Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Ditetapkan Rp 300 Triliun, BGN Dapat Rp 217 Triliun

– Pemerintah menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 sebesar Rp 300 triliun. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp 171 triliun.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal ini dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

"Mungkin sekitar Rp 300 triliun di tahun depan," ujar Luhut seperti dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (12/6/2025).

Menurut Luhut, jika program ini dijalankan dengan baik dan penuh pengawasan, maka MBG akan menciptakan pemerataan ekonomi dan simpul-simpul ekonomi baru di berbagai daerah.

"Kalau itu dilaksanakan dengan baik, tentu harus detail kita awasi bersama-sama. Kita beri masukan-masukan," tambahnya.

Realisasi Masih Rendah

Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo, realisasi program hingga 21 Mei 2025 masih terbilang minim. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp 3 triliun, naik dari posisi April 2025 senilai Rp 2,37 triliun.

"Realisasi tersebut baru menjangkau 3,97 juta penerima manfaat, dari target 17,9 juta orang tahun ini," kata Suahasil, dikutip dari Kontan.co.id.

Saat ini, program MBG disalurkan lewat 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi sebagai dapur umum. Sasaran utamanya adalah anak sekolah dan ibu hamil yang dinilai membutuhkan intervensi gizi langsung dari negara.

Anggaran BGN Juga Meningkat Signifikan

Seiring naiknya anggaran MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mendapatkan pagu indikatif anggaran jumbo sebesar Rp 217,86 triliun pada 2026. Jika terealisasi, BGN bakal menjadi salah satu lembaga negara dengan anggaran terbesar.

“Ini badan dengan anggaran terbesar di republik ini, dan semuanya digunakan untuk menyerap bahan baku pangan dari masyarakat,” ujar Kepala BGN Dadan Hindaya dalam peluncuran 1.000 SPPG di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (26/5/2025), seperti dilansir dari Nasional Kompas.com.

Namun, besarnya anggaran tersebut menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengingatkan potensi penyalahgunaan anggaran jika pengawasan tak diperketat.

"Kalau terealisasi Rp 217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik. Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab," ujar Nurhadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (11/6/2025), seperti dikutip dari Nasional Kompas.com.

Nurhadi juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam penggunaan dana sebesar itu. "Karena rencana anggaran yang sangat besar ini sungguh tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan conflict of interest di dalamnya. Jadi penggunaannya betul-betul harus akuntabel dan kredibel," tegasnya.

Dampak ke Ekonomi dan Pasar Pangan

Selain mendorong pemenuhan gizi, program MBG diharapkan memberi dampak positif ke sektor pertanian, peternakan, dan industri pangan. Dadan Hindaya menyebutkan, program ini akan membuka pasar baru yang menyerap produk pangan dari petani dan peternak lokal.

“Program MBG menyasar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk 5 juta santri, sehingga menciptakan permintaan terpusat untuk beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, dan susu,” ungkap Dadan.

Dengan jaminan pasar dari negara, pemerintah daerah juga didorong aktif mendukung penyediaan bahan baku dan infrastruktur dapur umum.

Tag:  #anggaran #makan #bergizi #gratis #2026 #ditetapkan #triliun #dapat #triliun