreksi arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan fungsi ekologis.

“Kita perlu membawa pembangunan ini secara bijaksana, tidak saling berhadap-hadapan. ESG harus menjadi momentum untuk memajukan perusahaan sekaligus membangun ketahanan iklim,” ujarnya.

Hanif juga menyinggung fenomena penurunan permukaan tanah yang terus terjadi di berbagai wilayah. Tekanan terhadap ruang dan sumber daya dinilai menjadi faktor utama.

“Tanpa kita sadari, hampir setiap tahun permukaan tanah turun dari 3 sentimeter, 5 sentimeter, bahkan sampai setengah meter. Keberlanjutan harus terintegrasi dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Hanif.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi risiko berlapis akibat perubahan fungsi lahan dan krisis iklim.

“Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kita punya 17.500 pulau, bukan satu kontinen yang solid. Kita berhadapan langsung dengan risiko hidrometeorologi dan kenaikan permukaan air laut,” tuturnya.

Hanif menegaskan, perubahan tidak cukup bertumpu pada kebijakan pemerintah. Kesadaran juga perlu tumbuh dari pelaku usaha dan konsumen.

“Kita harus menanam pohon hari ini karena pohon itulah yang akan menyelamatkan kita di masa depan. Keberlanjutan harus benar-benar melekat pada para pimpinan perusahaan dari semua sektor,” tegas Hanif.

Tag:  #menteri #ungkap #akar #bencana #pola #konsumsi #ubah #fungsi #lahan