Bukan di IKN, Kepala Daerah Akan Dilantik di Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan seluruh kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilangsungkan di Jakarta pada 6 Februari 2025.

Tito mengatakan, pelantikan digelar di Jakarta karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota dan belum ada keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"(Pelantikan) di ibu kota kegara, Jakarta. Jakarta kan statusnya sekarang masih (ibu kota). Daerah Khusus Jakarta nomenklaturnya, tapi masih sebagai ibu kota negara sebelum ada Keppres," kata Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

"Ibu Kota Negara pindah ke IKN setelah adanya Keppres sesuai dengan Undang-Undang IKN," ujar Tito menegaskan.

Tito mengungkapkan pelantikan kemungkinan akan digelar di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebutkan, Prabowo didaulat untuk melantik para gubernur, bupati, dan wali kota merujuk Pasal 164B Undang-Undang Pilkada yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk melantik serentak seluruh kepala daerah.

"Kenapa? Karena ada Pilkada serentak, dan ini kalau terjadi, seperti yang disampaikan Pak Ketua, pertama kali mungkin dalam sejarah kita pelantikan oleh Presiden secara serentak Gubernur, Bupati, Wali Kota," ujar Tito.

Adapun sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 bakal menjadi sejarah baru bagi Indonesia.

Sebab, untuk pertama kalinya, Presiden melantik serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

"Saya kira ini juga adalah satu sejarah baru bagi Indonesia, bukan hanya Pilkadanya yang serentak, tapi pelantikannya serentak dan dilakukan oleh Presiden,” ujar Rifqi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu.

Tag:  #bukan #kepala #daerah #akan #dilantik #jakarta