Mencari
Sambut Putusan MK, Partai Buruh Pede Usung Figur Capres-Cawapres di Pilpres 2029
21:25
2 Januari 2025
Sambut Putusan MK, Partai Buruh Pede Usung Figur Capres-Cawapres di Pilpres 2029
Arti Kode P, L, L-1, L-2, TL, TH, TMS, TMS 1, APS dalam Pengumuman Kelulusan Hasil Seleksi CPNS 2024
20:45
2 Januari 2025
Arti Kode P, L, L-1, L-2, TL, TH, TMS, TMS 1, APS dalam Pengumuman Kelulusan Hasil Seleksi CPNS 2024
Golkar Terkejut MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Padahal 27 Gugatan Sebelumnya Ditolak
20:26
2 Januari 2025
Golkar Terkejut MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Padahal 27 Gugatan Sebelumnya Ditolak
Gugatan 4 Mahasiswa UIN Jogja Dikabulkan MK, Presidential Threshold 20 Persen Tak Lagi Ada!
20:20
2 Januari 2025
Gugatan 4 Mahasiswa UIN Jogja Dikabulkan MK, Presidential Threshold 20 Persen Tak Lagi Ada!
Partai Buruh: Putusan MK Soal Presidential Threshold 0 Persen Jadi Kemenangan Rakyat Indonesia
19:51
2 Januari 2025
Partai Buruh: Putusan MK Soal Presidential Threshold 0 Persen Jadi Kemenangan Rakyat Indonesia
Legislator Demokrat Soroti Perbedaan Usulan Biaya Haji Versi Menteri Agama dan Wamenag
19:40
2 Januari 2025
Legislator Demokrat Soroti Perbedaan Usulan Biaya Haji Versi Menteri Agama dan Wamenag
Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
19:15
2 Januari 2025
Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Presidential Threshold Dihapus, MK Dorong DPR dan Pemerintah Lakukan Rekayasa Konstitusional
18:35
2 Januari 2025
Presidential Threshold Dihapus, MK Dorong DPR dan Pemerintah Lakukan Rekayasa Konstitusional
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, Pengamat: Tidak Ada Lagi Dominasi Parpol Tetapkan Capres
18:15
2 Januari 2025
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, Pengamat: Tidak Ada Lagi Dominasi Parpol Tetapkan Capres
Anwar Usman dan Daniel Yusmic Dissenting Opinion Dalam Putusan MK Hapus Presidential Threshold
18:00
2 Januari 2025
Anwar Usman dan Daniel Yusmic Dissenting Opinion Dalam Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Sosok Para Penggugat Presidential Threshold yang Kini Dihapus MK
17:35
2 Januari 2025
Sosok Para Penggugat Presidential Threshold yang Kini Dihapus MK
DPR Ingatkan Laporan OCCRP Tentang Jokowi Terkorup 2024 Bisa Jadi Alat Propaganda
17:25
2 Januari 2025
DPR Ingatkan Laporan OCCRP Tentang Jokowi Terkorup 2024 Bisa Jadi Alat Propaganda
Alasan MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen
17:13
2 Januari 2025
Alasan MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen
PKS Apresiasi MK Hapus Presidential Threshold Jadi 0 Persen: Selaras dengan Tuntutan Selama Ini
17:00
2 Januari 2025
PKS Apresiasi MK Hapus Presidential Threshold Jadi 0 Persen: Selaras dengan Tuntutan Selama Ini
NasDem Respons Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Pemilihan Ketua Kelas Saja Ada Thresholdnya
16:55
2 Januari 2025
NasDem Respons Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Pemilihan Ketua Kelas Saja Ada Thresholdnya
Connie Bakrie Singgung Iriana saat Bicara Skandal Pejabat Negara, Jokowi: Biasa Aja
16:50
2 Januari 2025
Connie Bakrie Singgung Iriana saat Bicara Skandal Pejabat Negara, Jokowi: Biasa Aja
MK Hapus Presidential Threshold di Pilpres, Dua Hakim Beda Pendapat: Anwar Usman dan Daniel Yusmic
16:40
2 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold di Pilpres, Dua Hakim Beda Pendapat: Anwar Usman dan Daniel Yusmic
Kemenag Sudah Booking Hotel Untuk Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci
16:37
2 Januari 2025
Kemenag Sudah Booking Hotel Untuk Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci
Komisi II DPR akan Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
16:25
2 Januari 2025
Komisi II DPR akan Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
Penerima Suap Harun Masiku, Wahyu Setiawan Minta Pemeriksaannya untuk Hasto Diundur Pekan Depan
16:10
2 Januari 2025
Penerima Suap Harun Masiku, Wahyu Setiawan Minta Pemeriksaannya untuk Hasto Diundur Pekan Depan
Heru Hanindyo Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur Minta Jaksa Kembalikan Perhiasan Hingga Surat Tanah
16:05
2 Januari 2025
Heru Hanindyo Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur Minta Jaksa Kembalikan Perhiasan Hingga Surat Tanah
Pelantikan Kepala Daerah Dipastikan Mundur Jadi 13 Maret 2025, Ini Alasannya
