Berita dan Informasi Revisi Uu Asn Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Sabet Gelar Perdana di WTA 125 Jinan Open 2025, Janice Tjen Ukir Sejarah Setelah 23 Tahun!

OJK Catat Nilai Kerugian dari Scam Capai Rp 7 Triliun

Erick Tohir Sebut Pemerintah Tambah Dana Rp22 Miliar untuk Dua Ajang Internasional

Gugatan Dikabulkan, PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Kasus Etik Nurul Ghufron

Gugatan Dikabulkan, PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Kasus Etik Nurul Ghufron

Pimpinan DPR Targetkan Revisi UU Kementerian Rampung sebelum Prabowo Dilantik

Pimpinan DPR Targetkan Revisi UU Kementerian Rampung sebelum Prabowo Dilantik

Senyap! DPR-Pemerintah Diam-diam Rapat RUU MK di Masa Reses, PKS Mendadak Curiga

Senyap! DPR-Pemerintah Diam-diam Rapat RUU MK di Masa Reses, PKS Mendadak Curiga

Prahara Berlanjut! Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Bareskrim Polri

Prahara Berlanjut! Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Bareskrim Polri

Usai Membela Diri, Nurul Ghufron Pasrahkan Nasibnya ke Dewas KPK

Usai Membela Diri, Nurul Ghufron Pasrahkan Nasibnya ke Dewas KPK

Banyak Kontroversi, Menkominfo Akui RUU Penyiaran Inisiatif DPR

Banyak Kontroversi, Menkominfo Akui RUU Penyiaran Inisiatif DPR

Tinggalkan PDIP, Adhe Bhakti Pilih PSI Untuk Maju Pilwalkot Semarang

Tinggalkan PDIP, Adhe Bhakti Pilih PSI Untuk Maju Pilwalkot Semarang

DPR Bakal Revisi UU Polri, Usia Pensiun Diubah Jadi 60 Tahun

DPR Bakal Revisi UU Polri, Usia Pensiun Diubah Jadi 60 Tahun

Hambat Kegiatan Ekonomi, Pemerintah Revisi Lagi Aturan Impor

Hambat Kegiatan Ekonomi, Pemerintah Revisi Lagi Aturan Impor

Kritik Revisi UU Kementerian Negara, Perludem: Elitis untuk Menjamin Bagi-bagi Kue Gerbong Pilpres

Kritik Revisi UU Kementerian Negara, Perludem: Elitis untuk Menjamin Bagi-bagi Kue Gerbong Pilpres

Yusril Sebut Pembatasan Pos Kementerian Saat Ini Bisa Menyulitkan Prabowo

Yusril Sebut Pembatasan Pos Kementerian Saat Ini Bisa Menyulitkan Prabowo

Revisi UU Kementerian Negara Kental Nuansa Politik Akomodasi

Revisi UU Kementerian Negara Kental Nuansa Politik Akomodasi

Jurnalis Malang Raya Kecam Keras RUU Penyiaran yang Mengancam Kebebasan Pers

Jurnalis Malang Raya Kecam Keras RUU Penyiaran yang Mengancam Kebebasan Pers

Menteri PANRB Bahas Progres Pengadaan PPPK dan Platform Digital Manajemen ASN Bersama BKN

Menteri PANRB Bahas Progres Pengadaan PPPK dan Platform Digital Manajemen ASN Bersama BKN

Menkominfo soal RUU Penyiaran: Pemerintah Komitmen Penuh Dukung Kebebasan Pers

Menkominfo soal RUU Penyiaran: Pemerintah Komitmen Penuh Dukung Kebebasan Pers

Sidang Etik Berlanjut, Pimpinan KPK Ghufron Diberi Kesempatan Membela Diri

Sidang Etik Berlanjut, Pimpinan KPK Ghufron Diberi Kesempatan Membela Diri

Tegas! PDIP Tolak Jurnalisme Investigasi Dihapus Di RUU Penyiaran

Tegas! PDIP Tolak Jurnalisme Investigasi Dihapus Di RUU Penyiaran

RUU Penyiaran Bagian dari Upaya Berkesinambungan untuk Berangus Kebebasan Pers

RUU Penyiaran Bagian dari Upaya Berkesinambungan untuk Berangus Kebebasan Pers

Soroti RUU MK Diam-diam Dibahas, PDIP Khawatir Hakim Berbeda dengan Penguasa Tersingkir

Soroti RUU MK Diam-diam Dibahas, PDIP Khawatir Hakim Berbeda dengan Penguasa Tersingkir

Sebut RUU Kementerian Negara Cuma Bagi-bagi Kue Kekuasaan, Warning PDIP ke Prabowo-Gibran: Jangan Sibuk Bangun Kerajaan!

