



Silang Pendapat Greenpeace dan PBNU soal Tambang Nikel
— Greenpeace Indonesia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) punya pandangan berbeda soal tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, menyebut tambang tetap bisa membawa maslahat selama dikelola dengan baik. Ia menilai aktivitas penambangan tidak otomatis berdampak buruk bagi lingkungan.
“Menjaga lingkungan itu penting dan itu salah satu maslahat yang penting, namun mengelola tambang itu juga maslahat. Jangan seolah-olah tambang itu enggak baik, menambang itu baik tapi yang tidak baik adalah bad mining,” ujar Ulil dalam program Rosi di Kompas TV, Jumat (13/6/2025).
Ulil juga mendukung langkah pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Terkait PT Gag Nikel yang masih mendapat izin, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
“Soal Gag itu kembali lagi ke keputusan pemerintah saya serahkan tapi yang pasti saya mengapresiasi pemerintah yang mencabut 4 perusahaan itu,” ucapnya.
Di sisi lain, Greenpeace menolak keberadaan PT Gag Nikel di Raja Ampat. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan tersebut.
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. Aturan ini melarang penambangan di pulau dengan luas kurang dari 10.000 hektar.
“Kami minta itu dievaluasi padahal jelas bahwa pulau kecil dan Gag itu sangat kecil sekali mikro island, kurang dari 10.000 hektar sehingga tidak bisa ditambang. Jelas permennya, peraturan negeri KKP secara jelas bilang bahwa penambangan mineral batubara di pulau kecil tidak boleh,” kata Iqbal.
Ia juga menilai pencabutan izin empat perusahaan lain sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas kesalahan masa lalu.
“Pencabutan empat ini memang perlu diapresiasi bahwa pemerintah mengakui pernah melakukan kesalahan, tentu walau ini setitik saja tapi ini mencerminkan pemerintah mau melakukan pertobatan ekologis bahwa ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan,” ujar dia.
Tag: #silang #pendapat #greenpeace #pbnu #soal #tambang #nikel