Angka Kelas Menengah Mengalami Penurunan, DPR Khawatir Perekonomian Nasional Terganggu

  - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyoroti penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia yang cukup signifikan. Ia menyebut, penurunan jumlah kelas menengah dinilai sebagai masalah serius yang dapat berdampak pada perekonomian negara.   "Jumlah masyarakat kelas menengah yang makin susut harus menjadi perhatian bersama dan harus segera ditangani. Pemerintah harus segera mengambil  langkah-langkah strategis yang tepat," kata Charles Meikyansah kepada wartawan, Senin (9/9).    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadinya jumlah penduduk kelas menengah yang turun drastis. Di mana pada tahun 2019 warga yang masuk dalam kelas menengah masih berkisar di angka 21,45 persen dari total penduduk Indonesia atau sebesar 57,3 juta orang. Sementara pada 2024, penduduk kelas menengah jumlahnya tinggal 17,44 persen atau menjadi 47,85 juta orang.   Selama lima tahun terakhir, sebanyak 9,48 juta orang telah turun kelas, ada yang menjadi kelompok 'menuju kelas menengah’ atau aspiring middle class yang berada di antara kelas menengah dan kelas rentan miskin. Kemudian ada kelas menengah yang turun dua level ke bawah menjadi kelompok 'rentan miskin'.   Menurut Charles, penurunan jumlah kelas menengah itu dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, mengingat selama ini kelas menengah menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.   “Penurunan ini menandakan banyak masyarakat yang berada dalam situasi rentan, di mana mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau krisis ekonomi,” tuturnya.   Charles mengatakan, turunnya jumlah masyarakat kelas menengah merupakan persoalan serius bagi perekonomian Indonesia. Sebab, merosotnya jumlah kelompok ini merupakan pertanda sebuah negara makin jauh dari predikat sejahtera.   "Kita harus ingat, ciri utama negara modern, demokratis, dan sejahtera adalah tebalnya lapisan kelas menengah sehingga, kemakmuran tersebar merata. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah kebalikannya," jelas Charles.   “Maka persoalan ini harus menjadi alert bagi Pemerintah untuk segera bertindak demi menjaga stabilitas ekonomi dengan memperkuat jaringan pengaman sosial, untuk melindungi mereka yang kini masuk aspiring middle class maupun kelompok rentan miskin agar tidak semakin jauh turun sampai pada kelompok masyarakat rentan miskin,” sambungnya.   Charles menegaskan, pemerintah harus menjaga dan memperkuat kelas menengah. Karena kelas menengah yang kuat akan menciptakan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.   "Menjaga dan memperkuat kelas menengah di Indonesia harus menjadi prioritas Pemerintah di atas program-program pembangunan lainnya," ungkap Charles.    Adapun, kriteria kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya berkisar 3,5-17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia atau sekitar Rp 2.040.262 Rp 9.909.844. Sementara kriteria menuju kelas menengah pengeluarannya berkisar 1,5-3,3 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp 874.398-Rp 2.040.262 per kapita per bulan.   Komisi IX DPR yang membidangi urusan keuangan dan perekonomian negara mengingatkan, pertumbuhan kelas menengah sangat bergantung pada akses terhadap pekerjaan yang stabil dan berkualitas. Karena itu, Charles meminta Pemerintah untuk mendorong investasi di sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan seperti sektor manufaktur, teknologi, dan industri kreatif.   "Kesejahteraan rakyat merupakan akar dari berbagai masalah lain yang akan sulit diatasi jika tidak ditangani segera. Program pelatihan keterampilan dan sertifikasi harus diperluas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, sehingga mereka dapat mengakses pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik dan stabil," pungkasnya.

Tag:  #angka #kelas #menengah #mengalami #penurunan #khawatir #perekonomian #nasional #terganggu