Sebut RUU Kementerian Negara Cuma Bagi-bagi Kue Kekuasaan, Warning PDIP ke Prabowo-Gibran: Jangan Sibuk Bangun Kerajaan!

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin: kalau Pers Dibatasi, Artinya Kita Mengekang Demokrasi

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin: kalau Pers Dibatasi, Artinya Kita Mengekang Demokrasi

Dewas KPK Tolak Saksi Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron di Sidang Etik

Dewas KPK Tolak Saksi Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron di Sidang Etik

RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers? Inilah Pasal-Pasal yang Kontroversial

RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers? Inilah Pasal-Pasal yang Kontroversial

Ketua MKMK Beberkan Hal yang Lebih Perlu Diatur Dalam UU MK

Ketua MKMK Beberkan Hal yang Lebih Perlu Diatur Dalam UU MK

Tak Satupun Fraksi di DPR Tolak Jumlah Kementerian Negara Tidak Dibatasi, PDIP juga Setuju

Tak Satupun Fraksi di DPR Tolak Jumlah Kementerian Negara Tidak Dibatasi, PDIP juga Setuju

Pj Gubernur Aceh Terbitkan Qanun Guna Pastikan Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Pj Gubernur Aceh Terbitkan Qanun Guna Pastikan Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Ketua MKMK Heran Perubahan UU MK Selalu Otak-atik Syarat dan Masa Jabatan Hakim

Ketua MKMK Heran Perubahan UU MK Selalu Otak-atik Syarat dan Masa Jabatan Hakim

Bea Cukai Tanggapi Korupsi Impor Gula Mantan Pegawai, Rugikan Negara Bertahun-tahun

Bea Cukai Tanggapi Korupsi Impor Gula Mantan Pegawai, Rugikan Negara Bertahun-tahun

Larangan Jurnalisme Investigasi Disebut Pelemahan Demokrasi, Publik: OTW Neo Orba

Larangan Jurnalisme Investigasi Disebut Pelemahan Demokrasi, Publik: OTW Neo Orba

Ketua MKMK: Revisi UU MK Bentuk Ancaman Bagi Kemerdekaan Hakim Konstitusi

Ketua MKMK: Revisi UU MK Bentuk Ancaman Bagi Kemerdekaan Hakim Konstitusi

Tegas! Cak Imin soal RUU Penyiaran: Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

Tegas! Cak Imin soal RUU Penyiaran: Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

Revisi UU Kementerian Sah Jadi RUU Inisiatif DPR, Tapi Ada Catatan dari PDIP-PKS

Revisi UU Kementerian Sah Jadi RUU Inisiatif DPR, Tapi Ada Catatan dari PDIP-PKS

Menyala! Cak Imin: Investigasi Nyawa Jurnalisme Masa Cuma Copy Paste

Menyala! Cak Imin: Investigasi Nyawa Jurnalisme Masa Cuma Copy Paste

Laporan Panja Baleg: Revisi UU Kementerian Masuk RUU Inisiatif DPR

Laporan Panja Baleg: Revisi UU Kementerian Masuk RUU Inisiatif DPR

Nominal Iuran BPJS Kesehatan Menyesuaikan Gaji? Begini Penjelasannya

Nominal Iuran BPJS Kesehatan Menyesuaikan Gaji? Begini Penjelasannya

Kemenag Ungkap Angka Perceraian Periode 2023 Turun 10,2 Persen, Ini Penyebabnya

Kemenag Ungkap Angka Perceraian Periode 2023 Turun 10,2 Persen, Ini Penyebabnya

Kemenag Buka 1 378 Farmasi untuk Seleksi CASN Khusus Perempatan di IKN

Kemenag Buka 1 378 Farmasi untuk Seleksi CASN Khusus Perempatan di IKN

Pengunduran Diri Caleg Terpilih Dilakukan Lima Hari setelah Ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah

Pengunduran Diri Caleg Terpilih Dilakukan Lima Hari setelah Ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah

AXA Mandiri Sesuaikan Premi Imbas Inflasi

AXA Mandiri Sesuaikan Premi Imbas Inflasi

Revisi UU Kementerian Negara, Anggota Baleg Harap Presiden Minta Pendapat DPR Soal Jumlah Kementerian

Revisi UU Kementerian Negara, Anggota Baleg Harap Presiden Minta Pendapat DPR Soal Jumlah Kementerian

Sepakat Aturan Jumlah Kementerian Dihapus, Legislator Golkar: Termasuk Batas Usia Capres-Cawapres!

Sepakat Aturan Jumlah Kementerian Dihapus, Legislator Golkar: Termasuk Batas Usia Capres-Cawapres!

ICW Minta KPK Segera Periksa Anggota BPK dan Berkoordinasi dengan PPATK

ICW Minta KPK Segera Periksa Anggota BPK dan Berkoordinasi dengan PPATK