RI Bakal Impor 1.000 Ton Beras AS, Pemerintah Sebut Tak Signifikan

Pemerintah Indonesia menyepakati pembukaan alokasi impor beras dari Amerika Serikat (AS) sebanyak 1.000 ton dalam kerangka The Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari paket kesepakatan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan AS yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan, impor beras dari AS bersifat terbatas dan tidak signifikan terhadap produksi dalam negeri.

freepik.com Ilustrasi beras.

“Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” kata Haryo dalam pernyataan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Haryo menyebut, dalam lima tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS.

Adapun komitmen impor beras AS sebesar 1.000 ton disebut tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025.

Bagian dari kerangka perdagangan resiprokal

Kesepakatan ART lahir setelah pemerintah AS pada 2 April 2025 secara unilateral menetapkan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, sebesar 32 persen.

Kebijakan tarif itu didasarkan pada data defisit perdagangan AS terhadap Indonesia sebesar 19,3 miliar dollar AS pada 2024.

Pemerintah Indonesia kemudian menempuh jalur negosiasi.

Hasilnya, pada 15 Juli 2025 diumumkan penurunan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen, sebelum akhirnya kedua negara menandatangani perjanjian ART pada Februari 2026.

Dok. Instagram Sekretariat Kabinet Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menandatangani perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) kedua negara pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Penandatanganan ini dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo ke Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Selain pengaturan tarif ekspor Indonesia ke AS, perjanjian tersebut juga memuat komitmen pembelian sejumlah produk asal AS, termasuk produk energi, pesawat, dan produk pertanian.

Indonesia akan melakukan pembelian produk pertanian seperti kapas, kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan jagung dari AS senilai 4,5 miliar dollar AS.

Di luar komitmen pembelian tersebut, pemerintah juga membuka akses pasar terhadap 99 persen produk asal AS dengan tarif nol persen, yang akan berlaku saat entry into force (EIF) perjanjian.

Data produksi beras Indonesia 2025

Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton. Angka tersebut meningkat signifikan sebesar 13 hingga 13,3 persen dibandingkan tahun 2024, yang menandai langkah besar menuju swasembada pangan.

Lonjakan ini didorong oleh kenaikan luas panen mencapai 11,32 juta hektare dan optimisme pemerintah tanpa impor beras.

Berikut rincian data produksi beras Indonesia tahun 2025 berdasarkan data sementara dan proyeksi:

Total produksi beras 2025: Diproyeksikan sekitar 34,69 juta ton hingga 34,77 juta ton.
Peningkatan produksi: Naik sekitar 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.
Luas panen padi: Sekitar 11,32 juta hektare, naik 12,69 persen dari tahun 2024.
Produksi gabah: Diperkirakan mencapai 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Cadangan beras: Cadangan beras di Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton, tertinggi dalam sejarah.

Peningkatan ini didorong oleh program strategis seperti cetak sawah baru, optimalisasi lahan (oplah), perbaikan jaringan irigasi, dan penggunaan mekanisasi pertanian.

BPS dalam rilisnya menyampaikan, produksi padi nasional 2025 diperkirakan meningkat dibanding tahun sebelumnya, didorong oleh perbaikan tata kelola irigasi, penggunaan benih unggul, serta dukungan program pemerintah di sektor pertanian.

KOMPAS.COM/BAYU APRILIANO Ilustrasi sawah di Kabupaten Purworejo

Produksi tersebut kemudian dikonversi menjadi produksi beras dengan memperhitungkan angka konversi gabah ke beras.

Dengan demikian, alokasi 1.000 ton beras dari AS dalam kerangka ART ditempatkan sebagai komitmen terbatas yang realisasinya bergantung pada kebutuhan dalam negeri.

Skema impor produk pertanian lain

Selain beras, Haryo juga menjelaskan pembukaan akses impor jagung asal AS untuk kebutuhan industri makanan dan minuman.

“Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor Jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri makanan dan minuman (MaMin) dengan volume tertentu per tahun,” ujar dia.

Disebutkan, kebutuhan importasi jagung untuk industri makanan dan minuman pada 2025 sekitar 1,4 juta ton.

Industri makanan dan minuman sendiri berkontribusi 7,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyumbang 21 persen dari total ekspor industri nonmigas, atau senilai 48 miliar dollar AS pada 2025.

Haryo menyatakan kebijakan ini penting untuk memastikan kecukupan bahan baku utama industri serta menjaga kelancaran produksi.

Perlindungan industri dalam negeri

Menanggapi potensi lonjakan impor, pemerintah menyatakan melalui ART tersedia forum Council on Trade and Investment yang akan secara periodik membahas implementasi perjanjian.

Ini termasuk apabila terjadi lonjakan impor yang signifikan dan mengganggu stabilitas pasar dalam negeri.

Selain itu, pemerintah tetap dapat menerapkan instrumen bea masuk tambahan seperti safeguard, anti-dumping, dan anti-subsidi sesuai ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) apabila terdapat aktivitas perdagangan yang mengancam industri domestik.

Terkait beras, pemerintah menekankan kembali bahwa volume 1.000 ton tersebut sangat kecil dibandingkan total produksi nasional 34,69 juta ton pada 2025.

Dengan demikian, dalam kerangka ART, impor beras dari AS ditempatkan sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan yang lebih luas, dengan volume terbatas dan realisasi yang tetap mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi produksi dalam negeri.

Tag: #bakal #impor #1000 #beras #pemerintah #sebut #signifikan