Ekonom Wanti-Wanti Struktur Organisasi Danantara Harus Dominan Dari Profesional, Tak Boleh Politisi

  - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mewanti-wanti pemerintah untuk lebih banyak menunjuk orang-orang profesional dalam struktur organisasi Danantara.   Ia mewanti-wanti, agar tak ada politisi, eks presiden dan pimpinan organisasi kemasyarakatan atau ormasi di dalamnya.   "Sejak awal itu kita sudah sarankan proporsi board yang berasal dari profesional itu harus lebih dominan, bukan dari penunjukan oleh pemerintah. Apalagi bisa terjadi conflict of interest dan diisi oleh politisi," kata Bhima kepada JawaPos.com, Minggu (23/2).   Lebih lanjut dia juga menilai salah, jika kemudian Presiden Prabowo Subianto bersikukuh untuk memasukan eks presiden RI hingga pimpinan ormas di dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.   Menurut Bhima, pemilihan jajaran pengurus Danantara akan menentukan apakah badan yang baru akan diluncurkan besok, Senin (24/2) bisa disamakan dengan Temasek Holding di Singapura.   Bila saja, tetap dominan diisi oleh mereka-mereka yang ditunjuk berdasarkan kepentingan politik. Maka menurutnya, hal itu berpotensi menurunkan reputasi Danantara sendiri.   "Ketika ex-presiden, ormas itu jadi pengawas, nggak begitu caranya. Gimana Indonesia bisa sama Danantaranya dengan Temasek holding kalau kepentingan politiknya masih menjadi dominan. Disinilah saya kira ini jadi beresiko menurunkan reputasi dari danantara," jelas Bhima.  

  Selain itu, penunjukan para profesional di dalam Danantara juga dilakukan agar tak ada dampak buruh kepada BUMN-BUMN yang asetnya dikonsolidasikan. Pasalnya, ketika Danantara dikelola dengan kepentingan politik yang kuat maka yang dipertaruhkan adalah aset-aset BUMN itu sendiri.   Tak hanya itu, Bhima juga membeberkan bahwa begitu Danantara nanti ingin menerbitkan surat utang dengan jaminan aset dari BUMN yang dikelolanya, maka akan tercermin dari persepsi risiko dan imbal hasil yang lebih tinggi atau imbal hasil yang diminta oleh si kreditur utang.   "Artinya Danantara harus membayar bunga jauh lebih mahal karena ada governance risk atau resiko tata kelola. Nah itu tuh kok kayaknya nggak dipikirkan gitu loh. Padahal ini hal yang sangat krusial," bebernya.   Itu sebabnya, berkali-kali Bhima mengingatkan pemerintah agar Danantara tak hanya menjadi mesin politik. Terlebih memang dari statement terakhir Presiden Prabowo akan meminta para eks-Presiden dan pimpinan ormas menjadi pengawas Danantara.   "Udah bener, ada investment vehicle lebih baik dari INA-SWF. Tapi kok jadinya statementnya (Prabowo) lebih karena Danantara ini menjadi mesin politik. Ini harus diluruskan kembali apalagi ekspektasi dari para investor untuk kerjasama dengan danantara itu tinggi. Jadi jangan sampai blunder dari sisi governance atau tata kelolanya," tutup Bhima.          

Tag:  #ekonom #wanti #wanti #struktur #organisasi #danantara #harus #dominan #dari #profesional #boleh #politisi