DEN: Kebijakan Deportasi Trump Berpotensi Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengungkapkan bahwa kebijakan deportasi terhadap pekerja undocumented atau ilegal di Amerika Serikat (AS) oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, berpotensi menimbulkan dampak ekonomi luas, termasuk bagi Indonesia.

Dikutip dari Antara, Kamis (6/2/20245), dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, DEN membahas risiko dari kebijakan tersebut, terutama terkait dampaknya terhadap inflasi di AS dan kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Fed.

"Karena banyak pekerjaan di Amerika Serikat itu, untuk terutama yang unskilled itu, dipegang oleh pekerja-pekerja dengan upah yang rendah, yang banyak dari mereka itu adalah undocumented workers," katanya.

AFP/JIM WATSON Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan surat ke PBB yang berisi AS keluar dari Paris Agreement (perjanjian iklim), saat pelantikannya di Capital One Area, Washington DC, Senin (20/1/2025).

Ekonom, peneliti, dan profesional yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia periode 2013-2014 itu menjelaskan bahwa banyak pekerjaan di AS, khususnya di sektor pekerja berupah rendah, diisi oleh tenaga kerja yang tidak berdokumen.

Jika mereka dipulangkan, posisi tersebut harus diisi oleh pekerja dengan upah lebih tinggi, yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi di AS.

"Kalau inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga, bahkan mungkin akan meningkatkan bunga," ujar Chatib.

Menurutnya, kondisi ini berisiko mempertahankan suku bunga tinggi di AS dan memperkuat nilai dolar, yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, DEN merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memperkuat reformasi struktural guna mengantisipasi dampak kebijakan ekonomi global yang timbul akibat hal itu.

Presiden Prabowo, kata Chatib, mendukung langkah-langkah seperti penyederhanaan perizinan, perbaikan iklim investasi, serta percepatan implementasi teknologi pemerintahan digital (GovTech) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan daya saing ekonomi nasional.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, beserta anggotanya di antaranya Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Chatib Basri.

Tag:  #kebijakan #deportasi #trump #berpotensi #pengaruhi #ekonomi #indonesia