Soal Usulan Pansus Pagar Laut, Fraksi Nasdem: Kalau Diperlukan Akan Kita Dorong
Sejumlah nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). Sebanyak 600 personel TNI AL dan para nelayan Tanjung Pasir membongkar pagar laut tanpa izin dengan target penyelesaian selama 10 hari dengan jarak sepanjang 30,16 km. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU(ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
22:12
21 Januari 2025

Soal Usulan Pansus Pagar Laut, Fraksi Nasdem: Kalau Diperlukan Akan Kita Dorong

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Rajiv, akan mendorong terbentuknya panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) untuk membahas soal pagar laut apabila memang diperlukan.

"Kalau memang diperlukan panja dan pansus, kita akan dorong," kata Rajiv saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (21/1/2025).

Meski begitu, Rajiv masih menunggu hasil pengecekan Komisi IV DPR soal pagar laut.

Sebab, Komisi IV DPR berencana melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke lokasi pagar laut, termasuk di Tangerang, Banten, pada Rabu (22/1/2025) besok.

Selain itu, Komisi IV DPR juga akan melakukan rapat kerja (raker) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono pada Kamis (23/1/2025).

"Tetapi nanti kita lihat seperti apa setelah besok Komisi IV melakukan kunjungan spesifik dan melakukan raker dengan kementerian terkait," ungkapnya.

Sebagai informasi, pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten, masih menjadi misteri.

Hingga kini, KKP masih belum mengetahui pemiliknya.

Namun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Provinsi Banten.

Diketahui, usulan soal pansus pagar laut di Tangerang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman.

Alex mengatakan, pembentukan pansus semakin urgen setelah ada temuan ratusan hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di area pagar laut tersebut.

"Ditambah lagi sekarang ada muncul soal masalah HGB di Kementerian ATR yang juga mitra Komisi II. Jadi alangkah baiknya DPR ini membentuk pansus untuk menggali, menyelidiki, untuk mengungkap segala sesuatu terkait ini," kata Alex kepada Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Terpisah, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, atau dikenal sebagai Titiek Soeharto, menegaskan masih akan melihat perkembangan sebelum membentuk pansus.

Komisi IV DPR baru akan memutuskan setelah melakukan tinjauan langsung ke lokasi pagar laut di Tangerang dan memanggil Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono.

"Kita lihat lah perkembangannya nanti gimana," kata Titiek di Kompleks Perlemen, Jakarta, Selasa.

Editor: Rahel Narda Chaterine

Tag:  #soal #usulan #pansus #pagar #laut #fraksi #nasdem #kalau #diperlukan #akan #kita #dorong

KOMENTAR