14:37
2 Januari 2025
Pelantikan Kepala Daerah Dipastikan Mundur Jadi 13 Maret 2025, Ini Alasannya
Ahmad Dhani Sempat Menentang Al Ghazali yang Ingin Undang 300 Tamu di Nikahan: Mana Mungkin
14:35
2 Januari 2025
Ahmad Dhani Sempat Menentang Al Ghazali yang Ingin Undang 300 Tamu di Nikahan: Mana Mungkin
Menko Yusril: Pemerintah Sambut Baik Pembubaran Jamaah Islamiyah, Grasi Sedang Dikaji
14:21
2 Januari 2025
Menko Yusril: Pemerintah Sambut Baik Pembubaran Jamaah Islamiyah, Grasi Sedang Dikaji
Kata Yusril soal Rencana Pemberian Grasi untuk Napi dari Jamaah Islamiyah
13:40
2 Januari 2025
Kata Yusril soal Rencana Pemberian Grasi untuk Napi dari Jamaah Islamiyah
Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup di Dunia, KPK Minta yang Punya Informasi & Bukti Segera Lapor
13:30
2 Januari 2025
Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup di Dunia, KPK Minta yang Punya Informasi & Bukti Segera Lapor
Komisi V DPR Sebut Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Butuh Keberpihakan Pemerintah
12:40
2 Januari 2025
Komisi V DPR Sebut Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Butuh Keberpihakan Pemerintah
Awali Tahun 2025, KPK Panggil Saksi Kunci Kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
12:35
2 Januari 2025
Awali Tahun 2025, KPK Panggil Saksi Kunci Kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
KPK Panggil Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Diperiksa Terkait Dugaan Suap Hasto Kristiyanto
12:31
2 Januari 2025
KPK Panggil Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Diperiksa Terkait Dugaan Suap Hasto Kristiyanto
PAN Akui Banyak Dark Jokes Diarahkan kepada Prabowo & Pemerintahan, Prabowo Diminta Tak Menanggapi
12:15
2 Januari 2025
PAN Akui Banyak Dark Jokes Diarahkan kepada Prabowo & Pemerintahan, Prabowo Diminta Tak Menanggapi
Legislator PKB Minta Kemendes Batasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi hingga Pelatihan
12:00
2 Januari 2025
Legislator PKB Minta Kemendes Batasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi hingga Pelatihan
PAN Sebut Publik Harus Bersyukur PPN 12 Persen Diberlakukan Khusus untuk Barang Mewah
11:30
2 Januari 2025
PAN Sebut Publik Harus Bersyukur PPN 12 Persen Diberlakukan Khusus untuk Barang Mewah
Mahkamah Konstitusi Gelar 1.051 Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Tahun 2024
10:50
2 Januari 2025
Mahkamah Konstitusi Gelar 1.051 Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Tahun 2024
Ferdy Element Salut Pada Ahmad Dhani dan Melly Goeslaw Konsisten Perjuangkan Royalti Pencipta Lagu
10:21
2 Januari 2025
Ferdy Element Salut Pada Ahmad Dhani dan Melly Goeslaw Konsisten Perjuangkan Royalti Pencipta Lagu
Keputusan Polri Pecat Dirnarkoba Kombes Donald Simanjuntak Dinilai Tepat, Didukung Banyak Bukti
10:20
2 Januari 2025
Keputusan Polri Pecat Dirnarkoba Kombes Donald Simanjuntak Dinilai Tepat, Didukung Banyak Bukti
Fahri Hamzah Ajak Teruskan Rekonsiliasi di Tahun 2025, Singgung Perlunya Tiga Komando
09:40
2 Januari 2025
Fahri Hamzah Ajak Teruskan Rekonsiliasi di Tahun 2025, Singgung Perlunya Tiga Komando
Daftar Menteri Hadiri Sidang Pleno Khusus MK, Penyampaian Laporan Tahunan-Pembukaan Masa Sidang 2025
09:35
2 Januari 2025
Daftar Menteri Hadiri Sidang Pleno Khusus MK, Penyampaian Laporan Tahunan-Pembukaan Masa Sidang 2025
Begini Cara OCCRP dapat Data Pelaku Korupsi, Pengamat: Tanpa Bukti Namanya Fitnah
09:00
2 Januari 2025
Begini Cara OCCRP dapat Data Pelaku Korupsi, Pengamat: Tanpa Bukti Namanya Fitnah
Pakar Hukum Kritik OCCRP yang Masukkan Jokowi ke Daftar Tokoh Terkorup: Penghinaan bagi Indonesia
08:00
2 Januari 2025
Pakar Hukum Kritik OCCRP yang Masukkan Jokowi ke Daftar Tokoh Terkorup: Penghinaan bagi Indonesia
Masuki Tahun 2025, Ahmad Sahroni Minta Pemberantasan Korupsi Lebih Agresif
02:26
2 Januari 2025
Masuki Tahun 2025, Ahmad Sahroni Minta Pemberantasan Korupsi Lebih Agresif
Respon Mahfud MD Terhadap Tudingan Romli Atmasasmita soal Pasal Fitnah dan UU ITE
23:50
1 Januari 2025
Respon Mahfud MD Terhadap Tudingan Romli Atmasasmita soal Pasal Fitnah dan UU ITE
Fraksi Demokrat Anggap Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah sebagai Kebijakan Pro Rakyat
21:40
1 Januari 2025
Fraksi Demokrat Anggap Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah sebagai Kebijakan Pro Rakyat